.webp)
"Tentunya kalau rekrutmen dan kaderisasinya tidak bagus, partai akan keropos. Ini seperti bubble, bisa besar tapi gampang keropos. Sebenarnya ada momentum ketika Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum PD. Ada regenerasi kepada kader muda partai. Sayangnya kepemimpinan Anas malah digerogoti kasus oleh kadernya sendiri, atau serangan politik sesama kader sehingga menyita waktu kepengurusan Anas," kata pengamat politik dari Charta Politika Yunarto Widjaya.
Berikut ini wawancara detikcom dengan alumnus Universitas Indonesia dan Universitas Parahyangan ini, Selasa (12/7/2011):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya setuju dengan Dewan Pers. Apa salahnya ketika media memberitakan SMS atau BBM itu selama disebut narasumbernya maka tidak ada masalahnya. Saya kira rumor itu bisa disebutkan, kecuali media massa tidak menyebutnya dan lalu ditangkap sebagai fakta. Dalam komunikasi politik, saya kira SBY terjebak dalam teori jarum suntik sehingga menganggap masyarakat belum rasional sehingga bisa begitu saja dipengaruhi media.
Teori jarum suntik ini sudah lama tidak dipakai dalam komunikasi politik karena masyarakat makin berkembang, biasa dengan media, sehingga bisa memilah mana yang propaganda dan mana yang informasi akurat. Saya kira tidak perlu SBY ada ungkapan seperti itu, karena sekarang kan informasi tidak bisa lagi dibendung. Justru yang seharusnya dilakukan PD sebagai parpol adalah melakukan pendidikan politik, sehingga masyarakat tidak menyerap begitu saja kabar yang beredar. Jadi bukannya takut pada media massa yang cenderung bebas.
Pidato SBY semalam penting untuk menenangkan kadernya? Seberapa besar efeknya?
SBY pernah mengatakan dalam konpers sebelumnya soal Nazaruddin yang harus diproses hukum, tapi dibangkang Nazar. Yang kemudian pembangkangan Nazar ini dilanjutkan dengan adanya proses bantah berbantah. Juga kita lihat kader ini bermanuver dengan kepentingan masing-masing.
Kalau bicara seberapa efektif, biarkan waktu yang menjawab, apakah akan ada bantah membantah lagi atau apakah ada kebijakan satu atap dan satu pintu. Memang Anas yang dalam hal ini disebut-sebut oleh Nazar lebih memiliki ruang gerak sempit dalam pengambilan keputusan dan memberi instruksi, karena itu menurut saya, sebagai simbolisasi lebih baik yang menengahi SBY. Apalagi dalam pidato semalam telah dikatakan tidak ada kongres luar biasa (KLB) yang berarti menutup peluang kader untuk bermanuver.
Yang saya sayangkan, momentum bersih-bersih dimanfaatkan untuk menyindir ruang seperti media dan penumpang gelap. Sehingga ini seakan membenarkan spekulasi yang beredar bahwa pidato itu hanya sebuah upaya untuk mementahkan persepsi negatif PD dan bukan pembenahan internal.
Menurut Anda, apakah harus SBY sendiri yang menjelaskan kepada publik masalah internal PD, padahal ada ketua umumnya?
Sebenarnya ini sama saja dengan Megawati yang dulu jadi Presiden dan ketua partai. Ke depannya sebaiknya presiden tidak boleh lagi menjadi petinggi di partai. Meskipun hal yang begini terjadi di negara lain juga yang sistemnya presidensial.
Secara realita politik, publik masih mengakui bahwa Demokrat itu penguasa sesunguhnya adalah SBY. SBY menjadi semacam identitas. Ini memang belum menjadi ciri partai modern, dan Demokrat dijadikan sebagai kendaraan SBY. Itulah kenapa keputusan strategis dikeluarkan dia.
Seharusnya menuju 2014, keputusan strategis diberikan pada ketum yang memiliki otoritas. Ketum harus diposisikan dalam komunikasi politik dan pengambilan keputusan. SBY tidak lagi punya peran sentral karena nantinya tidak akan lagi jadi presiden. Dan pelajarannya, sebagai presiden memang harus lebih banyak bicara soal negara dan bukan lagi politik.
SBY menegaskan dalam rakornas akhir Juli nanti akan dibahas langkah pendisiplinan kader partai. Menurut Anda upaya pendisiplinan seperti apa yang dibutuhkan PD?
Satu jelas, kasus Nazaruddin harus jadi preseden, akan sangat baik apabila PD proaktif membawa pulang ke Tanah Air lalu dikonfrontir keterangannya. Selain itu standar bagi para kader juga perlu dinaikkan. Jadi upaya PD untuk bersih-bersih bukan hanya untuk kasus Nazaruddin tapi juga kader yang lain yang korupsi.
Misalnya saja dengan memberikan sanksi etika. Atau katakanlah ada yang jadi tersangka lalu dipecat. Kalau partai lain kan menunggu kadernya jadi terdakwa baru dipecat. Kalau ini dilakukan bisa jadi terobosan. Kalau ini dilakukan, maka partai ini bisa memimpin dibanding partai lain.
Menurut Anda apakah proses perekrutan kader di Demokrat bermasalah?
Jelas, sangat bermasalah. Nazaruddin sebagai Bendahara Umum PD, orang ketiga lho di partainya tapi tidak punya track record baik. Nah ternyata dia bisa lolos masuk PD. Juga ada beberapa calon kepala daerah jadi tersangka tapi dimajukan ke pilkada.
Saya kira PD gamang menghadapi banyaknya permintaan sebagai partai terbesar, untuk supplai kadernya, dibentuklah kekuatan elektoral dengan figur SBY dan bukan pembangunan infrastruktur politik. Kekuatan infrastruktur politik ini yang tidak dimiliki.
Kecenderungannya adalah bagaimana kader ingin populer atau ada yang sengaja menyelip atau diselipkan ke Demokrat karena ingin mendapat payung perlindungan. Kalau ini dibiarkan maka ini sangat bahaya.
Menurut Anda apakah PD ini malas melakukan pengkaderan dari nol sehingga lebih suka kader yang sudah jadi?
Menurut saya PD terlalu terlena dengan kekuatan elektoral Pak SBY. Orang-orang itu kebanyakan mencoblos partai dan bukan mencoblos orang. Ini seperti proporsional tertutup, kembali ke nama besar partai. Banyak sekali kader tidak punya akar kuat, karena besarnya kekuatan elektoral SBY ini, maka kader-kader yang ikut pemilihan legislatif jadi ikut naik. Ini bahaya dan membuat Demokrat terlena. Selama partai besar tak mampu mencetak kader berkualitas, maka di 2014 tidak bisa lagi berjaya.
Apa jadinya bila rekrutmen dan kaderisasi tak dibenahi?
Tentunya kalau rekrutmen dan kadarisasinya tidak bagus, partai akan keropos. Ini seperti bubble, bisa besar tapi gampang keropos. Sebenarnya ada momentum ketika Anas Urbaningrum menjadi Ketua Umum PD. Ada regenerasi kepada kader partai muda. Sayangnya kepemimpinan Anas malah digerogoti kasus oleh kadernya sendiri atau serangan politik sesama kader sehingga menyita waktu kepengurusan Anas.
Apalagi yang menurut Anda harus diperbaiki Demokrat hingga setidaknya 3 tahun ke depan?
Seperti yang saya sampaikan di muka agar diberikan sanksi etika kepada kader yang melakukan pelanggaran. Misalnya dengan pemecatan sebagai kader. Kode etik baru dengan standar tertentu harus dibuat nanti dalam rakornas. Dengan standar yang naik, lebih tinggi, maka kader-kadernya juga lebih berkualitas.
(vit/fay)
