.webp)
"Soal soliditas, ini merupakan lampu kuning bagi Demokrat. Jika tidak segera berbenah, maka bisa terancam, bisa mengalami degradasi suara di 2014. Jadi Demokrat harus melakukan pembenahan, baik faktor internal seperti faksionalisme, kepemimpinan, dan juga soal strategi politik baru," kata peneliti The Indonesian Institute, Hanta Yuda.
Berikut ini wawancara detikcom dengan alumnus UGM dan UI ini pada Senin (13/6/2011):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saya meyakini kalau kita melihat strategi pendekatan politik pada 2009 yang mengangkat isu antikorupsi. Kemenangan Demokrat pada 2009 selain faktor SBY yang menjadi magnet figuritas, juga didukung isu antikorupsi yang jadi jargon PD.
Hari-hari ini kita melihat isu korupsi itu menyerempet tidak hanya Nazar pribadi, tapi jelas ada dampak secara elektoral untuk PD. Kalau dilakukan survei hari ini, apakah soal Nazar itu menurunkan angka elektoral PD, menurut saya sangat logis kalau menurunkan suara PD.
Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, yang paling diuntungkan dari kasus Nazaruddin di Demokrat adalah Golkar karena memiliki platform yang sama dengan PD. Pendapat Anda?
Berdasarkan hasil beberapa survei, dan melihat tren beberapa tahun ini, yang memiliki hubungan popularitas atau punya hubungan langsung adalah PDIP dan Demokrat, bukan Golkar dan Demokrat. Kalau kinerja SBY naik, limpahan elektoral pada PD naik. Nah ketika PD naik, maka PDIP turun. Sebaliknya ketika PD turun, PDIP mengalami penguatan. Saya melihat tidak ada hubungan langsung Golkar dengan Demokrat.
LSI memberi catatan Golkar dan PD asalah sesama partai tengah. Ini seolah pemilih kita sangat ideologis. Padah menurut beberapa exit poll seperti misalnya dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), tingkat kesetiaan konstituen pada partai masih rendah, pemilih ideologis masih sangat rendah. Kalau alasannya sesama partai tengah maka kurang logis.
Kalau mempertimbangkan posisi politik, mestinya PDIP (yang mengambil untung). Selama ini Demokrat adalah partai yang berkuasa sebagai pendukung pemerintah, sedangkan PDIP itu adalah oposisi yang tegas. Kalau Golkar saya kira setengah mendukung setengah oposisi. Jadi publik menilainya, kalau tidak Demokrat ya PDIP.
Selain itu, isu korupsi juga akrab oleh pemilih di perkotaan. Di perkotaan, Demokrat lebih populer, karena basisnya memang kota bukan pedesaan. Berbeda dengan Golkar yang konstituennya lebih banyak di desa ketimbang di kota. Kalau fokusnya pemilih di kota, maka bisa saja yang mengambil keuntungan dari kasus korupsi Demokrat bukan Golkar tapi PKS, misalnya.
Jadi belum tentu Golkar yang ambil untung dari kasus Nazaruddin?
Iya, Golkar belum tentu. Di survei tersebut juga ada temuan bahwa pemilih laki-laki lebih sensitif pada isu korupsi. Kalau basis utama pemilih Golkar itu laki-laki ya bisa jadi, tapi kan tidak begitu (tidak berbasis laki-laki). Kalau melihat basis pemilihan, idologis dan posisi pemerintahan maka saya kira belum tentu Golkar yang ambil untung.
Tokoh yang selama ini bisa meredam dan menenangkan bila ada faksi di tubuh Demokrat adalah sosok SBY. Tapi soal Nazaruddin ini SBY seperti tidak didengarkan, misalnya kala meminta Nazar pulang?
Salah satu fenomena yang menarik adalah menguatnya faksionalisme di Demokrat. Salah satu yang mendukung kemenangan Demokrat di 2004 dan 2009 adalah soliditas, selain magnet SBY dan isu antikorupsi. Soliditas ini memang dipengaruhi oleh figur SBY yang sangat kuat sekali untuk menyatukan faksi.
Di awalnya memang ada faksi, tapi tidak menguat. Sosok SBY bisa mengatasi faksi yang menguat. Kalau Golkar di era Orde Baru, faksionalitas diatasi dengan adanya pemimpin yang ototiter. Faksionalisme bisa dikurangi dengan figur pemimpin yang kuat dan bisa mengelola. Ini diterapkan SBY di awal-awal.
Di fase 2009-2010, faksi mulai menguat sejak kongres di Bandung, lalu belakangan ditambah dengan melemahnya pengaruh SBY. Ini buntut dari faksionalisme di Bandung yang belum usai. Faksi Anas Urbaningrum-Andi Mallarangeng sangat terlihat.
Catatan saya, salah satu yang membuat suara Golkar anjlok pada 2009 adalah faksionalisme. Golkar mengalami pengurangan suara karena faksionalisme yang tajam. Nah hal yang sama ini menjadi ancaman di 2014 bagi Demokrat kalau tidak bisa mengelola faksionalisme. Demokrat bisa mengalami degradasi suara di 2014. Pematiknya kasus Nazar, lalu faksionalisme menguat, dan pengaruh Pak SBY menurun.
Apa yang menyebabkan pengaruh SBY menurun?
Saya kira karena SBY tidak bisa dicalonkan lagi di 2014, sehingga ini menjadi antiklimaks. 2009 Itu bisa disebut sebagai SBY di partai. Tapi menjelang 2014, ini bisa jadi titik balik.
Selain itu, dinamika kongres PD pada 2010 yang belum usai dan malah membuat menguatnya faksi, saling mengokohkan faksinya. PD saya rasa terlalu mengandalkan figuritas tetapi tidak diikuti institusionalisasi kelembagaan partai. Partai punyai peningkatan bobot elektoral tapi tidak diikuti kelembagaan sistem di partai. Ini adalah fenomena gigantisme, di mana sesuatu tampak besar tapi di internalnya belum kuat, masih rapuh. Dan itu menjadi PR bagi Demokrat.
Pemilu masih 3 tahun lagi. Waktu yang tersisa cukup mampu mendongkrak suara Demokrat?
Bisa saja. Survei-survei sekarang ini merupakan potret atas kondisi sekarang. 3 Tahun lagi banyak yang berubah. Seperti di periode sebelumnya ketika terjadi kebijakan kenaikan BBM, toh suara Demokrat tidak turun karena ada program lain yang diberikan seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang disebut sebagai program pencitraan bisa merecovery elektabilitas Demokrat pada 2009.
Kondisi sekarang memang bukan penentian terakhir. Masalah yang ada pada demokrat, soal soliditas, ini merupakan lampu kuning bagi Demokrat. Jika tidak segera berbenah, maka bisa terancam, bisa mengalami degradasi suara di 2014. Jadi Demokrat harus melakukan pembenahan, baik faktor internal seperti faksionalisme, kepemimpinan, dan juga soal strategi politik baru.
(vit/ken)
