.webp)
"Kemunduran, saya kira iya. Karena akses kekuasaan Golkar menjadi minimal, meskipun memang tangan Pak Ical (Aburizal Bakrie) ada di mana-mana," kata pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta, Sunny Tanuwidjaja.
Berikut ini wawancara detikcom dengan peraih Master Ilmu Politik di Universitas Northern Illinois ini, Senin (7/3/2011):
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yang harus dimengerti, ini statemen resmi atau tidak. Setahu saya ini belum statemen resmi. Sudah biasa memang orang Golkar berbicara dengan nada menantang. Ini tidak perlu ditanggapi serius.
Saya agak ragu kalau provokasi semacam itu akan mempengaruhi pertimbangan SBY. Saya rasa Golkar tidak akan keluar. Kalau mengeluarkan Golkar, SBY dan Demokrat akan memikirkan juga penggantinya. Bisa saja memang koalisi minimal (dengan tidak banyak anggota), karena tidak ada indikasi PDIP akan masuk. Tapi yang tambun saja susah dikontrol, dan saya kira yang minimal juga tidak akan jauh berbeda.
Saya kira Golkar akan tetap ada di koalisi. Kalau pun ada perubahan, tidak terlalu besar.
Jika Golkar keluar dari koalisi akan menjadi kemunduran bagi Golkar?
Kemunduran, saya kira iya. Karena akses kekuasaan Golkar menjadi minimal. Meskipun memang tangan Pak Ical (Aburizal Bakrie) ada di mana-mana. Tapi soal citra di masyarakat tidak akan membantu banyak. Ini karena masyarakat kebanyakan sudah tidak lagi percaya pada partai dan politisi. Daripada bermanuver lebih baik melakukan tindakan yang lebih jelas. Akan ada pertarungan lain ketika harus menunjukkan mereka bukan bagian koalisi.
Memang ada yang berpikir ketika sudah masuk koalisi, maka kinerjanya yang sukses diklaim oleh pemerintah yang berkuasa, oleh SBY. Karena itu harus pandai-pandai mengambil kredit, dan bukan malah mengganggu pemerintahan.
Bagaimana caranya?
Misalnya di DPR, dalam pembuatan UU kan inisitifnya bisa datang dari pemerintah maupun dari DPR sendiri. Di situ bisa ditunjukkan dengan membuat UU terobosan, mengeluarkan ide yang revolusioner. Selain itu kalau ada menterinya di kabinet sudah bekerja dengan baik, bisa disosialisasikan ke masyarakat, ini lho kemajuan di bidang kelautan dan perikanan, misalnya. Ketika mensosialisasikan keberhasilan kerja menterinya, bisa sambil dikeluarkan warna dan lambang partai untuk mengklaim. Harus dipikirkan bagaimana mengambil kredit dengan cara elegan tanpa mengganggu pemerintahan.
Koalisi itu membungkam suara yang beda dengan partai besar di Setgab?
Kalau partai ikut koalisi, artinya akan ada perjanjian akan dapat kue kekuasaan entah di kabinet atau posisi lain. Mereka harus mendukung pemerintah, mendukung bukan hanya sampai 2014, tapi juga mendukung di parlemen. Kalau soal dijatuhkan, SBY memang sulit dijatuhkan karena aturan konstitusi kita juga ketat.
Partai koalisi yang bermanuver berargumen kontrak dilakukan dengan SBY dan bukan dengan Demokrat?
Demokrat dan SBY kalau mau dibedakan silakan. Tapi SBY dan Demokrat itu merupakan dua entitas beda tapi sama. Referensi dan keinginan SBY disalurkan melalui Demokrat salah satunya. Sulit diterima secara logis, dengan alasan itu untuk bermanuver. Apa makna koalisi kalau bersikap oposisi.
Kalau jumlah menteri PKS dikurangi, akan bisa mengendalikan PKS di Setgab tidak?
Saya kira iya. Opsinya kan memang dua, memangkas sebagian atau mengeluarkan sepenuhnya, dan ini masih jadi pertimbangan. Ini bukan cuma hukuman pada PKS, tapi peringatan partai koalisi lain. Ini merupakan putusan yang tegas, kalau membangkang ini nasib yang akan diterima. Dan saya lihat, putusan seperti ini tidak akan diterapkan ke partai besar seperti Golkar. Karena ada kepentingan juga pada partai besar ini.
Apa yang harus dibenahi?
Sebenarnya ukuran koalisi mau tambun atau kurus, hasil atau outcome-nya sama. Kalau perjanjian koalisi tidak konkret, maka akan selalu ada yang bermanuver untuk membangun tabungan politik, mencari kesempatan untuk membangun citra dengan cara mereka sendiri.
Kalau misalnya Golkar dan PKS dikeluarkan, akan jadi minimal koalisinya. Tapi apakah ada jaminan ke depannya, tiga partai yang tersisa di koalisi tidak akan bertindak sama? Kalau tidak jelas visi, misi dan programnya, maka mereka akan selalu mencari kesempatan untuk bermanuver. Intinya bukan size koalisi tapi basis dan landasan kerja yang dikonkretkan.
Sejak awal tahun 2009 saya sudah katakan, Gerindra, PDIP, Hanura kalau menjadi oposisi akan rugi. Sebab masyarakat sudah tidak percaya partai mana pun. Meskipun menjadi anggota koalisi tapi bertindak seperti oposisi tidak akan berpengaruh. Ini karena masyarakat sudah tidak percaya parpol.
Cara untuk mencari citra positif sebaiknya ditunjukkan bukan dengan cara bermanuver untuk mengganggu pemerintahan. Jika menjadi anggota koalisi tapi bersikap seperti oposisi maka menunjukkan apa yang dikatakan berbeda dengan yang dilakukan. Katanya anggota koalisi, tapi malah mengganggu pemerintah. Retorika yang menyerang tidak akan membantu banyak.
Jika mendepak PKS dan mengganti dengan Gerindra maka kemungkinannya akan seperti apa? Apakah akan lebih solid?
Bagi yang membangkang dari koridor koalisi memang perlu punishment. Kalau tidak ada hukuman saya kira akan lebih gawat lagi. Kalau dilihat kondisi sekarang, SBY sepertinya ragu menjadikan Golkar sebagai contoh untuk dihukum. Karena itu, PKS yang dijadikan contoh. PKS kan sudah 'berulah' di (angket) Century dan mafia pajak.
Saya ragu ke depan kalau ada pergantian dan pergeseran di Koalisi, tapi tidak dibangun dalam visi dan program yang konkret. Karena ini semua masih serba abstrak. Program kerjanya memang untuk rakyat tapi semua tampak di awang-awang. Jadi yang diatur bukan hanya visi dan misi besar yakni bekerja untuk rakyat, tapi harus diperjelas sehingga meminimalkan manuver. Tidak adanya itu yang bikin lemah koalisi karena rentan manuver.
Kalau ingin dibangun, bukan berapa besar koalisi, bukan siapa yangt dikeluarkan dan dimasukkan, tapi visi, misi dan program kerja yang jelas. Tanpa itu akan sama saja.
Penegasan reward and punishment dalam kontrak Koalisi yang baru memang diperlukan?
Kalau ingin optimal memang harus konsolidasi. Tapi reward and punishment juga jangan abstrak. Kalau ikut garis koalisi akan di-reward sedangkan yang tidak akan mendapat punishment. Tapi koridor dan garis koalisi itu seperti apa? Kalau cuma bekerja bersama demi rakyat, maka semua partai akan selalu bisa berargumentasi.
Harus diperjelas lagi strategi dan kebijakan koalisi itu apa. Kalau abstrak maka tidak akan ada habisnya, semua bisa bermanuver dalam retorika dan discourse.
(vit/nrl)
