.webp)
Kedua sikap itulah yang ditengarai membuat PKS bergabung dengan barisan koalisi, namun kerap berulah. Si anak nakal dalam koalisi pun disematkan beberapa kalangan kepada partai ini.
"PKS ini di satu sisi ingin idealis, tapi sikap politiknya pragmatis. PKS cenderung melihat arah angin, dekat kekuasaan sehingga memiliki jatah menteri," ujar pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Widjaya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PKS menyatakan siap jika harus menjadi oposisi. Apa kerugiannya?
Buat PKS, dari 2004 terbiasa masuk pemerintah, dan bagaimana kemudian bermain
sebagai pemegang otoritas kebijakan. Ketika tidak lagi memegang otoritas kebijakan, susah untuk bergerak dengan finansial yang cukup dan menunjukkan kerja nyata. Dengan ada kadernya yang menjadi menteri pertanian, misalnya, PKS bisa menunjukkan kerja nyata, bergerak ke daerah untuk mendapatkan citra baik.
Lalu kedua, PKS sejak 2004 hingga 2009 ini dekat dengan pemilih SBY, dan diidentikkan dengan penyokong SBY yang konsisten. Ketika ini terjadi (oposisi), bukan tidak mungkin ada kekecewaan orang PKS yang pemilih SBY. Di PKS, ada swing voter yang bisa saja berbalik sikap tidak akan mendukung PKS dan beralih ke partai lain.
Partai yang bergerak mandiri tanpa dukungan pemerintah, akan lebih sulit bergerak. Misalnya saja PDIP yang relatif sulit bergerak karena berada di luar sistem.
Keuntungannya jika keluar oposisi?
Jika bergerak swadaya, PKS tidak akan berpikir panjang dan memikirkan konsekuensinya jika berbeda dengan langkah pemerintah.
Lalu bagi demokrat?
Untung. Karena jadi kehilangan anak nakal di koalisi. Lagipula kekuatan elektorat PKS tidak sebesar Golkar.
Buat Demokrat (jika PKS mundur) itu baik. Dalam setahun pertama, diakui perang statemen antara Demokrat-PKS sangat sering terjadi. Dari awal PKS banyak melakukan protes terhadap kebijakan, bahkan ketika SBY milih Boediono, soal RUU Keistimewaan DIY, kasus Century, juga termasuk di Setgab. Melihat ini sepertinya Demokrat 'gerah'. Kebetulan PKS tidak punya kursi sebesar Golkar, kalau sama besarnya pasti eskalasi makin panas.
Andai PKS dipinggirkan, masih ada partai Islam lain seperti PPP, PKB maupun PAN. Beda dengan Golkar, selain kursi di parlemen lebih banyak daripada PKS, Golkar juga partai nasional selain Demokrat.
Apa yang dilakukan PKS dan Golkar saat paripurna hak angket melanggar kontrak politik?
Agak sulit katakan ada pelanggaran secara rigid, karena Setgab tidak jelas landasan
hukumnya. Kontrak politiknya lebih dengan SBY, SBY dengan partai yang menempatkan menteri, itu yang diartikan PKS.
Dalam kontrak politik, karena menjaga kesamaan, sikap, satu visi dan misi dalam mengembangkan bangsa, ketika PKS tidak sejalan kemudian jangan mengatakan PKS seharusnya legowo atau sadar diri. Buat saya, ini hak prerogatif SBY (untuk memutus atau melanjut hubungan). Saya belum pernah dengar partai mengundurkan diri dari koalisi. Kalau mau, Demokrat menekan SBY untuk me-reshuffle menteri dari partai itu saja.
Kebanyakan wacana yang berkembang sekarang ini, seakan kita masuk sistem parlementer. Logikanya bukan begitu karena ini presidensial. Bayangkan SBY nanti, mengurangi satu menteri Golkar lalu dua menteri PKS dengan alasan kinerja. Kalau ada pemangkasan begitu, nanti yang panas Golkar dan PKS sendiri.
Melihat karakter SBY yang tidak hitam putih, tapi abu-abu, kemungkinan cara begini yang akan diambil. SBY tidak akan mengatakan tidak suka kepada menteri karena partainya tidak loyal tetapi dengan alasan kinerja. Konteksnya reshuffle profesional.
Sebenarnya PKS sudah lama jadi 'anak nakal'?
Saya lihat PKS konsisten sebagai anak nakal. Pertanyaan kenapa begitu, jawabannya sederhana saja. PKS ini di satu sisi ingin idealis, tapi sikap politiknya pragmatis, mengikuti arah angin, dekat dengan kekuasaan sehingga memiliki jatah menteri. Bisa kita lihat, jatah menteri PKS saat ini yang paling besar.
PKS memiliki basis ideologi, serta citra bersih dan peduli yang harus diperhatikan. PKS bermain di 2 kaki. Satu kaki bernegosiasi di tingkat elit, lalu yang (kaki) kedua tetap bermain di tingkat massa pendukungnya. Karena itu akan tampak sebagai anak nakal, bandel, yang bermain di dua kaki.
Terkait angket mafia pajak, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon mengaku mendapatkan laporan lisan dari dua anggota Fraksi Gerindra di DPR bahwa ada pihak yang menawarkan suap agar mereka berbalik mendukung hak angket. Pendapat Anda?
Ada dua hal yang bisa dilihat. Pertama, wacana dilempar, ini menunjukkan dan membuktikan seperti yang kita dengar, bahwa proses itu tidak bersih dari money politics. Ini dikarenakan memang ada power berlebih di DPR apalagi ada kecenderungan sistem kita kuat ke parlementer bukan presiden. Karena itu kemudian dimanfatkanlah hak angket. Tidak semua, tapi ada yang manfaatkan hak ini untuk kepentingan pribadi, 'siluman'.
Kedua, Fadli Zon seharusnya taat hukum, sehingga laporkan saja itu ke KPK. Kalau ini hanya wacana, menyatakan ini sebagai wacana politik, nanti ada yang menduga ada kepentingan politik dan mengejar kepentingan politik itu, sehingga tidak dinilai sebagai wacana yang positif. Bisa saja dilihat upaya Gerindra untuk memperlihatkan citra Gerindra konsisten, kebal politik uang juga lobi pragmatis dan transaksional.
(vit/fay)
