Dipo Alam: Saya Ingin Mendidik Media

Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menuai kritik atas sikapnya yang ingin memboikot media-media yang kerap dinilainya menjelek-jelekkan pemerintah. Menurut Dipo, dia hanya ingin mendidik media, agar lebih tahu diri.

"Saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan, mengingatkan mereka. Kan itu hak saya sebagai rakyat," kata Dipo menjelaskan sikapnya.

Berikut wawancara Dipo dengan wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/2/2011).

Bisa diulang lagi pernyataan soal pemerintah memboikot media?

Mengatakan mengkritik pemerintah, tapi menjelek-jelekan pemerintah. Jadi beda antara kritik dan menjelek-jelekkan. Karena kalau menjelek-jelekkan itu sudah ada tendensi mengungkit atau meningkatkan kebencian dan juga ada sesuatu yang bisa tujuannya tidak murni dalam pemberitaan.

Jadi saya juga heran baru kemarin saya kritik sekali media, kok ramai begitu. Media bukan mengkritik lagi, bahkan menjelek-jelekkan, bisa-bisa saja.

Jadi, di dalam era demokrasi ini, media termasuk pemangku kekuasaan, itu yang Pak SBY ngomong di Hari Pers Nasional di Kupang. Jadi, ada presiden, ada DPR, ada DPD, ada MK, ada BPK, semuanya menjadi pemangku kekuasaan, dan salah satu pemangku kekuasaan ini adalah yang disebut oleh beliau, pers atau media. Media tidak bisa dibredel sekarang, mana ada media bisa dibredel, baik TV maupun apa namanya TV, Twitter dan segala macam.

Tapi kalau saya hendak mendidik media sebagai pemangku kekuasaan, mengingatkan mereka, kan itu hak saya sebagai rakyat. Jangan media menjadi institusi yang can do no wrong. Kalau presiden atau sekarang menteri, dahulu Soeharto, Soekarno dikritik menjadi can do no wrong, saya juga ikut. Tapi sekarang kalau saya kritik media yang punya kekuasaan, kenapa tidak. Kenapa saya harus takut, dibawa ke Dewan Pers juga saya siap. Tapi juga terukurlah.

Mereka bilang supaya saya terukur ngomong, saya juga minta media terukur ngomong. Ambil contoh saya katakan, saya mengikuti perjalanan SBY ke NTT, pendemo cuma segelintir. Ada TV dua, yang menyebut bahwa SBY ditolak oleh rakyat NTT. Kalau saya lihat kenyataannya, puluhan ribu yang menjemput dengan senang hati. Ini kan beritanya sudah mendekati kebohongan, sekarang siapa yang bohong. Itu kelihatan diulang-ulang, menunjukkan kebencian begitu.

Saya punya cucu kalau nonton TV ketika peristiwa Priok, peristiwa Cikeusik, itu dia ketakutan melihat itu orang membakar. Sesudah itu merusak rumah segala macam, saya bilang sudah switch saja. Jadi, sekarang saya perluas lagi, bukan hanya media saja, kepada masyarakat pun, switch aja TV-nya, selesai sudah. Jangan ditontonlah TV yang begitu mutunya.

Tapi, kalau kita terima, tapi juga jangan membohongi rakyat gitu loh. Itu pengkritik cuma segelintir, kalau dibilang itu haknya dia, boleh. Tapi hanya 0,001 persen kalau saya bilang dibandingkan dengan yang menyambut Presiden dari Kupang sampai Atambua. Nah, jadi yang sekarang, saya juga mendidik pada media. Media mendidik masyrakat, media mendidik pejabat, seperti saya OK, but I have opportunity also, mereka harus dididik juga.

Kalau sekarang mereka juga membuat hal-hal seperti itu, menjelek-jelekan terus, saya tidak bohong. Seorang duta besar datang ke saya menanyakan soal ini, apa Indonesia kacau, apa Indonesia akan diimpeached. Investor kami menanya.

Ini kan satu image yang dibuat, bagaimana media itu menjadi institusi can do no wrong. Mesti ada rakyat yang berbicara seperti saya, mengkritik mereka. Mereka boleh mengkritik, silakan. Saya juga berhak mengkritik media, itu yang saya lakukan. What's wrong with that?

Kalau ada arahan soal pemboikotan iklan?

Saya hanya menyampaikan imbauan. Dua minggu yang lalu ada saya panggil sekjen, saya undang humas. Hey look! Media itu dan rakyat kita tidak selalu juga salah. Saya bilang, daripada kamu bikin baliho besar-besar untuk menteri kamu, daripada kamu bikin buku colour yang begitu mahal sebagai proyek, untuk bikin menyenangkan menteri kamu, kamu jelaskan kepada rakyat, saya bilang gitu. Saya harus berimbang, jelaskan orang-orang yang menjelek-jelekkan pemerintah itu mungkin mereka kurang informasi.

Jangan kira saya tidak kritik ke dalam. Saya kritik ke dalam bagaimana lemahnya humas pemerintahan, dan mereka itu banyak masih project oriented. Saya kritik mereka, termasuk sekjennya. Jadi saya katakan kalau sekarang ada juga yang sebaliknya media menjelekkan, diberikan penjelasan. Kalau mereka terus-terusan juga menjelek-jelekkan. Kalau mengkritik itu wajar, saya bilang.

Saya tidak mengatakan saya mengkritik media yang kritis diboikot, tidak. Saya boikot kalau mereka terus-terusan menjelek-jelekkan dan intension. Kita tahulah yang pemilik media itu siapa sih, apa rakyat yang punya, hah? Pemilik si TV itu siapa? Tahulah kita.

Tapi kalau kita ingin Indonesia damai, kita tetap kritis, silakan, mencerdaskan bangsa, tapi jangan mencerdaskan bangsa dengan cara yang seperti itu terus. Sekarang masa saya kritik sekali saja sudah ribut.

Tadi Bapak bilang ada kebencian, apakan perangkat-perangkat hukum yang ada sekarang ini juga perlu ditinjau Pak?

Tadi memang saya diinterview sama RRI. Ibu Lily Wahid dari Komisi I dia mengatakan sekarang liberalisme yang kebablasan, saya bilang mungkin saja. Pemerintah diawasi oleh DPR, oleh media, oleh LSM, sekarang media yang mengawasi siapa. Kalau you satu saat akan memberikan, biarkan saja media kritis, kemudian sekarang ada karikatur Nabi Muhammad, terjadi kekacauan, siapa yang bertanggung jawab, saya tanya pada Dewan Pers sekarang.

Sebutkan saja pak dua media?

Metro TV sama TV One, saya lihat itu waktu saya di Kupang.

Media cetaknya Pak?

Cetaknya yang sesuai dengan yang punyanya TV juga, ha ha ha ha.

Online-nya sekalian Pak?

Begini, saya tidak mau ceritakan itu. Cuma saya katakan, saya ingin mendidik mereka. Saya meng-educate the

(nik/fay)