Achmad Sunjayadi: Pengakuan Tertulis Kemerdekaan RI Penting Tapi Tidak Mendesak

Jakarta - Presiden SBY menjadwal ulang kunjungan kenegaraannya ke Belanda. Akibatnya, pengakuan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 belum bisa diperoleh. Dokumen ini memang penting bagi sejarah Indonesia namun tidak mendesak untuk didapat.

5 Oktober kemarin, Presiden SBY menunda keberangkatannya ke Belanda di menit-menit akhir. Harga diri bangsa menjadi alasan penundaan tersebut, lantaran di Belanda tengah berlangsung sidang gugatan yang diajukan jaringan RMS yang menuntut agar Presiden RI ditangkap.

Selama di Belanda, SBY memiliki banyak agenda. Selain bertemu dengan Ratu Beatrix dan melakukan perjanjian kerjasama, SBY juga akan menerima pengakuan tertulis dari Belanda tentang kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Sebab selama ini, Belanda hanya mengakui penyerahan kedaulatan kepada RI pada 1949.

Staf pengajar Program Studi Belanda dan anggota Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Achmad Sunjayadi menuturkan dekatnya hubungan Indonesia-Belanda serta penting tidaknya pengakuan kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang pernah mengikuti kuliah di Dutch Studies, Leiden Universtity, Belanda (2000-2001) ini, Rabu (6/10/2010):


Bagaimana tanggapan Anda soal Presiden SBY yang menunda kunjungannya ke Belanda?

Sebenarnya perlu diketahui lebih lanjut apakah memang penangkapan itu akan terjadi. Itu sangat terburu-buru. Dalam segi hukum internasional, tidak bisa kalau akan ditangkap. Tapi kalau pertimbangannya harga diri, itu sah-sah saja.

Dalam sejarahnya, Belanda itu sangat menghormati kebebasan berpendapat. Yang patut dijadikan perhatian, RMS di sana sudah terpecah dan tidak seperti dulu lagi. Ini generasi yang sudah sekian lama, yang hanya bernostalgia. Perlu dilihat apakah platform mereka sekarang ini kuat.

Pentingkah pengakuan tertulis kemerdekaan RI pada 17 AGUSTUS 1945 dari Belanda?

Untuk sejarah, ini sangat positif karena Belanda tidak mengakui kemerdekaan 17 Agustus 1945 melainkan mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Dalam sejarah ini sangat penting sekali. Setelah beberapa periode, baru kali ini mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, dan bukan diberikan seperti Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kalau kita ada perjuangannya. Ini sangat baik sekali.

Dulu Belanda tidak mengakui, dan menganggap Proklamasi 17 Agustus itu hanyalah upaya segelintir orang, sekelompok elite, yang mencetuskan ide mendirikan negara yang menurut mereka masih ada dalam jajahan mereka. Apalagi tahun 60-an mereka (Belanda) masih ada di Papua, yang lalu ada referendum.

Apakah pengakuan tertulis ini sangat mendesak?

Mendesak juga tidak. Mereka sudah 'melupakan' masa lalu. Tahun lalu saya diskusi dengan penulis sejarah Belanda, tidak semua pihak menentang kalau Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi kan memang kita tidak hanya butuh de facto, tetapi juga de jure.

Tahun 2005 lalu diluncurkan buku tentang peristiwa penting dalam sejarah Belanda. Ternyata peristiwa 17 Agustus 1945 juga dimasukkan dalam sejarah penting, dan 27 Desember 1949 juga dimasukkan. Ini semacam penulisan kembali sejarah Belanda. Yang masih bersikukuh kedaulatan Indonesia diakui pada 1949 itu para veteran yang terlibat di Indonesia. Kalau yang muda sudah nggak paham.

SBY tetap harus datang ke Belanda untuk mendapatkan pengakuan tertulis itu?

Kalau SBY bisa datang ke sana lebih baik. Ini kan kunjungan bersejarah. Gus Dur pernah datang dulu tapi untuk kujungan biasa. Ini tonggak bersejarah untuk hubungan dua negara.

Tapi kalau Indonesia ingin mendapatkan pengakuan tertulis itu secepatnya, namun belum bersedia untuk datang lagi, dan pihak Belanda juga tidak mau ke Indonesia, maka bisa dipilih satu daerah netral, seperti Swiss, untuk menyerahkannya. Ini kalau keamanan jadi alasan yang mengganggu.

Dulu Indonesia dan Belanda pernah menandatangani perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville.

Bagaimana hubungan Indonesia dan Belanda?

Kita punya keterkaitan sejarah yang sangat kuat, karena sempat berada sekian lama di bawah Belanda. Waktu Piala Dunia, SBY saja menjagokan Belanda karena ada keterkaitan sejarah.

Sampai sekarang pun kita tidak bisa benar-benar terlepas dari Belanda, dalam hal sejarah dan latar belakang. Kita menggunakan hukum peninggalan Belanda, lalu banyak kosa kata yang mengambil Bahasa Belanda. Masalah pembagian wilayah, provinsi, juga dari sana. Ini sangat erat.

Kalau dampak pembatalan kunjungan ini dengan hubungan kedua negara di dunia usaha, harus dicermati lagi, meskipun Belanda memiliki peranan yang cukup besar dalam ekonomi internasional.

(vit/nrl)