Iskandar: Perlu Langkah Berani Atasi Macet, Meski Dimaki Publik

Jakarta - Pemerintah harus berani mengambil langkah dalam mengatasi macet yang mendera Ibukota. Meskipun tindakannya tidak populis dan akan habis-habisan dimaki publik.

"Ini adalah titik di mana harus mengambil langkah. Kalau tidak ambil langkah, kendaraan mungkin akan tetap bisa jalan tapi kemacetan juga akan tetap jalan terus," ujar mantan Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Iskandar Abubakar pada detikcom, Jumat (30/7/2010).

Berikut petikan wawancara dengan Iskandar yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta ini:

Mengapa kemacetan masih menjadi masalah klasik?

Karena pertumbuhan kendaraan yang tinggi tidak diimbangi pertambahan jalan. Seperti gelas yang terus diisi air. Gelasnya ukurannya tetap tetapi airnya banyak, ya akan kepenuhan.

Cara mengatasinya?

Pertama, gelas diperbesar. Artinya infrastruktur diperluas. Kedua, airnya yang dikecilin. Artinya kendaraan yang dikurangi.

Para ahli mengatakan, pembangunan jalan bukan solusi. Karena kalau memperluas jalan akan membuat orang jadi ingin beli kendaraan. Jadi akan kembali kepada masalah yang sama. Karena itu menurut saya yang penting adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan angkutan umum.

Dalam UU, disinggung soal Electronic Road Pricing (ERP). Sekarang sedang menunggu PP-nya.

Langkah lain adalah dengan mencontoh kebijakan yang dilakukan Beijing saat Olimpiade, yakni kebijakan parkir, di mana mereka meningkatkan parkir hingga 5 kali. Karena itu pengguna kendaraan pribadi akan berpikir lagi kalau harus menggunakan kendaraannya, karena mahal banget parkirnya.

Di Bangalor, India, tarif parkir dinaikkan 4 kali. Dan itu cukup efektif menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan, tarif parkir dinaikkan di pusat kota, seperti di Sudirman CBD dan Blok M dinaikkan 5 kali. Lalu di sekitar inner ring road dinaikkan 3 kali. Dan yang dipinggir kota tidak naik.

Orang akan semakin berpikir 2-3 kali untuk menggunakan kendaraan pribadi kalau parkirnya mahal. Parkir di Singapura saya rasa paling mahal di Asia Tenggara. London juga parkirnya mahal. Tapi ini memang perlu.

DTKJ juga mengusulkan park and ride agar perlu dibenahi. Jadi pengguna kendaraan tidak perlu membawa kendaraannya sampai pusat kota. Mereka parkir di pinggir kota, lalu melanjutkan perjalanan dengan angkutan lain. Karena itu juga feeder busway juga harus dibenahi, seperti metromini itu diperbaiki.

Pemerintah kurang energi untuk mengatasi masalah kemacetan?

Saya rasa ini memang memerlukan langkah berani. Kalau tidak berani tentu akan sangat berat, dan jadi sangat tidak efisien. Sering kali kendaraan harus berjalan 5 km/jam di saat-saat jenuh.

Ini adalah titik di mana harus mengambil langkah. Kalau tidak ambil langkah, kendaraan mungkin akan tetap bisa jalan tapi kemacetan juga akan tetap jalan terus. Memang pasti sakit, karena ini kebijakan yang tidak populis. Akan habis dimaki. Akan dikritik masyarakat, tapi harus berani menghadapi kritik untuk mengatasi kemacetan yang luar biasa ini.

Untuk memaksimalkan angkutan umum, mungkinkah pengelolaan diserahkan kepada pemerintah?

Angkutan umum memang harus dimaksimalkan. Untuk busway memang perlu sterilisasi dan juga penambahan jumlah armada bus. Dan yang sekarang dilakukan kan melanjutkan busway sampai ke Jawa Barat dan Banten, juga pemanjangan sampai ke Tangerang. Selain itu juga bagaimana supaya KA Jabotabek ditingkatkan kapasitasnya.

Mengapa angkutan umum diserahkan ke swasta itu lebih karena pemerintah cenderung tidak efisien karena masalah birokrasi dan sebagainya. Jadi angkutan umum itu memang sebaiknya diserahkan kepada swasta yang bonafit tetapi tetap disubsidi. Karena kalau mau menjalankan angkutan umum, tidak bisa menarik tarif yang bisa memenuhi harga pokok supaya terjadi peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Tetap butuh subsidi agar harganya rendah.

MTR di Hongkong dioperasikan swasta. MTR di Singapura juga.Sejak 80-an di Inggris juga sudah ada langkah privatisasi dalam operasinya agar efisien. Di Sidney juga begitu, mengganti pengelolaan dari pemerintah ke swasta untuk mendapatkan yang efisien. Keuntungan dari swasta memang efisiensi.

Yakinkah masalah kemacetan akan dapat terselesaikan?

Kalau pemerintah dominan dalam transportasi ini, tentu bisa diselesaikan. Misalnya orang yang akan membeli mobil maka harus mengeluarkan uang pula untuk mendapatkan sertifikat yang harganya mahal. Jadinya harga mobil bisa jadi dua kali lipat. Itu yang dilakukan di Singapura. Kalau dilepas tanpa turut campur pemerintah nantinya jadi tidak efisien.
(nrl/nrl)