Menhub: 3 Bulan Harus Temukan Solusi

Freeport vs Garuda

Menhub: 3 Bulan Harus Temukan Solusi

- detikNews
Selasa, 05 Jan 2010 13:54 WIB
Menhub: 3 Bulan Harus Temukan Solusi
Jakarta - Perseteruan PT Freeport dan Garuda jangan sampai berlarut-larut. Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi minta dalam tempo 3 bulan ditemukan solusi dan payung hukum penyelesaiannya, utamanya terkait pasokan BBM di Bandara Timika yang dikelola Freeport.

Permintaan itu disampaikan Menhub Freddy Numberi usai penyerahan Daftar Isian Pagu Anggaran (Dipa) tahun 2010 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2010).

Berikut wawancara lengkap Menhub dengan wartawan:

Mengenai Freeport dan Garuda bagaimana?


Masalah Freeport selama ini masalah bahan bakar dari Freeport. Freeport tidak ada kewajiban untuk melayani.

Jadi pasokan selama ini bukan dari Pertamina?


Pertamina nggak ada. Makanya, Freeport minta Pertamina segera masuk.
Saya sudah bilang ke Menteri BUMN. Kalau Pertamina tidak bisa masuk, kita usahakan dari mana. Dari swasta, bisa dari Petronas, Shell atau siapa yang masuk.

Selama ini kan Freeport tidak bisa menangani. Freeport memberikan itu supaya pelayanan masyarakat tidak terganggu.

Direktur Freeport sudah bertemu saya kemarin. Saya minta tetap dipasok untuk pesawat Merpati atau Garuda yang bertujuan Timika sambil dicari solusinya. Apa nanti Pertamina membuka depo di sana. Karena selama ini, Freeport melayani bandara perintis. Jadi kewalahan juga.

Jadi selama ini Freeport dapat pasokan bahan bakar dari mana?


Ya dari mereka sendiri.

Bandara Mozes Kilangin kan sudah ditingkatkan statusnya dari privat ke umum, dengan tidak melayani BBM untuk pesawat apakah itu tidak menyalahi status bandara umum yang berkewajiban memberikan pelayanan termasuk BBM?


Betul, itu yang belum. Mudah-mudahan segera kita temukan solusinya. Tetapi itu kan bukan tanggung jawab dia, itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah yang harus melihat kebutuhan dan mendorong itu. Kalau Pertamina tidak bisa, kita kasih ke swasta lainnya karena pelayanan masyarakat sangat penting.

Kita sudah beritahu ke vice president tolong jangan dihentikan. Jadi kita minta Garuda sudah jalan.

Batas waktu kapan?


Saya minta 3 bulan ke depan harus ada solusi, sudah ada kepastian, payung hukum dan aturan main atau Pertamina sudah bisa masuk sehingga kita bisa melayani terus.

Bagaimana dengan surat Freeport yang mengurangi BBN hanya ke Garuda, Merpati tidak dapat surat itu?

Itu insiden kecil saja. Tetapi mesti ditanya lagi ada masalah apa, apa itu sentimen. Papua itu paling gampang dipolitisir, Garuda masuk, Merpati masuk, bisa minta merdeka lagi dia.

(aan/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads