Marzuki Darusman: Jusuf Kalla Tak Lagi Representasi Golkar

Jakarta - Target perolehan suara Partai Golkar tidak tercapai. Berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count, suara Golkar bahkan turun dari 21 persen (2004) menjadi 14 persen (2009).

Apa yang salah? DPP Golkar masih mengevaluasi dan memerintahkan kadernya di daerah untuk menghitung suara di tiap kecamatan. Akan tetapi, hasil pemilu kali ini benar-benar membuat Golkar terpuruk.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Marzuki Darusman, mengatakan, belum pernah dalam sejarah Golkar berada dalam posisi rawan seperti sekarang ini. Sang Ketua Umum, Jusuf Kalla, harus mempertanggujawabkan rendahnya peminat Golkar ini.

"Bahwa pertama hasil ini harus dipertanggungjawabkan. Harus dijelaskan mengapa dulu Pak JK mencanangkan 30 persen, sekarang menjadi sama sekali terbaik? Dan karena itu menurut saya, ya, ketua umum sekarang JK sudah mungkin tidak bisa dipandang sebagai representasi utama dari partai, kata mantan Jaksa Agung ini.

Berikut wawancara detikcom dengan Marzuki Darusman melalui telepon, Jumat (11/4/2009):

Bagaimana Anda menanggapi kekalahan Golkar dalam Pemilu sekarang ini?

Yang terjadi pada Golkar adalah sesuatu yang sangat mengagetkan, membuat kita terperanjat melihat merosotnya suara Golkar. Pemilu 2004 saja memperoleh 21 persen, sekarang turun menjadi 14 persen. Belum pernah dalam sejarah posisi Golkar begitu rawan seperti sekarang ini.

Nah, ini tentu mempunyai implikasi terhadap DPP dan ketua umum yang sementara ini diprediksikan menjadi calon presiden dari partai. Bahwa pertama hasil ini harus dipertanggungjawabkan. Harus dijelaskan mengapa dulu Pak JK mencanangkan 30 persen, sekarang menjadi sama sekali terbaik? Dan karena itu menurut saya, ya, ketua umum mungkin sudah tidak bisa dipandang sebagai representasi utama dari partai lagi.

Dengan demikian, kita perlu memperoleh keterangan yang terbuka soal penjaringan internal di partai Golkar kemarin tentang tokoh-tokoh yang dianggap DPD layak untuk dimajukan sebagai calon presiden. Nah, sepengatahuan saya bahwa dalam penjaringan itu peringkat kedua adalah saudara Akbar Tandjung. Saya peroleh kabar itu dari Agung Laksono.

Jadi saya anggap itu sebagai suatu fakta yang sudah merupakan suatu kenyataan. Dengan demikian saya kira dari segi urutan, kalau kita akan memastikan representasi partai dalam figur seseorang yang sudah diajukan oleh DPD, maka Akbar Tandjung berada pada posisi yang menjadi representasi pada partai dan karena itu layak dipertimbangkan.

Saya kira sebagai partai nasional maka yang ideal Golkar melanjutkan kerjasama dengan PD. Dan dengan demikian representasi partai dalam hal ini adalah Akbar Tandjung mewakili partai bersanding dengan SBY.

Apakah usulan tersebut sudah dikomunikaskan dengan DPP?

Sudah mulai berkembang, hanya mungkin belum ada yang menyimpulkan sejauh ini, karena masih agak 'terkesima' dengan keadaan yang dihadapi oleh partai. Tapi bagi sebagian di antara yang tidak terlibat mengambil keputusan, kelihatannya demikian. Adalah malapetaka bahwa yang dialami Golkar seperti ini. Kita harus cepat mengambil langkah untuk konsolidasi menuju pemilihan presiden, dan menempatkan partai pada kedudukan yang baik.

Tapi sejumlah survei masih menunjukkan SBY-JK unggul?

Pasangan SBY-Akbar dalam berbagai polling juga lebih tinggi dari SBY-JK. Jadi bagi kita enggak ada masalah, karena siapa pun yang berpasangan dengan SBY akan terangkat, tapi karena musibah yang dialami partai Golkar agak galau bagi kita untuk melihat JK sebagai representasi dari partai.

Apa kecocokan Akbar Tandjung dengan SBY?

Yang utama sebetulnya adalah harus dilihat sebagai kerja sama antara dua partai. Sebab itu yang akan menentukan mayoritas kerja di parlemen. Nah memadukan Saudara Akbar karena pengalamannya sebagai Ketua DPR, menteri Setneg telah menenuhi memenuhi syarat minimal bahwa saudara Akbar bisa menjadi aset bagi pasangan SBY.

Tanggapan Pak Akbar sendiri bagaimana terhadap usulan Anda?

Saya sudah menyampaikan, tapi usulan pribadi kepada Akbar. Dia sedang mempertimbangkan untuk secara serius. Tapi ini kan pikiran serorangan. Ya, kita kan masih bebas untuk membicarakan apa pun.

Apakah ini semacam hukuman bagi JK?

Ini suatu konsekuensi yang harus dilalui Pak JK sampai bulan Oktober. Tapi bagaimana pun juga tanggung jawab seorang pemimpin meliputi juga menghadapi kenyataan tentang keadaan kekalahan partai.

Bagaimana jika Pak JK ngotot sebagai pendamping SBY atau mencalonkan diri sebagai presiden?

Itu saya kira sekarang ini sudah tidak bisa lagi memperkirakan, sebab Pak JK sendiri sudah memutuskan menjadi calon presiden, dan ide untuk menjadi pasangan SBY itu sudah tidak berlaku lagi.

Selain kepemimpinan, apalagi yang menjadi penyebab kekalahan Golkar?

Banyak jajaran partai merasakan perawatan kader partai terabaikan. Bahwa ketua umum partai merangkap sebagai pejabat maupun pengusaha itu sudah. Survei memperlihatkan, selain quick count yang menunjukkan Golkar turun, banyak orang yang meninggalkan Golkar. Jadi bukan saja Golkar meninggalkan rakyat, rakyat meninggalkan Golkar juga.

Kemudian lihat para caleg. Tidak ada representasi yang jelas mewakili golongkan karya yang menjadi pendukung tradisional partai. Artinya tidak ada caleg yang secara terencana dicalonkan partai mewakili golongan karyanya, misalnya pekerja, guru, atau pun prosesi lainnya. Yang ada calon perorangan yang memiliki akses kepada ketua umum.
(irw/nrl)