.webp)
"Ini jadi mainan orang politik, golongan oposisi memanfaatkan ini," kata Ketua Dewan Kehormatan KPU Jimly Asshiddiqie saat berbincang dengan detikcom melalui telepon, Selasa (24/3/2009).
Berikut petikan lengkap wawancara dengan Jimly mengenai kisruh DPT yang hingga berujung pada munculnya wacana penundaan pemilu.
Bagaimana menurut Anda mengenai kisruh DPT?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kesimpulannya DPT yang akan dijadikan pegangan dalam Pileg 9 April itu tidak terkait dengan DPT di dua kabupaten yang menimbulkan masalah pada pilgub Jatim. Namun terlepas dari benar atau tidaknya DPT di Pilgub Jatim, soal DPT digeneralisasi, seolah-olah ini terjadi di seluruh Indonesia dan ini menakutkan seluruh Indonesia.
Menyikapi soal ini, langkah selanjutnya?
Jadi kesalahpahaman ini harus dihentikan. DPT Pileg dan Pilgub itu beda. Data pileg ini sudah mengalami berkali-kali perubahan, terakhir diubah lagi setelah Perpu, dan ini sudah 3 kali mengalami perbaikan.
Bagaimana bila DPT itu ternyata ada kekeliruan?
Sekiranya dalam DPT itu masih ada kekeliruan, maka itu sudah ada ketentuannya, misal kalau di lapangan ada satu nomor dengan 2 nama, maka yang penting namanya, sedang nomornya tidak.
Jadi sepanjang memiliki KTP itu sah meskipun ada kesalahan, petugas dibolehkan memberikan kepadanya hak untuk mencontreng. Tapi kalau jumlah orangnya satu, nomornya banyak itu yang sah satu, sehingga tidak mungkin 2 kali.
Jadi soal ini sudah ada aturannya. Dan kalau ada kekurangan bisa diselesaikan di lapangan, tidak usah-usah mengkaitkan dengan di Jatim.
Apa saran Anda kepada KPU terkait DPT ini?
Mengingat soal ini sudah menimbulkan kebimbangan, keragu-raguan, Ketua KPU setuju dibuat transparan dan terbuka. Dan ini sudah dimuat dalam CD. Ketua KPU sudah memberi perintah kepada KPU Provinsi dan kabupaten agar DPT dibuat dalam CD dan dibagikan ke semua peserta pemilu sehingga semua partai mempunyai pegangan yang sama.
Bilamana dari data CD itu timbul masalah?
Kalau ada masalah, diumumkan pakai surat resmi, diterangkan kalau dokumen yang resmi yang ada di KPU. Dan juga Ketua KPU sudah setuju agar menyampaikan ini secara transparan kepada pimpinan partai dan ormas. Dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari akan dibagikan.
Lalu pendapat Anda soal pemilu ditunda?
Secara umum anggapan pemilu tidak siap itu tidak benar, soal DPT bermasalah tidak seluruhnya benar. Kita tidak perlu bimbang dan khawatir sampai dibayangkan hingga pemilu ditunda. Pemilu ini terlalu penting. Apapun kekurangannya pemilu harus sukses. Apa yang diragukan itu tidak benar, digeneralisasi dari soal di Jawa Timur, menjadi masalah nasional, dibumbuinya dengan seorang Kapolda.
Bagaimana Anda melihat soal DPT yang disampaikan Kapolda Jatim itu?
Perlu saya sampaikan, kalau pemilu ditunda akan merembet pada ditundanya sampai ke Pilpres. Tokoh politik jangan bingung, karena ini berimbas kepada masyarakat
Maksudnya?
Pengundurkan Kapolda itu kebetulan by accident, ini harus jadi pelajaran, baik bagi pejabat dan tokoh politik. Juga kurang bijaksana bagi Polri untuk menghentikan penyidikan, prosedur penyelidikan dan penyidikan, protapnya sudah ada. Lagi pula ini baru sangkaan, Kapolri boleh ikut campur dalam proses itu, dia memang komandan, tapi kalau fungsi hukum lain jangan mempermalukan anak buah.
Anda menilai isu Kapolda Jatim lalu dimanfaatkan pihak tertentu?
Aparat penegak hukum jangan salah mengambil tindakan sehingga memberi kesan yang mengganggu independensi penegakan hukum. Dan tahap penyidikan tidak berarti diperkeruh kepentingan politik. Isu ini jadi mainan orang politik, golongan opisisi memanfaatkan ini, ini jadi merugikan keseluruhan. Yang dirugikan KPU, yang sebagai pelaksana.
Apa yang akan dilakukan KPU?
Untuk mensukseskan pemilu, KPU dan Bawaslu akan melakukan sosialisasi di TV , radio, dan berbagai media. Rencananya pada 1 April akan dilakukan sosialisasi menyeluruh dan serentak.
(ndr/iy)
