.webp)
Daftar politisi yang menginap di hotel prodeo pun bertambah. Seakan-akan, para wakil rakyat itu tidak pernah kapok ataupun takut akan mengalami hal sama seperti rekan-rekannya yang telah masuk bui.
Apa benar begitu? "Ya begitu, terus terulang karena KPK tidak pernah menuntaskan perkara," kata pengamat korupsi asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota DPR kembali ditangkap KPK. Mereka apakah tidak kapok akan ditangkap KPK?
Ya begitu, terus terulang karena KPK tidak pernah menuntaskan perkara.
Bukannya kinerja KPK banyak diacungi jempol?
KPK itu hanya rajin mengungkap perkara tapi tidak menuntaskan perkara. KPK hanya ungkap 1 atau 2 orang. Contohnya lagi kasus Agus Condro, itu kan jelas-jelas ada orang ngaku, buktinya ada, kok nggak ditindaklanjuti. Kok nggak bergerak itu bagaimana?
Penangkapan Abdul Hadi ini adalah yang ketujuh anggota Dewan. Apakah akan bertambah?
Ini artinya semakin membuktikan banyak kewenangan yang terjual. Dimensi korupsi oleh anggota DPR itu bukan lagi sekadar penyimpangan anggaran saja, tapi lebih tinggi dari itu. Ini sudah sampai pada dimensi menjual kebijakan-kebijakan.
Kenapa bisa begitu?
Ini karena DPR kebanjiran kewenangan. Coba saja lihat, semua kewenangan mulai dari hutan sampai undang-undang ada di DPR. Karena ada inflasi keuangan, mereka juga mengalami deflasi moral.
Lalu bagaimanan agar ini tidak terjadi?
Harus ada mekanisme check and balance, jangan sampai suatu kewenangan itu dipegang oleh satu lembaga. Bisa saja kewenangan DPD ditambah untuk mengawal kewenangan DPR yang begitu banyak itu.
Apakah itu menjanjikan tidak akan lagi penjualan kebijakan?
Ya memang tidak menjamin tapi paling tidak kewenangan tertentu sudah melibatkan dua kamar. Dengan begitu, orang jadi lebih akan mikir untuk menjual maupun membeli kebijakan.
Apakah korupsi di DPR tidak akan ada matinya?
Kalau mekanismenya tetap seperti sekarang, saya kira nggak akan mati, akan terus bertambah. Bagaimana tidak, kebijakan dimonopoli oleh DPR.
Apa banyaknya politisi yang dibui tidak membuat anggota DPR kapok?
Kapok itu kan bukan karena ditangkap tapi bagaimana penegakan hukumnya. Selama ini kan yang ditangkap hanya 1 atau 2 dari satu kasus. Padahal tidak mungkin kalau setingkat menjual kebijakan itu hanya menyuap 1 atau 2 orang. Kebijakan itu kan sifatnya diambil keputusan secara kolektif.
Anggota DPR masih belum takut begitu?
Ya jelas, mereka masih berani karena bisa jadi nggak tertangkap. Ya itu tadi, karena KPK kurang menuntaskan perkara. Coba kalau tidak, pasti yang tertangkap banyak banget dan bisa jadi kapok.
Artinya KPK harus bekerja lebih keras lagi?
Ya pasti, kita dorong KPK untuk menuntaskan perkara yang diungkapnya. Ini demi penegakan hukum yang jelas. (ken/iy)
