.webp)
"Ini bukan rapat dinas kejaksaan. Ini rapat DPR. Bicara ke Pak Slamet, pandang wajahnya, jangan tangannya begini-begini (bergerak kesana kemari). Karena mungkin biasa sama terdakwa begitu. Saya minta dengan sopan, pandang wajahnya. Kalau nggak saya suruh keluar kamu. Jampidsus gayanya kayak begini, pantas nggak beres negara ini," hardik Effendi Simbolon saat rapat kerja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2008).
Apakah hanya karena sikap Marwan yang tidak memandang Slamet semata-mata yang membuat Effendi geram? Berikut petikan wawancara detikcom dengan caleg nomor urut 1 PDIP Dapil Jakarta III ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ini persoalan mendasar yang sudah berlangsung 10 tahun, dan harus dihadapi dengan hati yang dalam dan berpikir yang jujur. Jaksa Agung tidak mau menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM, dan kita sebagai DPR diminta (masyarakat) memberikan sikap politik. Tapi dari pemerintah (salah satunya Kejagung) terlihat tidak serius. Bukannya berniat menyelesaikan proses ini, malah berpolemik, beralibi, dan mencari pembenaran dengan memberi penjelasan yang berputar-putar.
Tapi sikap Jampidsus kepada Pak Slamet juga jadi pemicu kan?
Saya tidak kenal dia. Tapi mudah-mudahan dia lugu, kalau arogan repot dia. Belum lagi kompetensinya dalam menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak layak menjadi aparatur penegak hukum.
Jadi dari sini Abang melihat pemerintah benar-benar tidak mau menyelesaikan kasus ini?
Ketidakmauan, bukan ketidakmampuan. Kalau begini persoalannya, memang benar penegakan HAM tidak pernah dianggap serius.
Jadi apa yang akan dilakukan pansus selanjutnya?
Kami akan mengundang lagi mereka (Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BIN, Menkopolhukam, dan Panglima TNI). Saya berharap mereka bisa mendengar aspirasi rakyat. Komitmen presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan terhadap HAM akan dilihat dari keseriusan terhadap penyelesaian kasus ini. Bukankah demokrasi dan (penegakan) HAM adalah hal yang tidak terpisahkan?
(lrn/mok)
