"Kita hanya ingin memverifikasi temuan dari Komnas Ham," kata Ketua Pansus Orang Hilang DPR Effendi Simbolon diplomatis saat ditemui detikcom di gedung DPR, Senin (20/10/2008).
Lantas apa saja alasan sehingga Pansus ini dibentuk menjelang Pilpres? Benarkah Ketua DPR Agung Laksono tidak mengetahui pemanggilan para jenderal yang dijadwalkan Pansus ini? Berikut wawancara Ronald Tanamas dari detikcom dengan Ketua Pansus Orang Hilang Effendi MS Simbolon:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pansus ini dibentuk untuk melanjutkan pembahasan peristiwa penghilangan orang secara paksa yang selama ini sempat terhenti pada periode 1997-1998 yang lalu.
Programnya dari pansus ini apa saja yang hendak ditindaklanjuti?
Ada 4 kategori yang ingin ditindak lanjuti antara lain institusi negara yang menangani masalah Ham, para korban dan keluarga korban didampingi lembaga yang menangani orang hilang dalam hal ini Komnas Ham, pihak yang diduga sebagai pelaku sesuai rekomendasi dari Komnas Ham dan yang terakhir pemerintah.
Kenapa baru sekarang dilakukan kembali saat menjelang pilpres, apa ini tidak ada unsur politis di dalamnya?
Pansus ini terkait hanya pada sikap politik dewan agar memperhatikan rekomendasi dari Komnas Ham sebagai dasar pembahasan. Jadi tidak ada unsur politisnya. Dan jangan terlalu dikembangkan atau didramatisir karena nanti hasilnya jadi bukan orang
hilang. Intinya pansus ini hanya menindaklanjuti temuan dari Komnas Ham.
Bagaimana dengan opini yang mengatakan pansus ini merupakan salah satu cara dari PDIP dalam menyudutkan pemerintahan SBY-JK ?
Kata siapa? Itu tidak benar. Mana korelasinya? Sekali lagi tolong jangan dikembangkan menjadi isu yang liar.
Kapan rapat pansus ini memanggil sesuai dengan temuan Komnas Ham?
Tanggal 23-24 Oktober 2008 ini, tepatnya hari Rabu dan Kamis minggu depan.
Siapa saja yang akan diundang dalam rapat nanti?
Dalam rangka mendapatkan masukan yang lebih detail pansus ini memutuskan untuk melakukan raker, rapat dengar pendapat (RDP), maupun RDPU dimulai dengan mengundang para korban dan keluarga korban serta mengundang lembaga terkait seperti Kontras,
IKOHI, YLBHI.
Selanjutnya Pansus juga akan memanggil institusi negara yang menangani masalah Ham, pihak yang diduga sebagai pelaku sesuai hasil penyelidikan penghilangan 13 orang pada periode 1997-1998 oleh Komnas Ham dan pemerintah terkait masalah tersebut.
Kabarnya Agung Laksono tidak mengetahui masalah Pansus orang hilang ini?
Kata siapa? Tidak mungkin. Dia telah menandatangani pengesahan Pansus ini. Mungkin saja Agung tidak ingat karena sibuk atau banyak keluar negeri. Saya punya buktinya, silakan anda lihat tanda tangannya. Kalau Agung tidak merasa tandatangan silakan
datang ke ruangan saya.
Apakah Prabowo dan Wiranto sebagai pelaku dari 13 orang hilang tersebut, dan apakah mereka akan dipanggil juga pada rapat di DPR nanti?
Saya kira masyarakat sudah tahu dan telah menjadi rahasia umum siapa yang diduga menjadi pelakunya. Tentu para pelaku akan diundang dan saya harap mereka taat pada hukum yang berlaku dan mau memberikan verifikasi terkait kejadian itu. Positif
thinking saja, karena kita bukan ingin melakukan penyelidikan hanya melakukan pembobotan atas temuan dari Komnas Ham.
Apa ini bukan komoditas politik ?
Kita di DPR akan jelas merumuskan sesuatu yang menyangkut kebijakan politik, dalam masalah ini kita akan merumuskan apakah perlu presiden menerbitkan Kepres untuk pembentukan pengadilan Ad Hoc terkait nasib dari para korban dan keluarga korban.
Ini keputusan politik, tapi kita tidak ingin mendramatisir masalah pansus ini sehingga menjadi sebuah bola liar.
(ron/iy)











































