Akbar Tandjung Wait And See Ikut Konvensi Partai Lain

Jakarta - Konvensi capres dihapus dari Partai Golkar. Akbar Tandjung yang sering disebut-sebut akan maju menjadi capres memilih wait and see mengikuti konvensi partai lain.

Berikut wawancara detikcom dengan dosen FISIP Unas yang juga Direktur Riset The Akbar Tandjung Institute, Alfan Alfian, Jumat (26/9/2008):

Partai Golkar sepakat tidak akan menggelar konvensi. Apakah Akbar Tandjung sudah melirik konvensi yang digelar partai lain?

Bang Akbar masih wait and see, masih rasional dan realistis. Setahu saya, Bang Akbar selalu mencari peluang untuk ikut kandidat capres dan tidak menggantungkan kepada Golkar.

Bang Akbar mencermati konvensi parpol lain. Jika layak diikuti akan mencobanya. Setelah dipelajari konvensi betul-betul konvensi yang fair, demokratis dan memberi peluang yang sama serta memperhatikan bobot penyelenggaranya juga.

Bagaimana dengan konvensi di PBR?

Belum ada secara khusus. Komunikasi dengan yang lain terus terjadi, termasuk PBR. Beberapa kali melakukan pertemuan dengan Bursah (Ketua Umum PBR). Bang Akbar dan Bursah kan seperti adik dan kakak. Tetapi belum ada kesepakatan.

Apa Akbar Tandjung setuju dengan syarat Rp 100 juta untuk ikut konvensi di PBR?

Syarat di PBR berat ya dan harus dipertimbangkan. Lebih bagus dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Kesannya mengejar kekuasaan dengan mengeluarkan uang banyak. Itu kurang pantas apalagi dalam kondisi sulit seperti ini.

Golkar akan memecat jika kadernya ikut konvensi di partai lain? Apa Akbar Tandjung siap jika nanti dikeluarkan?

Bang Akbar akan melihat plus minusnya jika ada kebijakan itu. Bang Akbar kan juga kader Golkar. Jangan sampai ikut konvensi justru membikin dilematis bagi Bang Akbar.

Apa Akbar Tandjung sudah melirik cawapres?

Semua kemungkinan akan dilihat. Bang Akbar politisi yang realistis dan akan berupaya untuk ikut politik yang demokrasi.

Bagaimana dengan sanksi denda Rp 100 miliar dan penjara dalam RUU Pilpres bagi capres yang mundur?

"Kalau saya berat sekali. Saya setuju adanya denda supaya kontestan konsisten. Tetapi denda jangan berat, sudah denda uang dipenjara lagi sepertinya mereka kriminal. Jadi harus dipikirkan ulang apakah sudah lazim atau layak. Mestinya belajar dari negara lain yang melakukan ini, apa menerapkan denda yang berat juga. (aan/nrl)