Dephan Akui akan Alihkan Pembelian ke Korsel

Jakarta - Departemen Pertahanan (Dephan) mengakui sedang mempertimbangkan untuk mengalihkan pembelian kapal selam yang semula dari Rusia menjadi ke Korea Selatan (Korsel). Pemerintah sendiri belum mengeluarkan tender, sehingga belum diputuskan apakah masih tetap dari Rusia atau dialihkan ke Korsel.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono sendiri mengaku, kapal selam buatan Rusia cost dan biaya maintenance-nya terlalu mahal dan perlu dicari alternatif lain, walau selama ini sudah ada fasilitas state credit US$ 1 miliar dari Rusia untuk Indonesia.

Hal ini juga diungkapkan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Departemen Marsekal Muda TNI Erris Herryanto. Berikut petikan wawancara wartawan dengan Erris di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (19/9/2008).

Menhan menyatakan kita tidak jadi beli kapal selam ke Rusia, tapi menggantinya ke Korsel?

Terbuka untuk semua negara untuk menawarkan kapal selam ke Indonesia.

Bukannya harus dari Rusia, karena itu bagian dari fasilitas state credit US$ 1 miliar dari Rusia?

Kalau ternyata, setelah tender dibuka diputuskan mengambil dari Rusia, maka kredit negara bisa digunakan. Kalau ambil yang lain yang tidak bisa. Tapi belum tentu hilang, mungkin dana yang US$ 350 juta itu bisa digunakan untuk membeli yang lain.

Siapa tahu butuh yang lain. Jadi semua tergantung dari tender. Tawaran dari negara lain memang ada, tapi Dephan selalu mendahulukan pembangunan industri dalam negeri.

Dan ini belum dibicarakan dengan Rusia. Kalau Korsel sudah menawarkan alih teknologi, tapi masih dipelajari, apakah tawaran itu benar-benar salah satu tahapan alih teknologi.

Soal pesawat Sukhoi dimana DPR masih mau meminta keterangan dari Dephan, baru mengeluarkan untuk letter of credit (LC)?

Tanya DPR, karena ini adalah fungsi budget di DPR. Pencabutan tanda bintang kan sudah diajukan Departemen Keuangan. Saat ini bola benar-benar ada di DPR, tanpa persetujuan (LC) tidak bisa keluar.

Tapi prosesnya lama, padahal TNI AU ingin memakai pesawat Sukhoi pada saat HUT TNI tanggal 5 Oktober mendatang, bagaimana?

Memang lama, tapi ini prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan. Kita tunggu saja. Kalau kami maunya cepat.

Kenapa Dephan tidak inisiatif mendatangi DPR saja, kenapa tunggu diundang?

Kami tidak bisa inisiatif meminta bertemu, nanti persepsinya macam-macam. Kami menunggu diundang DPR. Kami siap menjawab proses yang sudah dijalankan. Kami transparan kok. (zal/nwk)