.webp)
Praktik jual beli nomor caleg di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencuat ke permukaan setelah anggota hukum dan HAM dari DPP PPP M Bahrudin Dahlan bernyanyi. Pria yang sudah bergabung selama 10 tahun di PPP merasakan ada kemunduran yang terjadi di dalam partai selama dipimpin oleh Suryadharma Ali.
"Ketua umum Suryadharma Ali bermentalkan karyawan yang suka mencari setoran," kata Bahrudin Dahlan saat berbincang dengan detikcom melalui telpon, Rabu(10/9/2008).
Bahrudin menjelaskan, partai berlambang Kabah itu kini sudah tidak sesuai dengan misi dan visi partai islam yang menjunjung tinggi azas islam yang modern. Perilaku politik dari Ketua Umum PPP ini yang mengakibatkan budaya setor uang untuk memperoleh nomor urut caleg marak di internal partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bisa anda ceritakan bagaimana anda tahu soal jual beli nomor caleg PPP?
Sudah saya sebutkan dalam politik itu tidak ada bukti transaksi seperti kuitansi karena beda dengan dunia bisnis. Karena dalam dunia bisnis yang tersurat, sedangkan politik yang tersirat, dan hal itu bisa dilihat dari alibi yang terjadi. Misalnya yang pertama kasus Bupati Pandeglang bernama Dimyati Natakusuma yang kebetulan Ketua DPW PPP Banten, sementara dia dipecat oleh Ketua Umum Suryadharma Ali karena kasus korupsi yang sedang diperiksa oleh KPK.
Namun 3 hari kemudian Dimyati direhabilitasi jabatannya dan kembali sebagai Ketua DPW PPP Banten. Bahkan dikasih bonus isterinya Dimyati dijadikan caleg dapil 1 Banten untuk anggota DPR RI. Menurut informasi yang ada, dari DPP PPP mereka saat ini sedang berangkat haji bersama-sama. Untuk menganalisis kejadian itu tidak perlu menggunakan kecerdasan kita. Karena disebabkan oleh uang sebagai alat perdamaian universal.
Yang kedua saudara Ahmad Yani ketua LBH DPP PPP. Dia ini tokoh muda yang berpengaruh di Sumatera Selatan. Dia sudah membina 1 tahun lebih untuk memenuhi segala kebutuhan DPC PPP di sana. Sementara yang nomor 1 adalah orang yang tidak dikenal di daerah tersebut karena orang tersebut bukan putera daerah.
Yang ketiga adalah Mayasa Johan, Dapil 1 nomor 1 dari Sumatera Barat. Padahal beliau akan lebih bermanfaat di daerah Sumatera Utara. Alasannya pergeserannya Mayasa dikarenakan tidak ada mekanisme fit and proper test bagi kader yang berpotensi. Penempatan dan pergeseran Mayasa dilakukan atas dasar suka atau tidak suka dari Ketua Umum.
Apa motif anda mengungkap kasus itu?
Motif saya adalah saya tidak merasa dikecewakan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tetapi lebih tidak suka terhadap perilaku politik Suryadharma Ali yang tidak sesuai dengan azas ajaran Islam sebagai azas partai dan tidak menjunjung tinggi akhlakul karimah. Suryadharma Ali selalu dan terlalu melibatkan isteri kesayangannya bernama ibu Wardah. Ia tidak pernah menggunakan musyawarah dan mufakat dengan lembaga penetapan calon (LPC). Keputusan LPC selalu bisa dianulir oleh ketua Umum PPP tanpa sepengetahuan mereka.
Bagaimana kemudian anda menyebut nama Djoko Edhi dan istri Ketua Umum PPP,apa anda punya saksi dan bukti?
Saya punya saksi yang menunjukkan keterlibatan istri dari Suryadharma Ali. Dalam keputusan itu isterinya ikut terlibat bahkan mengusulkan nama-nama calon legislatif (caleg) dan penempatannya. Misalnya menempatkan Ratih Sanggarwati di dapil Jatim, Okky Asokawati di Dapil 2 DKI Jakarta. Yang perlu diketahui keterlibatan isteri Suryadharma Ali ini sudah menjadi rahasia umum untuk internal partai. Untuk masalah Djoko Edhi saya tidak mau berkomentar dan mempermasalahkan lagi karena anda sudah mengetahuinya dengan lengkap. Fokus saya saat ini adalah menyadarkan Suryadharma Ali dan mekanisme kerja Partai.
Setelah ramai seperti sekarang apa harapan anda?
Harapan saya pertama PPP bisa dipimpin oleh orang yang berakhlakul karimah, mementingkan sistem dan mekanisme yang transparan, menempatkan kader-kader PPP yang sudah lama mengabdi dan berprestasi pada daerah di mana dia bisa bermanfaat. Tidak mengutamakan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan partai.
PPP hari ini melaporkan anda ke kepolisian,tanggapan atas sikap PPP ini ?
Itu adalah hak dari ketua umum. Namun yang jelas sikap PPP secara keselurahan minus ketua umum mendukung apa yang saya lakukan dalam menjaga koridor partai. Yang saya lawan adalah perilaku politik Ketua Umum Suryadharma Ali secara pribadi. Ketidakadilan Ketua Umum salah satunya adalah membiarkan kroni dalam 1 keluarga mendapatkan nomor urut jadi yang cantik dari dapil Jatim.
Misalnya ada 1 keluarga yang bibinya nomor 1 dari Dapil Jatim, anaknya nomor jadi 1 Dapil di Jatim, menantunya dari Dapil yang sama juga mendapatkan nomor urut jadi yang cantik sehingga memusingkan ketua DPW Jatim Farid al Fauzi. Farid al Fauzi pusing karena semuanya menuntut nomor jadi yang cantik dan itu dibiarkan oleh saudara ketua umum. Keluarga yang menuntut nomor urut yang jadi yang cantik itu berasal dari keluarga NU yang berpengaruh di Jatim. Saya tidak mau menyebutkan namanya karena masyarakat di Jawa Timur pasti tahu siapa yang dimaksud.
Partai Amanat Nasional (PAN) membantah anda telah menjadi calegnya, tanggapan anda ?
Saya menganggap hal ini sangat wajar karena saya belum menyatakan mundur dari PPP. Proses mundurnya saya akan dilakukan dalam waktu cepat.
(ron/iy)
