Siti Fadilah Supari dan Jamkesmas

Jakarta - Di awal-awal menjadi Menteri Kesehatan (Menkes), Dr dr Siti Fadilah Supari benar-benar diuji. Bencana dan tersebarnya penyakit yang menjadi KLB (kejadian luar biasa) menghiasi media massa di awal pemerintahan SBY-JK. Menkes jadi sorotan. Dan akhir-akhir ini, Siti Fadilah kembali jadi sorotan. Ini gara-gara Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Gara-gara isu Jamkesmas ini, Siti Fadilah Supari harus menjelaskan masalah ini di depan para pemimpin media massa di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2008) malam lalu. Sejumlah pejabat teras Depkes mendampinginya.

Jamkesmas menjadi berita, karena ada isu bahwa Menkes telah menghapus program Askeskin (Asuransi Kesejahteraan Masyarakat Miskin). Isu dibelokkan bahwa Menkes telah tidak pro rakyat, karena menghapus Askeskin. Namun, Menkes menegaskan, diluncurkannya program Jamkesmas sebagai pengganti Askeskin mulai 2008 ini sebenarnya lebih pada pro rakyat.

"Saya ingin agar dana untuk kesehatan masyarakat miskin ini langsung dirasakan oleh masyarakat, tidak melewati banyak tangan. Ini juga sebagai bentuk transparansi kita, termasuk untuk pemberantasan korupsi," kata Siti yang tampil percaya diri itu.

Saat menggulirkan Jamkesmas, Siti mengaku mengalami banyak halangan. Termasuk dari dalam kabinet. "Hampir semua menteri menolak ide ini saat saya mempresentasikan dalam sidang kabinet. Hanya Pak Presiden SBY yang menyetujuinya," kata dia. Lantas, dengan penjelasan tiada henti, akhirnya pemeritah menyetujui program Jamkesmas ini.

Sebenarnya, program Jamkesmas ini tidak jauh berbeda dengan Askeskin yang diberlakukan pemerintah sebelumnya. Intinya sama-sama membantu biaya kesehatan warga miskin. "Namun, bila Askeskin disalurkan lewat PT Askes, Jamkesmas langsung disalurkan dari bendahara negara langsung ke masyarakat yang membutuhkan," terang Siti Fadilah.

Entah berapa banyak tangan yang dipangkas oleh Siti Fadilah. Yang jelas, gara-gara kebijakannya ini, dana sekitar Rp 5 triliun yang digelontorkan pemerintah lewat APBN untuk biaya kesehatan warga miskin ini tidak masuk terlebih dulu ke PT Askes. Menkes memiliki alasan-alasan kuat untuk mengubah program ini, termasuk adanya pemotongan-pemotongan atau pungutan dalam program ini.

"Saya juga ditentang oleh para direktur RS. Mereka meminta agar saya tetap memberlakukan sistem lama saja seperti selama ini. Lho kok mereka meminta sistem lama. Saya jadi malah curiga, ada apa ini," tutur Siti Fadilah.

Bagaimana mengenai mekanisme Jamkesmas? Pertama, dana pelayanan disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke pemberi pelayanan kesehatan (PPK) melalui rekening bank Rumah Sakit, tidak lagi melalui PT Askes. Sementara itu, pelayanan di Puskesmas disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Kedua, verifikasi klaim dilakukan oleh Verifikator Independen di setiap rumah sakit penyelenggara program Jamkesmas. Verifikator Independen juga akan diaudit oleh auditor internal (Irjen Depkes dan BPKP) maupun auditor eksternal (BPK). Anggota Tim Verfiikasi diusulkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, diangkat oleh Kepala dinas Kesehatan Privinsi atas nama Menteri Kesehatan. Ketiga, Program Jamkesmas tahun 2008 dilaksanakan sejak 1 Janauari - 31 Desember 2008 dengan biaya yang bersumber dari Dana Bantuan Sosial pemerintah melalui DIPA Depkes.

Gebrakan Siti Fadilah sebenarnya bukan hanya Jamkesmas. Sebenarnya, Siti Fadilah telah membuat gebrakan-gebrakan lain yang berani, termasuk soal izin NAMRU, laboratorium milik Angkatan Laut AS di Jakarta. Dia juga membuat gebrakan, termasuk mengenai virus flu burung yang diduga diperjualbelikan dan kasus manusia pohon Dede dari Bandung. Di berbagai kesempatan, Siti Fadilah juga berkoar-koar menentang kapitalisme. (asy/asy)