Ketua KY Raih Profesor dengan Orasi Ilmiah Pancasila Postkolonial

Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriciada Azhari meraih gelar profesor di bidang hukum tata negara dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo, Jawa Tengah. Pengukuhan gelar dilakukan di auditorium Mohamad Djazman, Kampus UMS, Kamis (23/2) lalu.

Prof Aidul menyampaikan orasi ilmiah dengan judul 'Penafsiran Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan Teori Postkolonial'. Di Fakultas Hukum UMS, Prof Aidul tercatat sebagai guru besar yang keempat.

"Iya sudah, sebenarnya sudah sejak 1 November di Solo, Universitas Muhamadiyah Solo," ujar Prof Aidul kepada detikcom, Senin di kantornya, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Senin, (27/2/2017).

Dalam kajiannya, Prof Aidul mengkaji perkembangan Pancasila dan UUD 1945 berdasarkan gagasan anti penjajahan yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Dirinya menjelaskan dekolonisasi itu berakhir pada masa Orde Baru.

Dekolonisasi yang dimaksud adalah antiliberalisasi yang dimiliki pemimpin negara. Setelah itu, muncul liberalisasi di bidang ekonomi dan berlanjut pada masa reformasi berupa liberalisasi di bidang politik.

"Itu pengusulan 4 tahun dibantu Prof Jimly. Maksudnya di-acc pak Jimly," ucap Prof Aidul.

Gelar sarjana hukum Aidul diperolehnya pada tahun 1991 dari jurusan Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Bandung. Di kampus yang sama, ia mendapatkan gelar Magister pada tahun 1999. Adapun pendidikan S3 diselesaikan di jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Indonesia pada 2005.

"Hukum konsitutisi sama seperti Prof Jimly," tutup pria yang aktif menulis buku dan jurnal ilmiah.

Prof Aidul sendiri menjabat sejak tahun 2016 menggantikan Suparman Marzuki. Pria kelahiran Tasikmalaya itu dilantik Ketua KY oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum jabatan Ketua KY, Prof Aidul memulai karier sejak tahun 1993 sebagai dosen di Fakultas Hukum UMS.

Sebagai akademisi, ayah tiga anak ini pernah menjabat sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UMS di tahun 2005-2006 sebelum akhirnya menjadi Dekan pada tahun 2006-2010 di Fakultas Hukum UMS. Suami dari Ami Utami Permatasari ini juga aktif sebagai peneliti di Institute for Democracy of Indonesia Jakarta sebagai Ketua Divisi HAM pada tahun 2003-2010. (edo/asp)