Panglima TNI Diwisuda di UI dengan Predikat Sangat Memuaskan

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Moeldoko diwisuda dan mendapat predikat sangat memuaskan. Dia kini bergelar doktor ilmu administrasi.

Dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (8/2/2014) dari Kadispenum Puspen TNI Kolonel Inf Bernardus Robert HP, Panglima diwisuda bersama 1.778 mahasiswa UI lainnya di Balairung UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/2/2014).

Panglima mendapat gelar tersebut setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia" (Studi Kasus perbatasan darat di Kalimantan), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP UI).

Sidang tersebut diketuai oleh Dr Arie Setiabudi Susilo, M Sc, dengan promotor Prof Dr Eko Prasojo, Mag rer Publ. Ko-Promotor Prof Dr Azhar Kasim, Mpa, dengan anggota Dr Son Diamar, M Sc, Dr Roy Valiant, M Soc Sc, Dr Sodjuangan Situmorang, M Sc, Prof Dr Sudarsono Hardjosoekarto, Prof Dr Huseini dan Prof Dr Ridwan Maksum, M Si.

Penelitian Moeldoko dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda depan negara yang aman dan sejahtera, dan bagaimana skenario dan arah kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan yang aman dan sejahtera sampai dengan tahun 2030.

Di dalam disertasi tersebut disimpulkan bahwa ada tiga permasalahan dalam perbatasan. Pertama, adanya kesenjangan, disharmonisasi, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program.

"Kedua, ketiadaan efektivitas implementasi karena keragaman persepsi dan hambatan sarana dan prasarana. Ketiga, adanya empat driving force yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan, serta kesejahteraan dan apabila tidak dilakukan perubahan pengelolaan kawasan perbatasan," jelasnya.

Kemudian di dalam disertasi tersebut, Panglima merekomendasikan sejumlah langkah terkait pengelolaan kawasan perbatasan.

Selain itu direkomendasikan pula bahwa dibutuhkan kesepahaman persepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai serta perlunya pengembangan skenario dengan variabel-variabel yang lebih lengkap sebagai dasar pembaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya. Selanjutnya diperlukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan strategis secara terus-menerus.

(nwy/nwk)