Namun ternyata anggapan tersebut tidak benar, meskipun ada segelintir saja yang menyuarakan penonaktifan terhadap Anas, seperti Sekretaris DPD PD Jawa Tengah (Jateng) Dani Sriyanto.
Dani Sriyanto, pria yang lahir pada 23 November 1975 ini seakan sendirian saja mengupayakan penonaktifan Anas. Hampir semua petinggi PD yang ditanya soal kemungkinan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) pasti membantah. Tapi seakan tak putus asa, Dani mengaku rela jadi tumbal PD demi kebaikan partai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dani menilai Nazaruddin sampai saat ini tidak berani pulang ke Indonesia lantaran ingin posisinya dengan Anas Urbaingrum seimbang. Artinya sama-sama tidak berada di struktur kepengurusan. Jika statusnya masih seperti saat ini, di mana Anas masih sebagai ketua umum, Nazar kemungkinan masih takut.
"Nazar tidak akan kembali menurut saya, dia kan ingin posisinya sama Anas maunya seimbang. Kalau Anas masih ketua, pasti dia gak berani," tutur Dani menduga.
Karena telah meminta Anas untuk nonaktif, berbagai cibiran datang dari pengurus PD, di antaranya Ruhut Sitompul. Ruhut bahkan mempertanyakan prestasi Dani selama menjadi pengurus DPD PD Jateng. Namun Dani dengan enteng menjawab bahwa dibandingkan dengan Ruhut, dia lebih 'biru'.
"Kalau bicara darahnya, lebih biru saya dibanding Ruhut dan bahkan Anas sekali pun. Mereka ibarat biru langit, kalau saya biru Demokrat," ujarnya.
Artinya apa? "Saya sudah teruji. Ketika PD Berdiri, bagaimana cucuran air mata, saya masuk kecamatan, desa-desa, kumpulkan KTP, ini luar biasa. Kalau mereka saat ini tinggal menikmati saja, dan mengembangkan partai saja. Tidak pernah berjuang saat partai ini berdiri,"kata pria yang mengaku sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat di Jateng ini.
Selama kepengurusannya, PD Jateng memang bukan menjadi yang terbaik, masih kalah dengan PDIP. Namun menurutnya saat ini PD Jateng menjadi runner up di bawah partai Banteng Moncong Putih.
"Jateng kan kandang PDIP, di pemilu-pemilu sebelumnya, PDIP mendapat 46 kursi Dewan. Dengan adanya kita, PDIP cuma dapat 23 kursi, sedangkan kita 16 kursi dari 100 kursi yang ada,"ungkap pria yang berprofesi sebagai advokat tersebut.
(anw/nwk)











































