Fahri Hamzah Ditahan Karena Jarang Pulang

Jakarta - Bagi seorang aktivis, masuk tahanan sudah lumrah. Namun pengalaman ditahan yang dialami Fahri Hamzah, aktivis KAMMI, yang kini jadi Wakil Sekjen PKS, berbeda. Ia bukan ditahan penguasa, melainkan oleh istrinya, Farida Briani. Apa pasal?

Fahri sempat dikunci di dalam kamar seorang diri oleh sang istri. Tindakan Farida bukan tanpa alasan. Dokter ahli bedah ini kesal karena Fahri jarang pulang karena sibuk mengurusi partai. Apalagi Farida saat ini sedang hamil tua.

"Mungkin itu bawaan orok saja. Soalnya istri saya sedang hamil tua.  Ketika saya pamit untuk pergi selama seminggu ke Sumbawa ia jadi marah-marah. Apalagi malam itu saya baru pulang ke rumah setelah dua hari pergi ke luar kota,"  jelas Fahri saat berbincang-bincang dengan detikcom.

Tapi penahanan Fahri di dalam kamar hanya berlangsung selama beberapa jam saja. Setelah bernegosiasi dan berhasil meluluhkan hati sang istri, kunci kamar pun akhirnya dibuka. Fahri pun diizinkan untuk pergi selama sepekan ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Barat.

Sang istri, kata fahri, akhirnya mau mengerti kenapa ia harus pergi ke NTB selama sepekan. Alasan yang diutarakan  Fahri, yang terdaftar sebagai caleg PKS di daerah pemilihan NTB, untuk menemui konstituennya di sana. Apalagi saat ini mekanisme pemilihan caleg bukan berdasarkan nomor urut lagi. Tapi berdasarkan perolehan suara terbanyak atau proporsional terbuka.

Sistem suara terbanyak pada Pemilu 2009, memang membuat caleg harus bekerja ekstra keras. Para caleg saat ini tidak hanya menggantungkan nasibnya pada mesin partai. Sebab yang dicoblos adalah orang atau calegnya.

Alasan itulah yang membuat bapak dua orang anak ini semakin gencar mengunjungi konstituennya. Lebih-lebih lagi wilayah dapilnya sangat luas yakni se-provinsi NTB. Jadi perlu ekstra kerja keras untuk bisa lolos ke DPR. Sekalipun terasa berat meninggalkan istri yang sedang hamil tua.

"Ya memang tantangan saya untuk terpilih di Pemilu 2009 jauh lebih berat. Untuk itu saya harus lebih intensif melakukan sosialisasi terkait keputusan MK. Kondisi yang sama juga dialami caleg dari partai lain. Bahkan nasib mereka jauh lebih berat," pungkas anggota Komisi III DPR RI tersebut.
(ddg/iy)