Survei Pasca Pileg, Masyarakat Puas dengan Kinerja KPU

Jakarta - IFES bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) menggelar survei nasional tentang penyelenggaraan Pileg 9 April lalu. Mayoritas masyarakat mengganggap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah cukup baik.

Sebanyak 75% responden mengganggap kinerja KPU Nasional sangat baik atau baik, sementara 77% memberikan penilaian yang sama pada KPU Provinsi dan KPU di Kabupaten/kota. Sementara untuk kinerja Kelompok Penyelenggara Pemilihan Setempat (KPPS), 78% memberikan penilaian yang positif karena KPPS dinilai memiliki kinerja yang baik atau sangat baik. Panitia Pemilihan Setempat (PPS) juga mendapat hasil yang sama.

Tingkat kepuasan terhadap kinerja KPU dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Memberi informasi dan mendidik pemilih tentang proses pemilu di Indonesia: 6% sangat puas, 71% puas, 13% tidak puas, 1 sangat tidak puas, 10% tidak tahu (TT)/tidak jawab (TJ).

2. Menjamin bahwa hasil pemilu mencerminkan pilihan pemilu 4% sangat puas, 70%puas, 11% tidak puas, 1% sangat tidak puas, 15% TT/TJ.

3. Menggunakan internet dan media sosial seperti Facebook dan Twitter untuk menjangkau pemilih Indonesia: 2% sangat puas, 38% puas, 12% tidak puas, 1% sangat tidak puas, 48 TT/TJ.

4. Tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dalam penyelenggaraan pemilu: 3% sangat puas, 64% puas, 10% tidak puas, 1% sangat tidak puas, 23% TT/TJ.

5. Menyusun dan menetapkan DPT yang digunakan pada hari pemungutan suara: 4% sangat puas, 70%puas, 9% tidak puas, 2% sangat tidak puas, 15% TT/TJ.

Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian KPU berkaitan dengan proses administrasi pemilu pada level TPS. Hal ini disebabkan karena 44% pemilih menyebut petugas TPS tidak memeriksa KTP mereka pada saat mendaftar, 75% menyebut jari mereka tidak dibersihkan dari sisa tinta sebelum mencoblos surat suara.

Ini menandakan perlunya perhatian untuk memberikan pelatihan efektif pada para petugas KKPS sehingga mereka mengikuti prosedur pemilihan yang berlaku. Selain itu juga ada pelanggaran di TPS pada 9 April lalu, seperti caleg atau perwakilan partai politik yang berkampanye di TPS dan berapa orang mencoblos di tempat terbuka dan bukan di tempat tertutup.

Walau terjadi sejumlah hal yang tidak sesuai prosedur di TPS, sebagian besar responden menilai bahwa hasil pemilu adalah akurat yakni 88%. Hanya 26% responden yang percaya bahwa manipulasi hasil pemilu terjadi di TPS yang tersebar di seantero Indonesia.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa kecurangan di level TPS tidak memberikan dampak yang cukup besar terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap kerja keras KPU. Komisioner KPU Arief Budi yang hadir dalam launching hasil survei ini pun mengapresiasinya dengan baik.

"Saya tadinya khawatir mau datang ke sini, tapi hasil survei ini memperlihatkan kinerja KPU cukup baik," kata Arief di Hotel Morrisey, Jl. KH. Wachid Hasyim, Menteng, Jakpus, Rabu (25/6/2014).

Survei ini dilaksanakan pada 1-10 Juni 2014. Metode survei yang digunakan adalah wawancara langsung dengan responden. Jumlah responden sebanyak 2.009 orang dengan sample acak tersebar di seluruh Indonesia. Margin of erorr dalam survei ini adalah +- 2,2% dengan tingkat kepercayaan 95%.

(ear/van)