MUI: Politik Uang dan Politik Hitam Dilaknat Allah

Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam kampanye hitam yang banyak menyerang calon pesiden serta mulai maraknya politik uang. Bagi Din, praktik kotor seperti itu menodai demokrasi.

"Kami mengecam black campaign. Fitnah yang mendiskreditkan orang lain yang merajalela dilakukan kedua belah pihak kami minta dihentikan. Itu mengurangi kualitas demokrasi dan menimbulkan pertentangan. (Harap) Dihentikan baik nyata maupun tidak nyata," kata Din dalam konferensi pers bertajuk Tausiyah Kebangsaan dan Tausiyah Ramadan 1435 H di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/6/2014).

Din juga menegaskan bahwa MUI sangat menolak praktik-praktik politik uang. "Politik uang itu adalah suap dan menyuap yang dilaknat Allah, maka hindarilah politik uang atau politik hitam lainnya yang terjadi selama pemilu," tegasnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini menyerukan kepada publik untuk memilih capres menggunakan rasio dan tidak mudah terpengaruh propaganda. "Seruan, gunakan pertimbangan rasional yang tidak mudah terpengaruh propaganda," ujarnya.

Praktik politik uang menjadi salah satu isu yang disoroti cawapres Jusuf Kalla (JK). JK mengatakan dia bersama Joko Widodo berani menjamin tidak akan ada politik uang dalam kegiatan mereka.

"Jokowi-JK berani menjamin tidak akan ada money politics," seru JK.

Sementara itu kubu Prabowo-Hatta punya cara unik menanggapi maraknya money politics. Bagi Prabowo tak masalah rakyat menerima uang dari calon tertentu karena itu adalah uang rakyat.

Seperti saat saat kampanye terbuka di hadapan para pendukungnya di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa 18 Juni 2014, Prabowo mengatakan kalau ada yang menawari uang, terima saja, dimasukkan ke kantong, namun tetap memilih capres nomor urut satu itu.

Dalam orasinya di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014, Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk menerima uang yang ditawarkan dalam 'serangan fajar'. Karena, menurut dia, uang yang dibagikan tersebut merupakan uang rakyat.

(van/nrl)