Keluhan
'Ide gila' penghapusan PSO (Public Service Obligation) alias subsidi bagi penumpang kereta ekonomi kembali digulirkan oleh internal PT Kereta Api (Persero) atau PT KA. Kalau di tahun 2009 lalu usulan ini disampaikan oleh Direktur Utamanya. Kali ini yang bersuara adalah salah seorang komisarisnya.Terlepas dari semua alasan yang disampaikan untuk menghapus PSO tersebut usulan tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan tidak layak digulirkan oleh perusahaan yang notabene plat merah dan bertugas melayani hajat hidup rakyat banyak.
Beruntung pada tahun lalu Menteri Perhubungan dan Dirjend KA menolak usulan itu. Saat ini pun dalam pertemuan dengan KRL mania beberapa waktu lalu Dirjend KA masih tetap pada sikapnya untuk menolak penghapusan PSO.
Lalu mengapa PT KAI yang harusnya 'tunduk' kepada Kementerian Perhubungan malah berulah mendurhakai 'orang tuanya', yaitu Dirjend KA dan Menteri Perhubungan? Pencarian profit yang sebesar-besarnya ditengarai menjadi motif keinginan mereka untuk menghapus PSO ini, karena tanpa PSO, mereka dapat menaikkan tarif kereta dan KRL ekonomi dengan 'bebas' tanpa persetujuan Dephub dan DPR.
Menyedihkan memang. Kalau selama ini PT KA merasa ada yang kurang dalam pengucuran dan pemanfaatan dana PSO tersebut seharusnya mereka 'fight' untuk melakukan negoisasi ulang dengan pihak pemerintah dan DPR. Bukannya justru teriak-teriak minta PSO dihapus.
'Bapak' mereka memang ada dua. Departemen Perhubungan dan Kementerian BUMN yang masing-masing memiliki misi masing-masing. Baik dalam melayani masyarakat kecil maupun pencarian keuntungan perusahaan. Tetapi, dengan adanya usulan penghapusan PSO ini PT KA sudah memposisikan dirinya bukan sebagai perusahaan yang pro rakyat tetapi perusahaan yang hanya mengejar keuntungan an sich.
Kami, komunitas penumpang KRL Jabodetabek yang tergabung dalam wadah KRL Mania prihatin dengan situasi dan kondisi seperti ini. Disharmoni antara PT KA dan instansi lainnya dalam mengelola dana PSO akan berdampak merugikan bagi rakyat kecil. Karena, malas untuk duduk bersama membahas perbaikan pemanfaatan dana PSO. Ujung-ujungnya justru minta PSO dihapus yang dampaknya akan sangat merugikan penumpang kereta terutama penumpang KRL Ekonomi, yaitu berupa kenaikan tarif, yang kalau mengkuti usulan PT KA, besarannya sampai 50 persen dari tarif sekarang ini.
Kami, KRL Mania menyatakan sikap:
1. Menolak kenaikan tarif KA dan KRL ekonomi yang menambah susah kehidupan rakyat kecil.
2. Mendukung upaya Departemen Perhubungan untuk tetap mempertahankan PSO demi menjaga hak mobilitas setiap lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan daya beli mereka demi menjaga kemaslahatan publik terutama pengguna KA dan KRL Ekonomi.
3. Kami juga mendukung dilakukannya audit oleh BPKP terhadap PT KA dalam rangka pengawasan penggunaan dan pengelolaan dana PSO tahun-tahun sebelumnya sehingga ada keterbukaan infomasi berapa sesunguhnya dana PSO yang dibutuhkan PT KA agar bisa menyediakan KA ekonomi yang memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimiun) seperti diisyaratkan oleh UU Pelayanan Publik, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Perkeretapian.
4. Kami juga mendukung Departemen Perhubungan untuk lebih berani mengusulkan perombakan Direksi PT KA agar diisi oleh orang-orang yang lebih profesional, jujur, dan pro rakyat.
Koordinator KRL Mania
Forum Komunikasi Penumpang KRL Jabodetabek
Web: www.krlmania.com
Keluhan diatas belum ditanggapi oleh pihak terkait
(msh/msh)
Kirimkan keluhan atau tanggapan Anda yang berkaitan dengan pelayanan publik. Redaksi detikcom mengutamakan surat yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Klik disini untuk kirimkan keluhan atau tanggapan anda.
