Mengapa Harus Mengisi Harta Utang Piutang SPT Orang Pribadi

Sehubungan dengan Suara Pembaca dari Sdr Susilo Kristiaji di situs detik.com, Rabu, 3 Maret 2009 yang berjudul "Kaget Harus Mengisi Harta Utang Piutang SPT Orang Pribadi", dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system yaitu Wajib Pajak (WP) diberikan kewenangan untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya sendiri.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dinyatakan bahwa yang menjadi obyek pajakadalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun.

3. Perubahan harta, utang dan piutang merupakan indikator adanya penambahan atau pengurangan kemampuan ekonomis Wajib Pajak, oleh karena itu harus dilaporkan dlam SPT tahunan PPh Orang Pribadi. Sekali pun pelaporan harta, utang dan piutang yang bersifat pribadi harus dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Orang Pribadi tetapi data tersebut akan terjamin kerahasiaannya sesuai ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dan tidak akan diketahui oleh pihak lain.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Direktur,
Djoko Slamet Surjoputro
NIP 060044562
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42 Jakarta 12190
Kotak Pos 123 - Jakarta 10002
http:/www.pajak.go.id

Keluhan diatas belum ditanggapi oleh pihak terkait

(msh/msh)