Mempertanyakan Razia Pedagang Kosmetik

Beberapa pekan terakhir ini kami para pedagang kosmetik di pasar-pasar tradisional di Jakarta dihebohkan dengan isu razia barang-barang kosmetik yang dilakukan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) bersama pihak Kepolisian. Di beberapa pasar razia tersebut benar-benar terjadi dan telah menangkap, menahan, dan menyita barang-barang kosmetik dari para penjual.

Namun, bagi para pedagang kecil kosmetik seperti kami ini banyak hal yang perlu dipertanyakan dari razia ini.

Pertama, tidak jelas bagi kami barang-barang apa yang menjadi sasaran razia ini. Di beberapa kawan yang sudah dirazia hampir semua barang yang dijual disita tanpa kejelasan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalih yang sering disampaikan bahwa barang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan nampak diterapkan tanpa kaidah yang jelas. Akibatnya semua jenis barang dagangan dapat saja masuk dalam kategori tersebut.

Saya kira semua barang yang diperdagangkan rakyat kecil dapat masuk dalam ketegori tersebut sehingga razia seperti ini menghambat pertumbuhan usaha bagi pengusaha kecil. Bukankah seharusnya dilakukan dahulu sosialisasi kepada para pedagang jenis barang apa yang dilarang dijual, jenis pelanggaran yang dapat dikenakan dan sanksi apa yang dapat diterima jika melanggar?

Kedua, perilaku aparat yang langsung menahan pedagang, menyita barang-barang, dan langsung memberlakukan denda yang besar tanpa mengembalikan barang yang disita telah menyebabkan teror tersendiri bagi para pengusaha kecil sehingga membuat kondisi tidak nyaman untuk berusaha. Bahkan membuat kebangkrutan.

Salah seorang kawan kami diminta membayar 'denda' yang sangat besar. Bahkan jauh dari keuntungan yang diperolehnya sebulan sehingga harus mencari pinjaman dari banyak pihak dan terpaksa tidak dapat menruskan usahanya.

Kami juga tidak mengerti jenis denda apa yang harus dibayar dan mengapa dilakukan setelah terjadi negoisasi? Apakah hal seperti ini dapat dibenarkan?

Ketiga, jika yang dipersoalkan adalah soal pendaftaran barang dan barang yang diperdagangkan tidak memenuhi syarat kami juga mempertanyakan mengapa aparat tidak menghentikan penyebarannya dari pihak dealer atau distributor besar sehingga tidak merugikan para pengecer yang notabene membelinya dari dealer dan distributor resmi.

Mudah-mudahan jeritan para pengusaha kecil ini dapat dijadikan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dan perlu adanya pengawasan dari pihak terkait terhadap para pelaksana di lapangan yang seringkali menggunakan kewenangannya secara menyimpang. Di tengah krisis seperti sekarang ini bukankah dukungan terhadap pelaku usaha terutama di sektor riil perlu ditingkatkan!

Hasan Sudiyono
Pasar Minggu
hasansudiyono@yahoo.com

Keluhan diatas belum ditanggapi oleh pihak terkait

(msh/msh)