Berburu Tuah Jokowi di Partai Gajah

Ahmad Ali mengungkapkan dirinya bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah mendapat ajakan dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Itu terjadi sekitar empat bulan sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. Dia langsung didapuk menjadi Ketua Harian DPP PSI.

Meski demikian, Ahmad Ali menegaskan tidak merasa ‘pindah’ ke PSI, melainkan memilih partai baru setelah tidak lagi berada di Partai NasDem.

"Saya tidak pindah ke PSI. Saya karena sudah dibuang oleh NasDem. Tidak dibutuhkan NasDem. Saya punya hak dong untuk memilih partai, kan?" kata Ahmad Ali kepada detikX.

Menurut Ahmad Ali, ajakan itu disampaikan langsung oleh Jokowi saat keduanya makan siang bersama di Istana Negara sebelum masa jabatan presiden berakhir. Pertemuan tersebut berlangsung sebelum Kongres PSI.

"Bahwa sebenarnya salah satu faktor itu adalah yang mengajak saya bergabung itu adalah Pak Jokowi. Kira-kira empat bulan sebelum beliau itu berakhir masa jabatannya," ujarnya. Pada saat itu, 20 Juni 2024, Ahmad Ali masih menjabat Wakil Ketua Umum Partai NasDem.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tidak memaksanya bergabung dengan PSI. Menurut Ahmad Ali, Jokowi justru menyampaikan ada sejumlah partai politik yang menginginkannya dan menanyakan pilihan mana yang paling nyaman baginya.

"Beliau menanyakan kepada saya. Kemudian disampaikan bahwa ini ada beberapa partai politik yang meminta Pak Ali kepada saya, ada PAN, ada Golkar, ada PKB, dan sebagainya. Terus Pak Jokowi tidak otoriter memerintahkan saya. (Dia) justru bertanya, Pak Ali nyamannya di mana? Terus ya saya hanya bilang, saya nyamannya bersama Bapak," ungkap Ahmad Ali.

Setelah itu, Jokowi meminta Ahmad Ali mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Kaesang merupakan anak bungsu Jokowi, yang didapuk menjadi pemimpin PSI setelah hanya berselang dua hari menjadi anggota partai itu.

"Terus beliau bilang, bisa nggak kemudian menemani Mas Kaesang? Ya seperti itulah saya memilih bahwa saya masuk PSI. Beliau menghargai betul bahwa saya adalah kader NasDem sehingga kemudian beliau bertanya 'bagaimana dengan NasDem?'. Saya bilang, ‘Bapak, saya kalau urusan-urusan partai, saya nyaman dengan Bapak. Ke mana pun Bapak arahkan, saya akan ikut, kecuali ke NasDem dan PDIP," ucapnya.

Ahmad Ali tak sendiri. Pada September 2025, politikus NasDem lainnya, Bestari Barus, juga merapat ke PSI. Lalu disusul Rusdi Masse Mappasessu, anggota DPR RI dari Fraksi NasDem periode 2019-2024 Dapil Sulawesi Selatan III. Kemudian di Rakornas 31 Januari 2026, PSI juga memperkenalkan tujuh anggota baru. Lima di antaranya adalah tokoh politik yang sebelumnya tercatat sebagai kader parpol lain.

Mereka adalah Hendra Joni, Bupati Pesisir Selatan dua periode sekaligus mantan Ketua NasDem Sumatera Barat. Kemudian mantan Wakil Bupati Soppeng (2019-2024) Lutfi Halide yang juga mantan kader NasDem. Lalu ada Resky Mulfiati Lutfi, anggota DPRD Sulsel 2019-2024 dari Fraksi NasDem. Selanjutnya Vera Firdaus, yang merupakan anggota DPRD Pinrang 2014-2019 dan DPRD Sulsel 2019-2024 dari Fraksi PKS. Juga ada Ikrar Kamaruddin, yang juga anggota DPRD Sulsel 2014-2019 dari Fraksi Demokrat.

Berburu Kader via Popularitas Jokowi
Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan bergabungnya Jokowi ke PSI menjadi daya tarik bagi sejumlah politikus untuk ikut masuk ke partai tersebut. Dia mengistilahkan ini sebagai ‘Jokowi effect’.

"Terutama PSI di 2029, dengan bergabungnya Pak Jokowi, dengan adanya Pak Jokowi di dalam. Jadi ini memperlihatkan Jokowi efek sebetulnya. Bagaimana kemunculan Pak Jokowi di PSI ini menjadi magnet bagi para tokoh politik untuk bergabung dan ini adalah kabar yang baik buat PSI," kata Andy Budiman kepada detikX.

Saat ditanya apakah masuknya para politikus senior dari partai lain merupakan bagian dari strategi PSI, Andy membantah adanya perencanaan yang dilakukan secara sistematis.

"Nggak ada sesuatu yang direncanakan secara, apa namanya, sistematis ya. Ini spontan aja saya pikir. Begitu denger Pak Jokowi gabung, si A gabung, B gabung, lalu di daerah A gabung dan lain sebagainya. Dan kami sebagai partai terbuka tentu dengan senang hati membuka diri gitu," jawab Andy.

Walaupun demikian, menurut Andy, Jokowi terus menekankan pentingnya membangun struktur partai yang kuat hingga tingkat desa. Jokowi berulang kali menyampaikan kepada pengurus PSI terkait partai, harus memiliki jaringan organisasi yang lengkap agar memiliki akar yang kuat dan benar-benar dekat dengan masyarakat.

Andy menyebut Jokowi juga ikut memantau perkembangan pembentukan struktur tersebut dalam berbagai kesempatan, termasuk saat bertemu pengurus PSI di Lampung. Dalam pertemuan itu, kata Andy, Jokowi kembali mengingatkan pentingnya membangun ‘mesin politik yang CC-nya besar’ atau organisasi partai yang kuat.

"Jadi ini adalah juga bagian dari apa yang menjadi pesan politik Pak Jokowi selama ini minta kepada PSI untuk membentuk struktur yang kuat. Dan beliau turun langsung memonitor proses pembentukan struktur ini sampai di tingkat daerah," kata Andy.

Di Kota Bandar Lampung, Jokowi turut menemani jajaran petinggi PSI menyambut beberapa anggota baru dalam agenda Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI, Sabtu, 27 Juni lalu. Pada momen tersebut, beberapa mantan kepala daerah dan kader dari partai lain di Provinsi Lampung resmi menyatakan bergabung dengan PSI.

Beberapa politikus yang dengan bergabung PSI saat itu adalah Suprianto (eks Ketua DPW PPP Lampung), Anggi Romando (eks Ketua DPD PPP Lampung Barat), Gus Mansur (eks anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKB), dan Sahlan Sukur (eks anggota DPRD Lampung dari Fraksi PDI Perjuangan).

Selain itu, ada eks Bupati Lampung Utara yang pernah bersama PDI Perjuangan dan pernah memimpin PPP di provinsi itu, Agung Ilmu Mangkunegara. Namun dia diketahui pula pernah jadi terpidana korupsi dan divonis 7 tahun penjara, serta hak politiknya dicabut selama empat tahun. Agung bebas bersyarat pada 23 Januari 2023 dan bebas murni pada 23 Januari 2025, setelah masa pidananya dikurangi Mahkamah Agung jadi 5 tahun penjara.

Selain itu, DPD PSI Bandar Lampung mengaku tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh lintas partai untuk memperkuat kekuatan politik menghadapi Pemilu 2029. Ketua DPD PSI Bandar Lampung Randy Adytia Gumay Gumanti mengatakan komunikasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbesar basis kader usai mendapat arahan langsung dari Jokowi saat rangkaian safari politik di Lampung.

"Sudah ada beberapa tokoh yang berkomunikasi dengan kami. Ada yang berasal dari eks NasDem, PKPI, hingga eks PDI. Saat ini prosesnya masih berjalan," kata Randy seperti dikutip dari detikSumbagsel, Senin, 29 Juni 2026.

Peneliti politik dan akademisi UIN Jakarta Adi Prayitno menilai bergabungnya sejumlah tokoh politik ke PSI setelah semakin jelasnya arah politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo merupakan hal yang lazim dalam dinamika politik. Namun, menurutnya, perpindahan tersebut tetap janggal dan menyisakan pertanyaan. Terutama karena PSI belum pernah memperoleh kursi di DPR RI.

Bahkan keberadaan Jokowi di partai itu pun belum menjamin PSI akan lolos ke parlemen pada Pemilu 2029. Sedangkan perpindahan kader umumnya justru terjadi dari partai yang gagal lolos parlemen menuju partai yang sudah memiliki kursi di DPR RI. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya motif lain dari para politikus yang berbondong-bondong merapat ke PSI.

"Bagi saya, ketika ada tokoh partai politik tertentu pindah ke PSI, ya perkara biasa pindah partai. Meski disertai pertanyaan kritik karena jarang-jarang politisi partai yang sudah solid, partai yang lolos ke parlemen, tapi kadernya justru pindah ke yang tak lolos itu, itu yang selalu menjadi pertanyaan kritik," kata Adi kepada detikX.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu juga menilai peluang PSI lolos ke parlemen masih bergantung pada kerja politik partai ke depan. Menurutnya, dukungan figur Jokowi saja tidak cukup karena pemilihan presiden berbeda dengan pemilihan legislatif.

"Di kertas suara 2029, di kertas suaranya PSI dan caleg-calegnya itu tidak ada nama Jokowi dan tidak ada wajah Jokowi. Makanya ya sambil mengkapitalisasi figur Jokowi, PSI harus cari caleg-caleg yang bisa menang di setiap daerah pemilihan. Nggak gampang lho bagi PSI, sekalipun ada Pak Jokowi," kata Adi.

Selain itu, Adi menyinggung kasus dugaan korupsi yang diduga turut menyeret Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni. Menurutnya, apabila persoalan tersebut berlanjut ke proses hukum, dampaknya dapat menjadi beban politik bagi PSI.

"Nah, yang kedua, itu kan sekjennya (Raja Juli) disebut-sebut tuh dalam persoalan OTT. Ini kalau kejadian, ini bukan perkara gampang lho, bisa menjadi berat buat PSI. Tinggal ditunggu bagaimana proses hukumnya gitu," ucapnya.