Di Balik Safari Politik Pria Solo

Pada 26-28 Juni 2026, pertama kalinya Joko Widodo keluar kandang sebagai ‘rakyat biasa’ di Solo. Ia melakukan lawatan politik ke Lampung. Daerah ini bukan sekadar persinggahan tanpa sebab dalam rangkaian safari politik Joko Widodo. Di provinsi ini tertanam jejak pembangunan infrastruktur yang kuat selama satu dekade pemerintahannya.

Hal itu diakui Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus. Dia menambahkan dua provinsi lain yang akan menjadi rute safari politik Jokowi selanjutnya.

"Sudah disampaikan juga bahwa rencananya NTT dan Jabar. Kan bekas pekerjaan Pak Jokowi pada waktu beliau menjabat itu cukup banyak di sana,” kata Bestari kepada detikX.

Namun Bestari melanjutkan, banyaknya pembangunan infrastruktur bukan satu-satunya pertimbangan dalam menentukan daerah tujuan kunjungan Jokowi. Ia mengatakan besarnya undangan dari tokoh masyarakat juga menjadi alasan, selain kedekatan emosional Jokowi dengan Lampung, NTT, dan daerah lain yang dikunjunginya.

Kesan itulah yang memang mengemuka saat Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kota Bandar Lampung. Di hadapan kader dan warga yang memadati lokasi acara, mantan presiden itu membuka pidatonya dengan mengenang kedekatannya dengan Lampung.

Jokowi mengatakan kecintaannya pada provinsi tersebut tak pernah luntur, sebelum melempar pertanyaan kepada hadirin tentang kondisi jalan yang pernah dibangun pada masa pemerintahannya.

Menurut Bestari, safari Jokowi tersebut merupakan tindak lanjut dari pernyataan Jokowi dalam Rakernas PSI di Makassar yang menyatakan masih sanggup turun ke 38 provinsi bersama PSI.

Dalam setiap kunjungan, Jokowi dijadwalkan tak hanya menghadiri satu agenda, tetapi menyambangi beberapa titik dalam sehari. Kehadirannya, kata Bestari, diharapkan menjadi penyemangat bagi kader-kader PSI di daerah untuk menuntaskan pekerjaan organisasi menjelang verifikasi KPU pada 2027.

"Pak Jokowi menunaikan apa yang beliau sampaikan untuk berkunjung ini diawali dengan Lampung, ya ini satu vitamin juga buat kami di PSI," kata Bestari.

Kata Bestari, Jokowi ditempatkan sebagai patron, panutan, sekaligus motivator bagi kader PSI. Kehadirannya di berbagai daerah diharapkan mendorong pengurus tingkat provinsi, kabupaten, dan kota menyelesaikan berbagai persyaratan organisasi agar lolos verifikasi KPU sebagai peserta Pemilu 2029. Bahkan Jokowi menjanjikan PSI akan lolos ke DPR RI dalam persaingan Pemilu 2029.

Di kalangan internal PSI, status formal Jokowi memang belum diumumkan. Bestari menuturkan keputusan mengenai posisi mantan presiden di struktur partai akan disampaikan Ketua Umum PSI pada waktu yang dianggap tepat. Namun, ia memastikan mantan presiden dua periode tersebut telah memilih berada bersama PSI.

Bestari juga menepis anggapan bahwa safari Jokowi merupakan kampanye yang dilakukan terlalu dini. Menurutnya, kritik semacam itu lebih banyak datang dari elite politik dibandingkan masyarakat.

"Saya kira kata-kata kecepetan itu bukan dari masyarakat datangnya, tapi dari elite politik," katanya via sambungan telepon.

Ia beralasan PSI belum menjadi partai parlemen sehingga masih berkewajiban memenuhi syarat verifikasi yang diatur dalam undang-undang. Karena itu, menurut Bestari, turun ke daerah untuk mengonsolidasikan pengurus merupakan bagian dari proses yang harus dijalani partainya.

Penjelasan senada disampaikan Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. Menurut dia, safari politik Jokowi merupakan realisasi komitmen yang telah disampaikan mantan presiden itu sejak Kongres PSI di Solo dan kembali ditegaskan dalam Rakernas PSI di Makassar.

"Ini adalah realisasi dari janji Pak Jokowi pada saat Kongres PSI di Solo ketika beliau menyebut akan bekerja mati-matian memenangkan PSI. Jadi kunjungan Pak Jokowi ke daerah bersama PSI itu adalah bagian dari realisasi Pak Jokowi untuk memenangkan PSI di 2029," kata Andy kepada detikX.

Andy menilai kemunculan Jokowi mengenakan kemeja dan topi beratribut PSI dalam safari tersebut juga membawa pesan politik yang jelas.

Menurutnya, penampilan itu menjadi simbol Jokowi telah menempatkan PSI sebagai kendaraan politik yang dipercaya untuk melanjutkan gagasan dan program yang dibangunnya selama menjabat presiden.

Safari di Tengah Polemik Ijazah Palsu Belum Mereda
Agenda safari politik itu digelar saat perkara dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi belum benar-benar mereda. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Fakultas Kehutanan UGM milik Jokowi asli berdasarkan hasil penyelidikan, proses hukum terkait perkara tersebut masih terus bergulir.

Polemik itu ikut mengundang respons dari Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Alih-alih menyoroti safari politik Jokowi, Andreas memilih mengingatkan mantan presiden itu agar lebih dulu memenuhi panggilan pengadilan.

"Beliau ini ditunggu kehadirannya di PN untuk kasus ijazah. Janjinya mau hadir. Penuhi dululah janjinya, agar urusan segera selesai. Karena rakyat di daerah, termasuk di NTT, juga bertanya apakah ijazah Jokowi ini benar asli atau palsu," kata Andreas kepada detikX.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai polemik ijazah justru menjadi salah satu konteks yang membayangi safari politik Jokowi. Menurutnya, rangkaian kunjungan ke berbagai daerah itu bisa menghasilkan dua dampak sekaligus terhadap isu tersebut.

"Pertama, safari itu bisa mengalihkan isu soal ijazah dan secara perlahan publik akan bicara safari politik Jokowi. Dan terbukti, setiap safari politik, pembicaraan soal Jokowi menguat di media dan medsos dan isunya bukan ijazah, tapi memperkuat PSI,” kata Adi kepada detikX.

Di sisi lain, menurut Adi, safari politik membuka ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan langsung polemik ijazah kepada Jokowi.

Menurutnya, kemungkinan itu menguat setelah sejumlah politikus PDI Perjuangan mendorong publik agar menyampaikan pertanyaan tersebut secara langsung kepada Jokowi.

Di luar polemik tersebut, Adi melihat safari politik Jokowi merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga pengaruh politiknya setelah tak lagi menjabat presiden.

Ia menilai Jokowi tengah membangun blok politik sendiri dengan menjadikan PSI sebagai kendaraan politik yang dipersiapkan menghadapi kontestasi Pemilu 2029.

Adi juga melihat pemilihan Lampung, NTT, dan Jawa Barat bukan tanpa pertimbangan politik. Ketiga provinsi itu merupakan wilayah yang dimenangkan Jokowi pada pemilihan presiden, sekaligus daerah yang menerima banyak proyek strategis selama masa pemerintahannya.

Dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menilai safari politik tersebut menjadi upaya membangun kembali kedekatan dengan basis pendukung melalui rekam jejak pembangunan. Program era Jokowi menjadi modal politiknya.

"Banyak hal yang bisa jelaskan kenapa Jokowi memulai safari politiknya di Lampung, NTT, dan Jabar. Secara politik, di tiga provinsi Jokowi menang waktu pilpres. Ini basis yang selama ini dukung Jokowi. Selain di tiga provinsi, ada sejumlah proyek strategis dibangun waktu Jokowi jadi presiden," ujarnya.

Bagi Adi, ingatan publik terhadap pembangunan memang kerap terpusat pada figur pemimpin yang sedang berkuasa alih-alih proyek pemerintah. Persepsi itu, menurutnya, membuat jasa pembangunan mudah dipersonalisasi kepada satu sosok.

"Orang banyak lupa soal jasa masa lalu seperti itu. Dan itu bisa jadi ilusi. Jasa seperti itu hanya berlaku bagi yang sedang berkuasa, pasti diingat selalu," tandasnya.