Tiga Bulan Usai Bencana, Aceh Masih Tertatih

Sumiadi, laki-laki berusia 24 tahun, dan keluarganya tidak punya lagi tempat pulang semenjak banjir besar menerjang rumahnya di Aceh Tamiang pada November 2025. Yang tersisa dari rumahnya kini hanya tiang-tiang fondasi dan sisa-sisa keramik yang tertutup lumpur.

“Hancur, hancur semuanya,” kata Sumiadi kepada detikX.

Sampai setidaknya akhir pekan lalu, Sumiadi masih terus bertahan di tenda pengungsian yang dibangun lembaga nirlaba Asia Muslim Charity Foundation (ACMF) di dataran tinggi Desa Serba, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Bersama Sumiadi dan keluarga, ada sedikitnya 74 warga Desa Serba lain yang juga masih mengungsi. Mereka bernasib sama dengan Sumiadi, rumahnya hancur tersapu kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir hingga hanya tersisa puing-puing.

Sekarang hidup mereka hanya bisa bergantung pada bantuan dari pemerintah dan organisasi filantropis. Tanpa itu semua, mereka mungkin akan kelaparan.

Sebab, kini hampir seluruh pengungsi Desa Serba telah kehilangan mata pencaharian, sementara sendi-sendi ekonomi di Aceh Tamiang juga belum kembali normal.

“Kami kan sebelumnya berkebun, Pak. Kemarin banjir itu terlalu lama, Pak. Buahnya mengalami kebusukan, Pak. Butuh setahunlah itu untuk panen lagi,” kata Sumiadi.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Farij, mengatakan sampai saat ini ada total 8.190 keluarga yang masih mengungsi. Sekitar 850 di tinggal di hunian sementara (huntara). Sisanya menumpang tinggal di rumah saudara dan tenda-tenda pengungsian.

Hidup mereka, kata Farij, memang masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah, terutama bantuan modal dan peralatan untuk kembali menghidupkan sulur-sulur ekonomi Aceh Tamiang di tengah momentum Ramadan. Sebab, saat ini, kebutuhan logistik untuk makan pengungsi relatif sudah terpenuhi.

“Misalnya kan ada ibu-ibu yang jualan kue sebelum puasa. Ini mungkin di huntara terbatas alat-alat untuk produksi kue-kue gitu. Waktu banjir kan alat-alatnya banyak yang rusak atau hilang. Jadi itu perlu juga diperhatikan,” ungkap Farij kepada detikX melalui sambungan telepon.

Kendati saat ini sekitar 98 persen usaha mikro, kecil, dan menengah di Aceh Tamiang sudah kembali aktif, bantuan modal dan peralatan tetap diperlukan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendorong proses pemulihan ekonomi sekaligus menekan harga-harga bahan pokok di Aceh yang melonjak drastis akibat bencana.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Aceh Tamiang menjadi penyumbang inflasi kedua tertinggi pada Desember 2025 hingga mencapai 6,17 persen. Angka ini jauh di atas rata-rata nasional, yang hanya sekitar 2,92 persen.

Belakangan, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim telah berhasil menstabilkan harga-harga bahan pokok di lokasi bencana. Inflasi di kota-kota terdampak bencana, kata Tito, bisa diatasi berkat bantuan logistik yang terus-menerus dikucurkan pemerintah untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Dengan kerja keras yang luar biasa dari pemerintah, terutama pemerintah pusat, seperti Bulog dan Badan Pangan, ditambah dengan pemerintah daerah masing-masing," ujar Tito dalam keterangan tertulis pada Selasa, 27 Januari lalu.

Namun, bagi masyarakat Aceh, klaim itu hanya keberhasilan di atas kertas. Faktanya, menurut Iskandar, 45 tahun, warga Blang Panjoe, Bireuen, harga-harga bahan kebutuhan pokok masih cukup tinggi. Masyarakat Aceh tetap tidak mampu menyerap harga-harga bahan pokok di pasar.

Itu tecermin dari kondisi pasar-pasar tradisional di Bireuen, yang sampai saat ini masih sepi pembeli. Sebab, kata Iskandar, persoalannya bukan hanya terkait harga bahan pokok yang tinggi, melainkan pada daya beli masyarakat yang kini masih sangat rendah. Hal itu disebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat Bireuen, yang sebagian besar merupakan kelompok nelayan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, nelayan memang salah satu yang paling terdampak secara ekonomi akibat banjir November lalu. Di Aceh, ada sedikitnya 7.981 nelayan dan 3.210 kapal yang terdampak. Di Sumatera Utara, ada 354 nelayan dan 369 kapal. Lalu di Sumatera Barat ada 33 nelayan dan 33 kapal.

“Jadi ekonominya masih sulit. Keuangannya untuk beli beras saja kadang-kadang nggak ada uang,” kata Iskandar kepada detikX.

Belum pulihnya harga bahan pokok di lokasi bencana juga diakui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi. Menurutnya, harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Bener Meriah sebetulnya sudah mulai berangsur pulih. Namun masih belum cukup terjangkau jika dibandingkan dengan harga sebelum bencana terjadi.

Salah satu faktornya adalah daya beli masyarakat yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh hilangnya mata pencaharian masyarakat Bener Meriah, yang mayoritas merupakan petani kopi. Akibatnya, kata Ilham, daya beli masyarakat di Bener Meriah kini turun hingga lebih dari 50 persen.

Sejumlah upaya harus dilakukan Pemkab Bener Meriah untuk kembali menstabilkan harga. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar menjelang Ramadan sepekan yang lalu.

“Nanti akan kami lakukan kembali menjelang hari Lebaran. Jadi, ketika kebutuhan meningkat, kita lakukan operasi pasar ini untuk menekan harga sehingga kembali stabil nantinya menjelang Hari Raya,” tutur Ilham kepada detikX.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyampaikan pernyataan senada. Hilangnya mata pencaharian sebagian masyarakat Aceh Timur yang hilang akibat banjir mengakibatkan proses pemulihan ekonomi berjalan landai.

Terlebih lagi, Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) cenderung menunda-nunda pemberian bantuan uang kepada warga terdampak. BNPB, kata Iskandar, beralasan pemberian bantuan uang harus dilakukan bertahap dan harus didampingi dengan lampiran bukti pembelian bahan bangunan.

Padahal, kata Iskandar, uang tersebut amat dibutuhkan masyarakat untuk menggeliatkan kembali ekonomi mereka. Apalagi mayoritas masyarakat Aceh Timur bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, yang sudah hampir pasti tidak bisa lagi mencari nafkah lantaran rusaknya ladang dan sawah akibat banjir.

“Jadi kita masih sangat berharap dukungan dari semua pihak karena perekonomian warga belum pulih,” tulis Iskandar melalui pesan singkat kepada detikX.

Menurut empat korban bencana banjir Aceh yang detikX wawancarai sepanjang pekan lalu, bantuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat memang berjalan lambat. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengaku sudah menerima bantuan uang tunai dari pemerintah untuk kembali berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Padahal sebetulnya pemerintah sudah menetapkan kompensasi bagi sejumlah korban banjir yang besarannya diatur berdasarkan taraf kerusakan rumah korban. Kompensasi perbaikan rumah dengan kerusakan ringan, BNPB akan memberikan uang senilai Rp 15 juta. Rusak sedang Rp 30 juta dan rusak berat Rp 60 juta.

Kemensos bakal menanggung biaya pembelian perabotan dan pemulihan ekonomi. Nilainya sama kepada setiap keluarga. Untuk pembelian perabotan, nilainya hanya Rp 3 juta dan pemulihan ekonomi Rp 5 juta.