Wadas Hilang, Food Estate Terbilang

Sebelum debat cawapres, Direktur Rumah Politik Kesejahteraan (RPK) Sugeng Bahagijo membocorkan, Muhaimin Iskandar akan memaparkan program-program pemerintah yang terbukti gagal. Ini akan dijadikan bahan bakar debat yang digelar KPU itu. Timnya telah menghimpun sejumlah data untuk menunjukkan dampak buruk program food estate.

"Karena pangan diarahkan ke food estate. Pelaksananya cuma sibuk mengambil kayu ketimbang menanam, kan," ujar Sugeng kepada detikX saat ditemui pada Kamis, 18 Januari 2024.

Pihaknya berusaha menonjolkan kegagalan program lumbung pangan nasional dan dampak buruknya bagi lingkungan serta masyarakat adat. Di sisi lain, kegagalan itu dapat dibaca sebagai pengabaian negara dan tak dilibatkannya masyarakat dalam proyek pangan.

"Karena bagaimanapun, food estate itu ada dua concern-nya kan, sudah merusak lingkungan dan tidak berhasil membuat produksi pangan, gitu. Nah, jadi pengambilan keputusan seperti apa itu? Ya hanya dua jawabannya, salah urus, salah kelola," tambahnya.

Karena itu, cawapres nomor urut 01, Muhaimin, sejak permulaan debat telah menyinggung buruknya tata kelola lahan dan pangan di Indonesia. Menurutnya, upaya pengelolaan pangan oleh pemerintah saat ini justru meminggirkan petani kecil dan memicu bencana lingkungan. Ia menambahkan, keadaan itu mengakibatkan suburnya konflik agraria, yang tak kunjung teratasi di berbagai daerah.

Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare."

"Hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare," ucap Cak Imin dalam acara debat keempat pilpres di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

Muhaimin juga menjelaskan upaya penyediaan pangan nasional gagal total karena tidak melibatkan petani kecil dan mengabaikan kelestarian lingkungan.

"Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani, malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita," jelasnya.

Ia menuding program food estate yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan menjadi biang keladi dari konflik agraria di sejumlah daerah. Terlebih kandidat Pilpres 2024 yang menjadi lawannya adalah Prabowo Subianto, yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan.

"Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita. Menghasilkan konflik agraria, bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," tegasnya.

Di sisi lain, ia mengatakan embel-embel Program Strategis Nasional sering menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. PSN dijalankan dengan paksaan dan tanpa dialog yang memadai dengan masyarakat.

"Masyarakat yang memiliki banyak jasa dari sebelum kemerdekaan negara ini, menjaga hutan, lingkungan kita, tapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), tidak diajak bicara. Rempang misalnya. Itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitarnya," ujarnya dalam acara debat keempat pilpres di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu, 21 Januari.

Gayung bersambut. Cawapres nomor urut 03, Mahfud Md, juga mengatakan food estate sebagai program pemerintah yang terbukti merusak lingkungan dan merugikan negara. Proyek lumbung pangan juga ia hubungkan dengan meningkatnya deforestasi dari tahun ke tahun.

"Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura, tempat saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun," ucapnya.

Kritik terhadap food estate sengaja ditujukan kepada cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka, yang sering dikaitkan memperoleh dukungan penuh dari pemerintah.

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan pihaknya telah siap jika program food estate disinggung dalam debat. Ia mengakui proyek food estate tidak sempurna. Karena itu, pihaknya mengarahkan agar Gibran menjawab dengan menekankan perbaikan food estate.

"Kami ini penerus Pak Jokowi, tapi menyempurnakan, artinya apa? Apa yang kurang kita perbaiki. Kita ini bukan copy paste-nya Pak Jokowi. Kita ini bukan mau jadi penirunya Pak Jokowi. Sehingga apa yang sudah baik rencananya tapi belum sempurna pelaksanaannya, diperbaiki di pelaksanaannya. Apa yang kurang baik dari perencanaannya, kita perbaiki pada perencanaannya," ujar Budiman kepada detikX saat ditemui sebelum debat pada Jumat, 20 Januari 2024.

Sayangnya, saat debat pada Minggu lalu, Gibran justru berakrobat tak sesuai dengan skenario. Saat menjawab pertanyaan, ia sempat membenarkan adanya program lumbung pangan yang gagal. Namun ia juga mengklaim program food estate Kemenhan berhasil dilakukan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Jangan kita berikan narasi menakutkan kepada warga. Intinya adalah program-program yang sudah berjalan sekarang, nomor 1 dan 3 ini kan kompak food estate gagal. Saya tegaskan lagi, Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga, yang sudah panen, misal di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung dan singkong. Cek saya ininya, datanya," ucap Gibran.

Padahal, menurut Juru Kampanye Greenpeace Indonesia Rio Rompas, dari kajian dan temuan timnya, food estate di Gunung Mas juga mengalami kegagalan. Bahkan proses pembangunan proyek tersebut sejak awal dilakukan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Gibran itu terlalu pede dan saya nggak tahu dari mana dia mencoba mengklaim itu. Ia berapa kali menyebut soal amdal, padahal food estate itu nggak punya amdal," kata Rio kepada detikX pada Senin, 22 Januari 2024.

Menurut Rio, proyek tersebut telanjur dijalankan tanpa perencanaan yang memadai dan telah membabat setidaknya 700 hektare lahan, termasuk habitat orang utan. Tanpa riset mendalam, saat lahan dibuka, yang ditemui justru hamparan pasir yang kurang subur. Untuk menyiasati itu, pemerintah mendatangkan tanah dari tempat lain dan jagung baru tumbuh saat ditanam di dalam polybag.

"Panen itu kan 3 bulan sampai 6 bulan, itu (dijanjikan) bisa dipanen. Nah, sampai saat ini nggak ada. Singkong yang ada pun tumbuhnya kecil," ucapnya.

Selama beberapa tahun, kata Rio, lahan yang dibuka terbukti gersang dan jauh dari target yang dipatok pemerintah. "Sudah hampir 3 tahun lebih, kan? Yang terakhir kemarin 3 bulan yang lalu, ya. Ada sebagian kecil yang mereka coba bangun dengan menanam jagung di polybag. Kalau dia (Gibran) mau bilang ini (berhasil), kita mau ngajak juga supaya Gibran bisa nanam gitu jagung atau sawit langsung di pasir, baru dia bisa mengatakan itu sudah berhasil," tegas Rio.

Wadas yang Luput Dibicarakan

Sebelum debat cawapres kemarin, Ganjar Pranowo sempat menyatakan siap membahas konflik Wadas di debat keempat pilpres, yang mengusung tema besar lingkungan. Menurut Ganjar, forum debat sekaligus dapat menjadi klarifikasi terkait permasalahan di Wadas, yang kerap dikaitkan dengan Ganjar.

"Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi," ucap Ganjar dikutip dari CNN Indonesia pada Minggu, 21 Januari 2024.

Ganjar menegaskan proyek yang dipermasalahkan adalah mandat langsung dari Presiden Joko Widodo melalui PSN. Ia menolak jika pertanggungjawaban penambangan batu di Wadas adalah proyek Provinsi Jawa Tengah yang dipimpinnya sebelum mencalonkan diri sebagai capres. Namun Ganjar memastikan bakal tetap menyikapi permasalahan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab.

Ganjar mengatakan penuntasan kasus Wadas harus memprioritaskan dialog dengan warga. Ia juga mengajukan permohonan maaf kepada warga dan mengimbau untuk bermusyawarah dalam menuntaskan problem terkait.

Sementara itu, kepada detikX, Deputi Kanal Media Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan pihaknya memiliki sejumlah data lengkap terkait penyelesaian kasus Wadas yang siap dipaparkan dalam debat. Data dan paparan itu telah disiapkan untuk mengantisipasi serangan maupun pertanyaan yang muncul dalam debat. Hal itu ia sampaikan sebelum debat kepada detikX pada Sabtu, 20 Januari 2024.

"Kami sangat senang (apabila topik itu dibahas) dan sangat siap untuk menjawab persoalan itu," ucapnya.

Sayangnya, hingga debat diakhiri, tak ada satu pun pembahasan terkait konflik Wadas. Padahal beberapa kali topik konflik agraria dan dampaknya bagi rakyat turut disinggung. Demikian juga Mahfud Md, tak menjabarkan ataupun memamerkan klaim keberhasilan Ganjar mengatasi konflik Wadas.

Buden, salah satu warga Wadas, membenarkan mayoritas warga telah melepaskan hak atas tanahnya dan ditukar dengan sejumlah kompensasi berupa uang. Namun proses itu dapat terjadi karena warga mengaku mendapat intimidasi dari sejumlah pihak. Segala proses, mulai pengukuran, pengambilalihan, dan ganti rugi lahan, disebut dilakukan secara tidak manusiawi.

Walaupun memperoleh intimidasi dan iming-iming ganti rugi, saat ini setidaknya masih ada tujuh warga yang masih bertahan dan menolak menyerahkan lahannya. Hari ini warga Wadas turut menikmati ‘bonus’ dari pertambangan dan penggundulan hutan, yaitu limpahan lumpur yang mencemari sumber-sumber air.

"Mungkin mereka (elite politik) beranggapan, kalau warga itu sudah menerima ganti rugi, mungkin mereka itu menganggap bahwa masalah di Wadas itu kan sudah selesai. Sampai warga hari ini melepaskan haknya, mereka itu kan terintimidasi," ucap Buden kepada detikX, Sabtu, 20 Januari 2024.

Buden dan warga lainnya telah mencoba berdialog dengan pemerintah hingga ke tingkat Presiden. Semua memberi jawaban serupa, pertambangan di Wadas merupakan Program Strategis Nasional yang tidak bisa diganggu gugat.

Sebagai korban perampasan lahan atas nama PSN, warga Wadas tak lagi menganggap serius janji para capres-cawapres terkait lingkungan pada pilpres kali ini. "Janji-janji capres-capres, entah itu nomor 1 sampai nomor 10, ini bullshit. Nyatanya, yang diterapkan di berbagai wilayah konflik juga tetap sama," ucapnya.