Manuver Dua Dewan dan Amarah Megawati

Gerakan mendukung Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani sebagai calon presiden menyeruak ke permukaan sejak sebulan lalu. Inisiatornya adalah kelompok yang berisi sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Kelompok itu diberi nama Dewan Kolonel.

Pendukung Ganjar Pranowo pun tak mau kalah. Kelompok yang diinisiasi oleh relawan dan politikus PDI Perjuangan di daerah membuat gerakan tandingan dengan sebutan Dewan Kopral.

Munculnya dua kubu di lingkup internal PDI Perjuangan ini mengingatkan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada perpecahan internal PDIP pada 1997. Ketika itu terjadi dualisme kepemimpinan dalam tubuh PDI.

“Kita punya cerita masa lalu soal perpecahan. Jadi itu yang mau kami tertibkan,” kata Komarudin kepada reporter detikX pada Kamis, 27 Oktober lalu.

Ide Dewan Kolonel pertama kali digagas oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi. Gagasan itu disampaikan Johan kepada Trimedya Panjaitan, Junimart Girsang, Masinton Pasaribu, dan Hendrawan Supratikno selepas rapat Fraksi PDIP di DPR pada September 2022.

Pak Rudy ini teman seperjuangan saya dari nol. Dulu bareng-bareng demo saat melengserkan Soeharto. Tapi semuanya karena demi keadilan di partai ini untuk ditegakkan.”

"Iya, abis rapat ada pengarahan, Mbak Puan kan pembina fraksi dan cuma saat Mbak Puan saja. Kemudian masuk ruang pimpinan fraksi, Johan Budi bilang, ‘Kita loyalis Mbak (Puan) harus buat sesuatu, Dewan Kolonel’," kata Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan.

Akhirnya terhimpun anggota yang bertugas meningkatkan citra Puan ke daerah pemilihan masing-masing, yakni Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto, Ketua DPD Jawa Timur Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, Trimedya, serta Junimart.

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana 'mewangikan' Mbak Puan di dapil kita masing-masing dimulai dari Komisi I sampai XI," ujar Trimedya kepada wartawan.

Sedangkan Dewan Kopral merupakan respons pendukung Ganjar dari terbentuknya Dewan Kolonel. Ketua Relawan Ganjar Pranowo (GP) Mania Immanuel Ebenezer mengatakan, dalam waktu dekat, mereka akan segera mendeklarasikan Dewan Kopral di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.

"Ide (Dewan Kopral) itu terlontar ketika merasa tertantang ada Dewan Kolonel,” Kata Eben, yang juga merupakan Ketua Jokowi Mania.

Meski begitu, deklarasi Dewan Kopral akhirnya tertunda. Penyebabnya, Ganjar meminta relawannya itu menahan diri. "Saya minta semuanya bisa menahan diri. Tadi Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) sudah menyampaikan, itu hanya candaan-candaan. Jadi publik tidak perlu merespons," kata Ganjar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis, 22 September 2022.

Sumber detikX yang merupakan kawan lama sekaligus relawan Ganjar mengatakan musabab Ganjar meminta relawannya menahan diri bukan perkara baru. Penyebab utamanya, sejak awal 2021, elite PDI Perjuangan telah berkali-kali melarangnya terlibat langsung dengan relawannya.

“DPP PDIP perintahnya jelas: Ganjar dilarang berdekatan dengan relawan. Itu nggak pakai surat, yang ngomong Hasto dan kawan-kawan. Sejak itu, Ganjar nggak pernah berhubungan dengan relawan,” ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya itu.

Sumber ini menambahkan, dia dan relawan Ganjar lainnya juga kerap mengalami intimidasi dari anggota PDI Perjuangan. “Kayak kami kalau ketemu teman-teman PDIP itu ditakut-takuti, diteleponin, nggak boleh ketemu ini. Artinya, kami nggak bisa komunikasi dengan teman-teman Jawa Tengah. Sejak Januari 2022 kemarin, (komunikasi) kami nyaris putus,” tambahnya.

Dukungan terhadap Ganjar bukan hanya berasal dari relawan-relawannya. Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, juga secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Gubernur Jawa Tengah tersebut. Sikap itu muncul setelah Ganjar menyatakan siap maju sebagai calon presiden 2024, dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi swasta.

"Siap maju capres (Ganjar).  Iya, saya siap mendukung. Kader mendukung kader kan sah, tapi semua manut Ketum (Megawati Soekarnoputri). Saya mendukung satu juta persen," ujarnya kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 19 Oktober 2022.

Sanksi kepada Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Tangan Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun bergetar ketika menyerahkan map berisi surat sanksi terhadap FX Hadi Rudyatmo. Ketika membacakan sanksi teguran keras dan terakhir terhadap sahabatnya itu, ia tak dapat menyembunyikan kesedihannya.

Sanksi itu dijatuhkan buntut dari dukungan FX Rudy terhadap Ganjar. Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat kepada Rudy pada pertengahan Oktober 2022. Surat pemanggilan itu diteken oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan serta Hasto Kristiyanto.

“Pak Rudy ini teman seperjuangan saya dari nol. Dulu bareng-bareng demo saat melengserkan Soeharto. Tapi semuanya karena demi keadilan di partai ini untuk ditegakkan,” kata Komarudin kepada reporter detikX.

“Makanya saya sedih sekali harus menjatuhkan sanksi kepada sahabat saya. Berat dan sangat sedih. Ketika saya baca sanksi itu, dada saya sesak sekali. Emosi, rasa mau menangis,” sambungnya.

Sebaliknya, Rudy, yang mengenakan seragam PDI Perjuangan, terlihat tegar setelah diperiksa selama satu setengah jam oleh Komarudin dan Hasto. Ia menyatakan siap menerima sanksi tersebut.

"Pada prinsipnya, saya sebagai kader senior partai mempunyai prinsip sikap dan komitmen terhadap Ketum PDIP Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga, dengan sanksi yang diberikan kepada saya, sanksi keras dan terakhir, itu pun saya terima dengan penuh tanggung jawab," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Sanksi teguran keras bukan hanya diberikan kepada Rudy, tapi juga kepada Dewan Kolonel. Komarudin mengatakan sanksi terhadap kelompok anggota DPR ini dijatuhkan pada akhir September 2022.

Hukuman itu hanya dijatuhkan kepada lima anggota Dewan Kolonel, yakni Johan Budi, Junimart Girsang, Trimedya Panjaitan, Masinton Pasaribu, serta Hendrawan Supratikno, tapi tidak kepada Utut Adianto dan Bambang Wuryanto.

“Tindakan Dewan Kolonel ini di luar AD/ART partai. Ini kan ada aksi-reaksi. Kalau tidak ada muncul Dewan Kolonel, Dewan Kopral ini tidak mungkin muncul. Makanya kami tidak ada proses klarifikasi. Begitu muncul di meja, kami langsung keluarkan pernyataan: teguran keras dan terakhir,” kata legislator di Komisi II DPR RI tersebut.

Setelah seminggu memantau Dewan Kolonel dari media, Komarudin mengaku sempat berkonsultasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kata Komarudin, Megawati marah besar ketika mendengar soal kelompok ini.

“Apa-apaan ini bentuk Dewan Kolonel,” kata Komarudin menirukan yang diungkapkan Megawati. 

Komarudin mengingatkan soal hasil Kongres V PDIP di Bali. Hal itu terkait mandat untuk menetapkan bakal calon presiden 2024 merupakan sepenuhnya hak prerogatif Megawati sebagai ketua umum partai berlambang banteng itu.

“Saya pikir ini mereka (Dewan Kolonel) buat seperti mainan, nggak bisa, ini organisasi. Kami kan terikat pada putusan Kongres. Akhirnya yang ada mereka bukan menjaga Mbak Puan, malah menjerumuskan Mbak Puan,” kata Komarudin kepada reporter detikX.

Meski telah dijatuhi hukuman, anggota Dewan Kolonel masih melakukan manuver dukungannya kepada Puan. Junimart misalnya. Dalam foto yang diunggahnya pada 22 Oktober 2022, saat mengunjungi daerah pemilihannya di Sumatera Utara, ia menggunakan mobil Elf bertulisan ‘Kepak Sayap Kebangsaan’ dan tercantum foto Puan serta dirinya.

Wakil Ketua Komisi II itu juga menggunakan foto Puan sebagai foto profil Instagram dan WhatsApp miliknya. Sejumlah kalangan menilai sikap DPP PDI Perjuangan berat sebelah terhadap pendukung Ganjar dan Puan. Dewan Kolonel sebagai pendukung Puan akhirnya cenderung lebih lantang berani menyatakan dukungannya dibandingkan dengan pendukung Ganjar.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan hal ini terjadi lantaran kekuatan PDI Perjuangan terpusat pada trah Sukarno. “Ditambah, Dewan Kolonel ini kan isinya teman-teman anggota DPR juga, dan kita tahu besarnya pengaruh Mbak Puan dalam penentuan format penentuan posisi di DPR,” kata Yunarto.