Independensi dan Konfrontasi

Jakarta - "Sehubungan dengan kasus spanduk sosialisasi pilpres, apakah kamu percaya, bahwa KPU benar-benar tidak independen dan gampang diintervensi?" tanya seorang kawan.

Saya jawab bahwa spanduk sosialisasi pilpres bukan satu-satunya kasus yang membuat orang mempertanyakan netralitas dan independensi KPU. Masih banyak contoh lain: mengubah jadwal kampanye pemilu legislatif, DPS/DPT amburadul, menghadiri TPS Cikeas, mengubah jadwal deklarasi pemilu damai pemilu presiden, dan lain-lain.

Sangat naif bila kita menganggap apa yang dilakukan KPU itu adalah sekadar kelalaian, atau tanpa sengaja. Mereka bukan orang-orang bodoh, yang tidak tahu apa yang dipikirkan dan dilakukan. Mereka sudah lolos tes kecerdasan, mereka sudah teruji lewat fit and proper test, mereka juga punya banyak pengalaman berorganisasi.

Lagi pula, kalau lalai dan tidak sengaja, mengapa meski berulang-ulang? "Jadi, jangan salahkan kesimpulan orang yang menyatakan KPU tidak independen, gampang diintervensi," tegas saya.

Independensi atau kemandirian KPU memang aspek yang paling menarik perhatian banyak kalangan. Pertama, selama Orde Baru kita  bertahun-tahun punya penyelenggara pemilu yang memihak kepada peserta pemilu tertentu. Kedua, UUD 1945 menegaskan bahwa komisi pemilihan umum bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Oleh karena, tidak perlu heran bila pada bulan-bulan awal masa kerjanya, beberapa media mengingatkan kepada KPU agar bisa mengambil jarak dengan pemerintah. Inilah respons terhadap tindak tanduk KPU yang lebih sering 'minta petunjuk' Menteri Dalam Negeri.

Boleh jadi, sikap mendekat ke pemerintah itu merupakan hasil evaluasi penyelenggaran Pemilu 2004, di mana saat itu KPU sangat tegas dalam mengambil posisi dengan pemerintah. Akibatnya, di mata pemerintah, KPU saat itu memang tampak arogan. 

Presiden Megawati dan kabinetnya mungkin tak merasakan itu, tetapi sisa-sisa kebencian terhadap KPU tersebut tumbuh subur di kalangan petinggi birokrasi, yang kemudian ditularkan kepada pemerintah berikutnya.

Nah, KPU baru tentu tidak mau jadi korban atas sikap benci terhadap KPU yang ngotot mempertahankan independensinya. "Menjaga independensi tidak harus berkonfrontasi dengan pemerintah," demikian sering dikatakan oleh Ketua KPU Hafiz Anshary.

Sayangnya, 'tidak harus berkonfrontasi' itu kemudian harus dimaknai dengan menuruti saja apa maunya pemerintah. Padahal pemerintah yang terdiri dari presiden dan kabinetnya adalah orang-orang partai politik, yang ikut berkompetisi dalam pemilu.


*) Didik Supriyanto adalah Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

(diks/asy)