Mendambakan Partai yang Berpengharapan

Jakarta - Telah terbentuk tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mengecewakan, karena pragmatisme sangat menonjol dalam proses koaliasi. Mengkhawatirkan juga, karena hampir semua partai terguncang dan terberai.

Banyak pihak mempertanyakan dan bahkan menyalahkan pimpinan partai politik dalam membangun koalisi menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden: pembangunan koalisi (untuk memperebutkan jabatan puncak pemerintahan) hanya mendasarkan kalkulasi pragmatis, kalah menang?

Mana ideologi partai, mana nilai-nilai moral partai yang terus digembar-gemborkan partai politik? Ke mana larinya visi misi dan program partai? Bagaimana dengan platform perjuangan partai? Bisakan koalisi bekerja baik tanpa platform politik yang jelas?

Pertanyaan-pertanyaan penting tersebut diajukan, guna memverifikasi klaim para elit partai, bahwa mereka berjuang demi masa depan bangsa dan negara. Jika berkoalisi saja tanpa didasari oleh platform politik yang jelas, bagaimana mungkin bisa membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik?

Itu kalau kita masih percaya, bahwa pimpinan partai politik memang masih punya idealisme untuk menjadi negarawan sejati, yakni mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan partainya, atau pendukungnya, ketika mendapat amanat rakyat untuk memegang pemerintahan.

Banyak orang yang tidak percaya hal itu. Namun kita tidak bisa berbuat banyak, sebab baik dari sisi pengalaman politik negara-negara lain, maupun ketentuan konstitusional, partai memang memegang perang penting dalam perpolitikan. Suka atau tidak, kita harus menerimanya.

Masalahnya kita tidak pernah mendapatkan harapan, bahwa partai politik akan sungguh-sungguh mengemban amanat kenegaraan. Masih beruntung bila mereka cenderung memikirkan konstituennya. Yang terjadi, dalam merumuskan langkah politik, kepentingan elit partai, justru yang jadi pertimbangan utama.

Inilah yang bisa menjelaskan, mengapa proses koalisi penyusunan pasangan calon presiden dan wakil presiden, mininggalkan masalah besar di internal partai.

Golkar, katanya partai paling berpengalaman, ternyata gagal menyatukan diri menjadi kekuatan tunggal. PKS yang katanya partai solid, tiba-tiba harus saling sodok di antara para pimpinannya. PAN, katanya partai kumpulan orang cerdas, ternayta terberai dalam mengambil kata putus. PPP, katanya partai amanah, tapi kocar-kacir di dalam.

Jika PD, PDIP, Gerinda dan Hanura, tetap tampak solid, itu lebih karena kekuatan tokoh tunggalnya: SBY, Megawati, Prabowo dan Wiranto. Bayangkan kalau keempat partai tidak punya keempat figur tersebut, kemungkinan besar akan berantakan juga.

Sampai kapan partai-partai kita lebih banyak ditentukan satu atau dua figur kuat? Apa artinya demokrasi bila penguasaan politik hanya ditentukan oleh satu dua orang?

Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan hadirnya figur-figur kuat. Itu anugerah buat bangsa kita, sejauh figur itu memang tipe pemimpin yang amanah. Masalahnya, bagaimana kalau kelak kita tidak punya figur kuat lagi?

Pada titik inilah kita harus memikirkan dan memperbaiki kembali sistem politik. Tidak secara keseluruhan, tapi pada sistem pemilu saja, sebab sistem pemilulah yang jelas-jelas keluarnya adalah orang-orang yang menduduki jabatan pemerintahan. Menurut saya, pemisahan pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah biangnya!

* Didik Supriyanto adalah Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

(diks/nrl)