Para pemantau pemilu, boleh dibilang termasuk orang-orang yang paling risau dengan perencanaan, persiapan dan pelaksanaan pemilu. Kerisauan ini bisa kita lihat dari pernyataan dan sikap mereka, atas proses rekrutmen anggota KPU, dua tahun lalu.
Pemilu masih jauh, tapi mereka sudah wanti-wanti kepada pemerintah dan DPR agar memilih personal-personal yang tepat. Tolok ukurnya sudah digariskan undang-undang: integritas, kapasitas, dan profesionalitas. Β
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah mencermati proses dan hasil rekrutmen anggota KPU Provinsi, mereka merasakan ada sesuatu yang tak beres: orang-orang lama yang kinerja bagus digusur, orang-orang baru masuk atas pertimbangan kesamaan 'aliran' tertentu.
Lalu dalam obrolan-obrolan informal, para pemantau mencoba mebanding-bandingkan jenis KPU dari waktu ke waktu.
KPU Pemilu 1999, disebut sebagai 'KPU Partai Politik', karena di dalamnya dipenuhi orang-orang partai. UU No. 2/1999 memang bilang, KPU terdiri atas unsur pemerintah dan partai. Waktu itu, orang pemerintah jumlahnya lima orang, sedang partai 48 orang.
KPU Pemilu 2004, dikenal sebagai 'KPU Akademisi'. Menurut UU No. 4/2000, KPU terdiri dari 11 orang, yang dipilih oleh DPR atas usulan Presiden. Dari 11 orang yang kemudian dilantik, 10 di antarannya orang kampus: dosen dan pengamat. Hanya satu orang yang bukan akademisi, yakni Anas Urbaningrum, yang sekarang jadi pengurus Partai Demokrat.
Bagaimana KPU Pemilu 2009? Saat mereka dilantik, sebetulnya para pemantau sudah medapatkan sebuah sebutan. Tapi sebutan itu baru benar-benar dianggap 'valid', setelah mereka melihat hasil rekrutmen anggota KPU daerah.
"Ya, ini adalah 'KPU Ormas', lihat saja latar belakang semua anggota KPU pusat maupun daerah," kata seorang pemantau.
Bagi pemantau sebetulnya tak penting, siapa atau dari latar belakang mana orang-orang yang menjadi anggota KPU. Yang penting adalah kinerjanya. Dan pada akhir Pemilu 2009 nanti, kita akan sama-sama bisa membandingkan kinerja 'KPU Partai', 'KPU Akademisi', dan 'KPU Ormas'. Siapa the best dan siapa the worst.
*) Didik Supriyanto, Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (diks/asy)











































