Drama Pansus Angket KPK: Panas di Awal, Mengendur di Akhir

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggulirkan wacana hak angket guna mengusut tuntas siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus korupsi e-KTP pada tanggal 20 Maret 2017. Hak angket ini diinisiasi oleh Fraksi Golkar. (Foto: Lamhot Aritonang)

Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK dan mendesak membuka rekaman Miryam S Haryani terkait kasus e-KTP. Karena KPK tak mau membuka, akhirnya Komisi III DPR menggulirkan hak angket untuk KPK pada tanggal 19 April dini hari. (Foto: Lamhot Aritonang)

Waktu itu, rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Dari 10 fraksi, ada 6 fraksi yang mendukung hak angket KPK. (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

DPR menggelar paripurna membahas hak angket KPK tanggal 28 April 2017. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan mengetok palu untuk menggulirkan hak angket. (Foto: Lamhot Aritonang)

Fraksi Gerindra, PKB, PKS, dan Demokrat menyatakan menolak hak angket. Waktu itu, Fahri tiba-tiba mengetok palu tanpa meminta persetujuan dari kuorum. Akibatnya, sejumlah anggota DPR, termasuk dari Fraksi Gerindra, walk out dari ruang sidang. Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut menyusul fraksinya walk out. (Foto: Lamhot Aritonang)

Setelah reses dan kembali membuka masa sidang, DPR menggelar paripurna dan dipimpin Fahri Hamzah tanggal 30 Mei 2017. Ada lima fraksi yang sudah menyetor nama ke Pansus yaitu PDIP, Golkar, PPP, NasDem, dan Hanura. (Foto: Lamhot Aritonang)

Rapat pemilihan ketua Pansus Angket KPK dimulai tanggal 7 Juni 2017. Hasilnya, politikus Golkar Agun Gunandjar Sudarsa terpilih menjadi ketua Pansus. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon. (Foto: Lamhot Aritonang)

Sehari setelahnya, Pansus menggelar rapat perdana. Pansus menyepakati anggaran hingga Rp 3,1 miliar. (Foto: Lamhot Aritonang)

Tanggal 20 Juni, Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun mengusulkan pembekuan anggaran untuk KPK dan Polri lantaran tak menghadirkan Miryam. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

6 Juli 2017, Pansus Angket langsung membuat manuver di awal pembentukannya dengan mendatangi lapas Sukamiskin Bandung untuk menemui napi kasus korupsi. Napi yang ditemui para anggota DPR itu mulai dari mantan Ketua MK, Akil Mochtar, OC Kaligis, mantan Bupati Buol Amran Batalipu, mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini hingga Adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. (Foto: Lamhot Aritonang)

Pansus Angket mengundang ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk menanyakan objek hak angket pada tanggal 10 Juli. Yusril menyebut, KPK adalah lembaga eksekutif sehingga dapat menjadi objek hak angket berdasarkan UU MD3. (Foto: Lamhot Aritonang)

Tanggal 18 Juli, Pansus Angket KPK mengundang pakar hukum tata negara Mahfud MD dan dalam rapat, Mahfud dicecar terkait objek hak angket. Menurut Mahfud, masih banyak cara untuk mengawasi kinerja KPK. Soal keabsahan pansus angket KPK, ia enggan berkomentar lebih jauh. (Foto: Andhika Presetia/detikcom)

Sehari setelahnya, Wakapolri Komjen Syafruddin diundang Pansus Angket KPK. Pansus menyerahkan CCTV OTT KPK di BPK terkait kasus suap opini WTP. (Foto: Lamhot Aritonang)

Mantan anak buah Nazaruddin, Yulianis dan saksi kasus suap perkara pilkada atas terpidana Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa memenuhi undangan Pansus Angket KPK tanggal 25 Juli. (Foto: Lamhot Aritonang)

11 Agustus, Pansus Angket KPK mendatangi safe house KPK di kawasan Depok, Jabar. Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar. Pansus turut ditemani Niko Panji Tirtayasa. Dalam hari yang sama, Pansus juga mendatangi safe house di Kelapa Gading, Jakut. (Foto: Lamhot Aritonang)

Dalam rapat dengan Pansus KPK, Aris Budiman membeberkan adanya 'geng' penyidik KPK hingga pertemuan antara penyidik KPK dengan Miryam. (Foto: Lamhot Aritonang)

Bak petir di siang bolong, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu tiba-tiba mendatangi gedung KPK dengan membawa koper tanggal 4 September. Ia meminta KPK menahannya. Namun, ia akhirnya tak dikaish rompi oranye oleh KPK. (Foto: ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Pada tanggal 9 September, Anggota Pansus Angket KPK dari Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat mengusulkan KPK dibekukan. Pernyataan ini justru menuai sorotan. (Foto: Ari Saputra/detikcom)

DPR menggelar paripurna meminta persetujuan perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK tanggal 26 September 2017. Rapat memutuskan masa kerja Pansus diperpanjang. Namun Fraksi Demokrat dan PAN menolak dan memutuskan walk out. (Foto: Lamhot Aritonang)

Di sela penyusunan laporan akhir atau rekomendasi, sejumlah fraksi membuka opsi menarik diri dari Pansus Angket KPK seperti PPP dan Golkar. Khusus Golkar, opsi ini diambil seiring pergantian ketum baru di tangan Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto. (Foto: Andika-detikcom)