.webp)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai potensi perairan Indonesia perlu dijaga dengan baik, terutama di daerah perbatasan Indonesia. Sistem keamanan laut di perbatasan perlu diperkuat.
Luas lautan Indonesia mencapai 6,32 juta km persegi atau hampir 62% dari keseluruhan wilayah Indonesia dihuni hampir 37% spesies ikan. Laut Indonesia juga memiliki potensi perikanan 65 juta ton per-tahun.
"Potensi inilah yang mesti dijaga dengan baik terutama di daerah-daerah perbatasan Indonesia," ujar Syarief, Rabu (1/7/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu diucapkan Syarief saat menjadi pemateri dalam Webinar Indonesia Ocean Justice Initiative yang bertajuk Penguatan Kelembagaan Sistem Keamanan Laut Indonesia pada Selasa (30/7).
"Perbatasan inilah yang perlu diperhatikan keamanannya, terutama pada perbatasan-perbatasan yang rentan bermasalah seperti di Laut Natuna Utara," imbuh Syarief.Syarief memaparkan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga. Dari 10 negara tersebut, Indonesia baru mencapai kesepakatan perihal perbatasan laut secara penuh dengan Papua Nugini. Syarief mengatakan beberapa bulan terakhir, Perairan Natuna Utara sering diusik oleh negara lain.
Sepanjang 2019 misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan 13 kali kapal patroli Vietnam yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia tanpa izin untuk mengawal nelayan-nelayan mereka. Puncaknya, pada akhir 2019 sampai awal 2020, Coast Guard China melanggar hukum laut Internasional (UNCLOS 1982) dengan mengusir nelayan Indonesia di Perairan Natuna Utara.
"Berbagai kegiatan illegal fishing negara lain dan pengusiran nelayan Indonesia di Perairan Natuna Utara menjadi PR kita bersama, terutama pemerintah. Pemerintah harus melakukan penguatan kelembagaan keamanan laut, sehingga tidak ada lagi kapal-kapal negara lain yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin melakukan illegal fishing," sebut Syarief.
Anggota DPR RI Komisi I yang membidangi Pertahanan ini menjelaskan bahwa ada tiga aspek utama dalam membangun keamanan Indonesia, yakni aspek polisionil, aspek militer, dan aspek diplomasi.
"Pendekatan paling pertama yang harus dilakukan untuk menjaga laut Indonesia adalah menguatkan sistem kelembagaan keamanan laut Indonesia yang selama ini belum satu padu dalam menjaga laut," ungkap Syarief.
Ia menilai sistem keamanan laut Indonesia belum sesuai harapan. Ada kurang lebih tujuh lembaga yang menjadi penjaga laut Indonesia, namun tidak ditopang dengan sistem koordinasi yang baik, sehingga seringkali menyebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan di laut.
"Seluruh kelembagaan keamanan laut harus satu pintu di bawah Bakamla (Badan Keamanan Laut)," ungkap Syarief.
Ia menilai bahwa selama ini Bakamla yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 178 Tahun 2014 belum optimal kinerjanya. Apalagi secara anggaran dan armada belum mencapai kondisi ideal, sehingga perlu dikuatkan melalui penganggaran dan mekanisme komando satu pintu atau unity of command, di mana Bakamla, Polairut, KPLP, Ditjen Bea Cukai, KKP, dan lembaga lain berada di bawah komando Bakamla.
Syarief melanjutkan Indonesia juga harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan Indonesia, terutama di perbatasan. Meski demikian, ia menilai Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut China Selatan yang berbatasan dengan Perairan Natuna Utara.
"Penguatan kelembagaan keamanan laut harus tetap mengedepankan aspek diplomasi. Sebab, keamanan laut juga berhubungan dengan politik, hukum, hubungan luar negeri, sampai ekonomi. Pemerintah harus mengambil pembelajaran diplomasi ala SBY dengan semangat million friends and zero enemy," tutup anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.
Tonton video 'Mahfud: Omnibus Law Keamanan Laut untuk Koordinasi yang Lebih Baik':
(ega/ega)
