.webp)
Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sumut menjadi sorotan. Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi kemudian mengungkapkan permasalahan pada pelaksanaan PPDB itu.
"Orang tua-orang tua ini maunya 'saya mau di sini anak saya'. Terus diatur zonasi, sekarang terjangkau 1,1 kilo (kilometer) padahal dalam aturan 5 kilo. Baru 1,1 kilo saja itu jumlahnya pada SMA-SMA dan SMK tertentu itu kan sudah menumpuk sekian banyak. Di SMA 1 (Medan), dia butuhnya 450 siswa, 4.000 yang mendaftar di jarak 1,1 kilo itu," kata Edy di rumah dinasnya, Selasa (30/6/2020).
Edy mengatakan sistem zonasi awalnya diharapkan membuat kuota SMA negeri atau sekolah sederajat bisa terpenuhi. Namun pada kenyataannya, kata Edy, sistem zonasi juga tak membuat kuota SMA-SMK negeri di Sumut terpenuhi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diharapkan dengan zonasi ini terpenuhi. Tapi kenyataan kan tidak bisa sama. Jakarta saja yang sudah sempurna jumlah penyebaran sekolahannya itu kan masih sulit juga," ucapnya.
"Sistem ini yang nanti kita evaluasi. Upaya kita sekarang ini yang di Nias, negeri, yang di daerah Toba sana, di daerah yang keluar dari Deli Serdang, itu kan kosong itu. Kenapa numpuk di kota Medan sehingga yang anda sebut tadi tidak seusai dengan harapan. Harapannya kan menyebar, tidak terfokus di satu zona SMA-SMA yang dianggap mereka favorit. Bukan itu sebenarnya. Ini yang nanti kita luruskan," sambung Edy.
"Nanti kita lihat. Nanti Dinas Pendidikan ini, Dinas Pendidikan akan melaporkan sama saya. Sedang didata, nanti terus kita ambil langkah bagaimana," jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut mengatakan hasil PPDB untuk tingkat SMA dan sederajat telah diumumkan. Disdik menyebut adanya 10.000 lebih kuota PPDB yang belum terpenuhinya.
"Baru tadi (diumumkan). Saya lupa berapa jumlah totalnya (siswa dinyatakan lulus), yang jelas ada 10.000 lebih lagi kuota yang belum terisi," kata Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Alpian Hutauruk, Senin (29/6).
Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Sumut, menyampaikan adanya laporan masyarakat terkait buruknya PPDB di Sumut. Laporan itu terkait penggunaan sistem zonasi yang masih belum baik.
"Mereka melaporkan penyelenggaraan sistem zonasi dalam PPDB tahun ini sangat kacau. Ada yang melaporkan anaknya tidak lulus. Padahal, rumahnya dekat dengan sekolah. Padahal teman anaknya yang jarak rumahnya lebih jauh, justru lulus," tutur Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.
