.webp)
Israel hendak menganeksasi atau mencaplok wilayah Tepi Barat. Bahkan, Israel bersedia berunding dengan Palestina lewat dalih perdamaian untuk memperoleh wilayah itu.
Sebagaimana diketahui, Palestina dan komunitas internasional telah mengecam rencana aneksasi itu sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan ancaman bagi stabilitas kawasan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataan terbaru pada Senin (29/6) waktu setempat, Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, menyebut aneksasi Tepi Barat oleh Israel itu jelas 'ilegal'. Dia memperingatkan bahwa konsekuensi dari langkah itu bisa memicu 'bencana'.
"Aneksasi adalah ilegal. Titik," tegas Bachelet dalam pernyataannya seperti dilansir AFP.
"Gelombang kejutan dari aneksasi akan berlangsung selama beberapa dekade, dan akan sangat merusak bagi Israel, juga bagi Palestina," imbuhnya.
Namun, Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan dirinya bersedia untuk berunding dengan Palestina atas dasar 'rencana perdamaian' Timur Tengah yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal ini disampaikan menjelang rencana pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat oleh Israel.
Seperti dilansir Xinhua News Agency, Senin (29/6/2020), pernyataan Netanyahu itu disampaikan melalui pidato yang direkam lebih dulu dan disampaikan dalam konferensi yang digelar oleh 'Christians United for Israel', sebuah kelompok evangelis pro-Israel yang berbasis di AS.
Pidato itu disampaikan dua hari sebelum aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel. Dalam pidatonya, Netanyahu mendorong Palestina untuk menerima rencana Trump.
"Saya mendorong Palestina untuk tidak kehilangan kesempatan lainnya," ucap Netanyahu dalam pidatonya. "Mereka harus bersiap untuk merundingkan kompromi bersejarah yang bisa membawa perdamaian bagi warga Israel dan warga Palestina," sebutnya.
"Israel siap untuk perundingan semacam itu, dan saya siap untuk perundingan semacam itu," tegas Netanyahu.
Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal bagi rencananya mencaplok Lembah Yordan, yang wilayahnya mencakup 30 persen dari Tepi Barat. Israel menduduki Tepi Barat sejak Perang Timur Tengah tahun 1967 silam.
Tanggapan Palestina
Menanggapi hal ini, Palestina siap untuk memperbarui perundingan damai yang telah lama terhenti dengan Israel. Palestina juga siap menyetujui konsesi teritorial "minor".
Seperti dilansir AFP, Selasa (30/6/2020), kesiapan ini tercantum dalam sebuah proposal tandingan terhadap rencana Trump yang kontroversial itu.
Draf proposal Otoritas Palestina (PA) dikirim ke Kuartet penjaga perdamaian internasional -- PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia. Sebagaimana yang dilihat pada Senin (29/6) oleh AFP, dokumen itu mengatakan bahwa Palestina "siap untuk melanjutkan negosiasi bilateral langsung di mana mereka berhenti," pada 2014.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pada 9 Juni bahwa PA telah menyusun tanggapan terhadap proposal AS, tetapi sebelumnya tidak menyebutkan pembicaraan langsung dengan Israel.
PA mengatakan proposal tandingan akan ditarik jika Israel melanjutkan dengan aneksasi "bagian mana pun dari wilayah Palestina".
"Tidak ada yang memiliki minat sebanyak Palestina dalam mencapai perjanjian damai dan tidak ada yang memiliki banyak kehilangan seperti Palestina dalam ketiadaan perdamaian," kata surat empat halaman kepada Kuartet Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa.
