Polda Metro: Klarifikasi Korlap Aksi Tolak RUU HIP dari Direktorat Intelijen

Kombes Pol Yusri Yunus adalah Kabid Humas Polda Metro Jaya — Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta -

Pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya membenarkan adanya permintaan klarifikasi terhadap korlap aksi tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) tadi malam. Klarifikasi tersebut dilakukan oleh pihak Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Metro Jaya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan bahwa korlap aksi diminta klarifikasi soal perizinan terkait aksi.

"Kalau korlap iya oleh intel, karena kan di situ perizinannya oleh intel," kata Kombes Yusri kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/6/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cuma dimintai keterangan ada apa ini terjadi? Kalau temen menanyakan apakah sudah diperiksa? Belum. Laporan polisi belum ada ," sambung Yusri.

Saat ditanya lebih lanjut apakah pemanggilan klarifikasi itu terkait aksi pembakaran bendera PDIP, Yusri membantahnya. Menurut Yusri, korlap aksi dimintai keterangan terkait beberapa hal.

"Nggak (bukan soal pembakaran bendera PDIP). Kejadian kemaren ada berbagai macam kejadian lah. Nggak ada laporan polisi," katanya.

Yusri mengatakan, pihaknya tidak ada pemeriksaan terkait pembakaran bendera PDIP. Ia mengaku polisi belum menerima laporan terkait kejadian tersebut.

"Saya sampaikan belum ada laporan polisinya," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator lapangan aksi, Edy Mulyadi mengaku diklarifikasi oleh polisi.

Tonton juga video 'Pasal-pasal Krusial RUU HIP yang Picu Kontroversi':

"Betul, kemarin saya di Polda. Saya menyebutnya bukan diperiksa, diklarifikasi. Paling nggak itu istilah yang diberikan Direktur Intelkam Polda Metro Jaya. Klarifikasi, jadi kita ngobrol enak, bercanda," kata Edy melalui video, Jumat (26/6/2020).

Edy mengatakan klarifikasi itu dilakukan di Polda Metro Jaya kemarin, Kamis (25/6). Dia mengaku ditanya seputar pembakaran bendera PDIP hingga tuntutan menurunkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Emang pertanyaannya seputar pembakaran bendera, seputar bubarkan PDIP, turunkan Jokowi dan sebagainya. Agak lama karena dari situ saya ke direktur, direktorat reserse kriminal umum, reskrimum, kalau polisi tentara suka singkatan-singkatan lah," tutur Sekjen GNPF Ulama itu.

Kepada polisi, Edy mengaku bahwa pembakaran bendera PDIP merupakan sebuah kecelakaan. Dia menegaskan tidak ada rencana melakukan pembakaran bendera dalam aksi tersebut.

"Kenapa accident, waktu ditanya sama polisi, pastikan anak buah kalian yang di lapangan yang ikut rapat rapat kami, pasti sudah laporan bahwa tidak ada rencana bakar bendera. Jangankan rencana, dibahas aja nggak," kata Edy.

"Jangankan dibahas di singgung aja nggak. Kepikir saja enggak, karena mungkin tidak di singgung sama sekali dalam rapat-rapat tadi. Tidak ada," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya