Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyebut untuk menanggulangi dampak pandemi COVID-19, pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan stimulus ke pemerintah daerah (pemda). Pemerintah juga menyiapkan cadangan perluasan yang nilai anggarannya mencapai Rp 106,11 triliun.
"Pemerintah terus membuat program padat karya dan memberikan pinjaman ke pemerintah daerah, insentif perumahan, cadangan DAK, dan cadangan perluasan dengan anggaran mencapai Rp 106,11 triliun," tutur Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).
Hal itu ditegaskannya saat membuka Musyawarah Nasional Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) secara virtual, Selasa sore (23/6/2020). Airlangga mengatakan program padat karya dan stimulus tersebut dilakukan guna memulihkan perekonomian nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Setelah tiga bulan (pandemi) semua indikator ekonomi turun drastis, mulai bulan ini ada tendensi naik," kata Airlangga.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus mengeluarkan berbagai paket kebijakan baru untuk mengembalikan track pertumbuhan ekonomi nasional. Misalnya Program Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program Exit Strategy berupa pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan baru.
Dijelaskannya juga, ada Reset dan Transformasi Ekonomi untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Lalu pemerintah juga berupaya menyelamatkan sektor UMKM, salah satunya dengan memberikan insentif pajak.
"Pajaknya dibayar oleh pemerintah, UMKM diberi subsidi bunga, pinjaman untuk modal, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan kebijakan lain. Total anggaran untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun," ujarnya.
Pemerintah juga memberikan insentif usaha mencapai Rp 120,61 triliun yang diakumulasikan dari insentif untuk PPh 21 DTP sebesar Rp 39,66 triliun, pembebasan PPh 22 Impor sebesar Rp 12,75 triliun, pengurangan angsuran PPh 25 Rp 14,4 triliun, pengembalian pendahuluan PPN Rp 5,8 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp 20 triliun, dan stimulus lainnya sebesar Rp 26 triliun.
"Kita menyiapkan anggaran untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun," katanya lagi.
Lalu ditambah dengan anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 203,9 triliun, total biaya penanganan COVID-19 yang disiapkan pemerintah menjadi sebesar Rp 695,2 triliun.
Lebih lanjut Airlangga menyebut keberhasilan Indonesia untuk selamat dari dampak COVID-19 tak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah. Namun masyarakat juga harus berdisiplin dalam mewujudkan tatanan hidup baru.
"Untuk mewujudkan semua ini butuh kedisiplinan masyarakat. Oleh karena itu kita libatkan aparat keamanan untuk mendorong pendisiplinan dengan harapan segera terbentuk budaya baru, normal baru, target kita adalah perekonomian pulih dan aman dari virus," ujarnya.
Dalam orasinya berjudul 'Cetak Biru Perekonomian Nasional dalam Kerangka New Normal' itu, Airlangga mengatakan, pasca COVID-19 banyak hal yang harus dilakukan untuk mendongkrak kembali pertumbuhan ekonomi nasional.
Airlangga menegaskan jika jumlah pengangguran baru sebanyak 3 juta orang, dijaga untuk tidak terus bertambah. Saat ini, sekitar 1,7 juta pengangguran baru telah terverifikasi. Jumlah ini tidak termasuk sekitar 7 juta orang yang memang berkategori pengangguran sebelum pandemi COVID-19.
Dalam situasi menantang inilah pemerintah terus bekerja keras untuk menciptakan sistem mitigasi demi penyelamatan ekonomi. Airlangga optimis perekonomian Indonesia akan segera menemukan titik balik.
Tonton juga video 'Bu Menkeu, Sandiaga Yakin Nih Ekonomi Indonesia Bisa Rebound':
(prf/ega)