Pemprov DKI Jakarta hingga kini masih mengevaluasi wacana kebijakan ganjil-genap sepeda motor saat PSBB transisi. Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terjadi perubahan dinamika mobilitas warga Jakarta selama PSBB transisi ini.
"Masih terus kita evaluasi, karena dalam masa transisi ini, terjadi dinamika pergerakan mobilitas orang itu demikian terjadi perubahan signifikan, dan ini tentu kita evaluasi," kata Syafrin kepada wartawan, Sabtu (20/6/2020).
Evaluasi yang dilakukan Dishub DKI Jakarta terkait kebijakan ganjil-genap sepeda motor dilaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Namun, keputusan akhir dimulai atau tidaknya ganjil-genap sepeda motor berada di tangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peraturan ganjil-genap di Pergub 51 Tahun 2020, itu pelaksanaannya tentu setelah dilakukan evaluasi kondisi lalu lintas dan angkutan umum di Jakarta selama pelaksanaan PSBB masa transisi ini. Jadi kami setiap hari melakukan evaluasi, kemudian hasil evaluasi mingguan kami itu dilaporkan ke Gugus Tugas (provinsi), untuk kemudian diputuskan, tentu untuk pelaksanaannya jika Gugus Tugas sudah menetapkan bahwa ganjil-genap misalnya diaktifiasi itu tetap dengan keputusan gubernur," ujar Syafrin.
Belum ada kepastian kapan akhir evaluasi dari wacana kebijakan ganjil-genap sepeda motor di Jakarta. Namun, Syafrin menegaskan selama keputusan gubernur belum diteken, maka sepeda motor masih dapat melenggang bebas di jalanan Ibu Kota.
"Jadi selama belum ditetapkan keputusan gubernur untuk ganjil-genap, selama itu pula belum diadakan, karena itu pula ganjil-genap ditiadakan, jadi selama belum ada keputusan gubernur terkait implementasi ganjil genap, maka selama itu ganjil-genap ditiadakan," imbuhnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan ganjil-genap bagi pengendara roda dua selama masa PSBB transisi. Namun, kebijakan ini dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menengah kelas bawah.
Seseorang bernama Rendy (45), warga Jakarta yang beraktivitas dengan satu motor, mengungkapkan curahan hatinya. Ia meminta kebijakan ganjil-genap tidak disetujui karena tidak mewakili dirinya sebagai masyarakat menengah bawah.
"Kalau motor mah jangan kasihan sama kelas bawah, apalagi yang motornya ngojek nyewa ya kan, itu doang motornya, apalagi yang punya motor satu gitu juga ya kan saya mah. Kalau bisa janganlah buat peraturan begini," kata Rendy kepada wartawan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (8/6).