Jakarta -
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Arief Poyuono terancam sanksi akibat pernyataannya soal 'PKI dimainkan kadrun'. Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra menanti kehadiran Poyuono untuk memproses masalah ini.
Masalah ini bermula ketika Poyuono berbicara soal isu kebangkitan PKI dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di YouTube. Poyuono ditanyai soal pandangannya mengenai isu kebangkitan PKI.
"Nggak ada, cuma isu isu bohong aja. Isu-isu itu sebenarnya hanya untuk mendelegitimasi Kangmas Jokowi, yang selalu dituduh apa pun dia seakan-akan dia ada hubungannya sama PKI. Seperti itu kan aneh munculnya itu di era Pak Jokowi aja. Dulu era SBY nggak ada, era Mega nggak ada, ini kan aneh," kata Poyuono dalam wawancara itu seperti dilihat, Rabu (17/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Poyuono lalu ditanya siapa yang memunculkan isu kebangkitan PKI ini. Dia menyinggung soal 'kadrun'.
"Yang pasti ini adalah kadrun, kadrun kadrun ya yang pasti. Yang kedua mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI," sebut Poyuono.
Pernyataan Poyuono mengenai isu kebangkitan PKI itu ditanggapi Partai Gerindra melalui juru bicara partai, Habiburokhman. Habiburokhman meminta pernyataan Poyuono soal PKI tidak dikaitkan dengan Gerindra karena pernyataan Poyuono tidak mewakili mereka.
"Sebagai Jubir Partai Gerindra saya tegaskan bahwa pernyataan dari Arief Poyuono tidak mewakili Partai Gerindra. Apapun dia bilang jangan kaitkan dengan kami," sebut Habiburokhman di akun Twitter-nya.
Habiburokhman mengaku sudah mengingatkan Poyuono. Dia berharap Poyuono berubah setelah dinasihatinya.
"Saya sih ingatkan Arief Poyuono bahwa garis partai jelas anti-PKI dan kita sangat waspada terhadap kebangkitan PKI. Saya juga sudah nasihati Arief Poyuono agar tidak asal bicara, semoga dia patuh," ucap Habiburokhman.
Akibat penyataan Arief Poyuono soal isu PKI dimainkan 'kadrun', tanda pagar atau hashtag #TenggelamkanGerindra menjadi trending topic. Gerindra menilai tagar tersebut salah alamat.
"Tagar tenggelamkan Gerindra jelas salah kaprah. Secara logika tagar yang pas itu tenggelamkan Arief Poyuono, dalam artian cabut dukungan politik pada Arief Poyuono," kata juru bicara Gerindra, Habiburokhman, saat dimintai tanggapan, Rabu (17/6/).
Habiburokhman melalui akun Twitter-nya menyampaikan sanksi bagi Poyuono atas pernyataan 'PKI dimainkan kadrun' itu tengah diproses internal Majelis Kehormatan DPP Gerindra. Poyuono tetap pada pendiriannya bahwa isu kebangkitan PKI hoax dan dibuat 'kadrun', Poyuono tetap merasa benar dengan pernyataannya.
"Kadrun itu siapa? Saya tanya dulu kan. Kadrun-kadrun itu istilah, nggak ada orang yang mau disebut kadrun. Memang si Habib (Habiburokhman) mau saya sebut kadrun? Memang Gerindra kadrun? Kan bukan," kata Poyuono saat dimintai tanggapan, Rabu (17/6).
Poyuono menilai isu bangkitnya PKI diembuskan cuma untuk mengacaukan negara. Dia menegaskan pemerintah saat ini juga menentang PKI.
"Pak Joko Widodo bukan PKI, Pak Joko Widodo lawannya PKI," tegas Poyuono.
Poyuono mengaku heran jika dia sampai diberi sanksi Gerindra gara-gara pernyataan 'PKI dimainkan kadrun'. Dia merasa tidak merugikan Gerindra.
"Sanksi apa? Teguran apa? Memang salah saya apa, saya nggak nyolong, saya tidak merugikan Gerindra, saya nggak nyolong duit partai," ucap Poyuono.
Akibatnya, Majelis Kehormatan (MK) DPP Gerindra akan memanggil Poyuono soal ini. MK DPP Gerindra akan menggelar rapat penentuan jadwal pemanggilan Arief.
"Ya beliau akan dipanggil segera, tapi untuk penentuan jadwal kami Majelis Kehormatan DPP akan rapat dahulu hari Senin," ujar Habiburokhman ketika dihubungi, Rabu (17/6).
Di samping itu, Habiburokhman mengatakan sudah berkomunikasi dengan Arief Poyuono. Namun tidak ada respons baik. Oleh karena itu, dia mengatakan Arief Poyuono akan diproses.
"Sudah saya nasihati beliau, tapi sepertinya kepala batu. Makanya akan diproses di MK DPP, segera ya," ungkapnya.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
