.webp)
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai NasDem Ratih Singkaru menyoroti kelanjutan bidang pendidikan di era new normal. Ratih menekankan agar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tidak ragu menutup lagi kegiatan belajar tatap muka di sekolah zona hijau jika ada siswa yang terpapar virus Corona (COVID-19).
"Dan itu sebenarnya kalau di bidang pendidikan, dari kacamata saya, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Karena kalau dari protokol kesehatannya sudah seperti yang kita semua harapkan, penggunaan hand sanitizer, masker, physical distancing, dan lain sebagainya. Nanti tinggal kita lihat saja selama itu berjalan seperti apa," kata Ratih dalam rapat Komisi X dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Rabu (17/6/2020).
"Dan juga Pak Doni, mohon tidak ragu-ragu apabila nanti tiba-tiba muncul kasus di daerah zona hijau tersebut, agar sekolah harus dengan penanganan cepat, jangan ragu untuk di-close. Karena kita tidak ingin sekolah ini menjadi klaster baru untuk penyebaran COVID-19," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengizinkan sekolah-sekolah di zona hijau atau 6 persen dari jumlah sekolah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, 94 persen lainnya, atau sekolah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, masih harus melaksanakan pembelajaran secara virtual.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan akan berhati-hati dan menutup kembali kegiatan pembelajaran tatap muka di zona hijau jika ada siswa yang terpapar COVID-19. Doni mengatakan keputusan Mendikbud Nadiem Makarim yang hanya membuka sekolah di zona hijau sudah tepat.
"Kemudian tentang kemungkinan terjadinya ada perubahan status daerah hijau, tentu harus ditutup karena kita tidak ingin ada risiko yang terjadi kepada anak didik. Begitu ada anak didik yang kena COVID, pasti beritanya bukan hanya untuk nasional, bahkan sampai di dunia internasional," kata Doni.
"Bahkan beberapa negara yang sudah memulai tahun ajaran lantas ada murid yang terpapar, itu diliput hampir semua media internasional. Jadi kita pun sekali lagi harus hati-hati betul dalam penyelenggaraan dunia pendidikan. Bapak Mendikbud saya pikir sudah mengambil langkah-langkah yang tepat," lanjutnya.
Untuk sekolah-sekolah yang masih harus melaksanakan pembelajaran virtual, Doni mengatakan akan menyampaikan kepada Kemendikbud untuk pemberian insentif. Selain itu, ketersediaan masker dan sarana kesehatan untuk para guru disebut Doni juga akan menjadi perhatian.
"Kemudian kaitannya dengan pembiayaan, ini juga nanti kami coba untuk menyampaikan lagi kepada Mendikbud mereka yang belajar di rumah bagaimana insentifnya. Kami mendapat informasi dari staf bahwa beberapa daerah itu memberikan gratis kepada para murid yang mengikuti kegiatan virtual, hanya memang masih terbatas. Kemudian Bapak Mendikbud juga sudah memberikan gambaran ada sekolah yang nanti mendapatkan bantuan untuk menyiapkan tempat cuci tangan, termasuk ketersediaan masker bagi para guru, tenaga pengajar yang tatap muka," jelas Doni.
"Kemudian juga masalah APD untuk para guru, ini belum dibicarakan untuk kelanjutannya, apakah perlu para guru menggunakan APD saat memberikan pelajaran. Tetapi kalau masker saja saya pikir harus didukung, harus diberikan bantuan sehingga guru ketika memberikan penjelasan, droplet-nya tidak keluar," lanjut dia.
