.webp)
KPK menemukan sejumlah aset yang bermasalah di Provinsi Banten. KPK meminta Pemprov Banten segera menyelesaikan permasalahan aset tersebut.
"KPK akan mendukung dan mengawal proses penuntasan aset-aset yang masih bermasalah di wilayah Banten," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2020).
Hal itu disampaikan Ghufron dalam rapat koordinasi dengan Gubernur Provinsi Banten, Kamis (11/6). Rapat dilakukan di kantor Gubernur Provinsi Banten.
Ghufron mengatakan jumlah keseluruhan aset bermasalah di wilayah Banten adalah 1.709. Aset bermasalah itu terdiri atas 100 jenis aset yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, 251 jenis aset di daerah pemekaran baru, serta 1.358 jenis aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemda, baik Pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota di Banten.
Tak hanya itu, Ghufron menyebut akumulasi kemajuan kegiatan sertifikasi aset pemerintah daerah di seluruh Banten masih rendah, di angka 17,61 persen. Ia mengatakan hingga April 2020, jumlah aset yang telah bersertifikat baru 3.675 dari total 20.874 aset.
"Dari total jumlah aset daerah Banten yang sudah tercatat, yaitu sebanyak 20.874, dengan nilai Rp 35,2 triliun, jumlah aset yang sudah bersertifikat baru 3.675 dan yang belum bersertifikat sebanyak 17.199 jenis aset," sebut Ghufron.
Selain permasalahan aset, Ghufron menyampaikan beberapa hal mengenai upaya pemberantasan korupsi di wilayah Banten saat masa pandemi virus Corona. Ia mengatakan KPK telah melakukan monitoring terhadap proses perencanaan refocusing dan realokasi anggaran pada seluruh pemda di Banten.
"KPK selanjutnya akan memberikan rekomendasi kepada Pemda Banten bila berdasarkan hasil monitoring ditemukan ketakwajaran dalam alokasi anggaran atau penyaluran bantuan penanganan pandemi COVID-19," ujarnya.
Selain itu, Ghufron menyinggung soal penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 di Banten. Ia menyebut aplikasi JAGA Bansos menerima total 17 keluhan di wilayah Banten.
Baca juga: Kejutan-kejutan dari Dakwaan Wawan |
"Keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat Banten adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar. Kami sudah teruskan keluhan tersebut agar segera dapat ditindaklanjuti laporan masyarakat ini," sebut Ghufron.
Untuk diketahui pemda Banten telah mengalokasikan anggaran dalam percepatan penanganan COVID-19 sebesar Rp 2,9 triliun. Alokasi terbesar untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 1,8 triliun, kemudian untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 664 miliar, pemulihan ekonomi sebesar Rp 298 miliar, dukungan industri dan UMKM sebesar Rp 5 miliar, dan alokasi lainnya sebesar Rp 162 miliar.
