.webp)
KPU Cilegon membutuhkan tambahan anggar sekitar Rp 3-4 miliar untuk melanjutkan tahapan pemilihan wali kota (Pilwakot) Cilegon 2020 di tengah pandemi COVID-19. Tahapan Pilkada Serentak 2020 rencananya dimulai pada 15 Juni mendatang.
Ketua KPU Cilegon Irfan Alfi mengatakan KPU membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 3-4 miliar. KPU Cilegon sebelumnya sudah mendapatkan dana hibah sebesar Rp 35 miliar dari Pemkot Cilegon untuk pelaksanaan tahapan Pilkada
"Ya butuh tambahannya sekitar Rp 3-4 miliar karena kan konsekuensinya dengan COVID ini TPS bertambah, kebutuhan protokol kesehatan juga bertambah, anggaran juga kan bertambah," katanya, Selasa (9/6/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Irfan melanjutkan, tahapan yang tertunda dalam Pilkada Cilegon ialah pelantikan panitia pemungutan suara (PPS), verifikasi faktual (verfak) calon perseorangan, pemutakhiran daftar pemilih, dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP).
Dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini, kata Irfan, akan ada penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), dari sebelumnya sebanyak 650 TPS akan bertambah menjadi sekitar 700-750 TPS.
Jika setiap TPS seharusnya maksimal 800 pemilih, dalam pelaksanaan nanti sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 akan berkurang menjadi maksimal 500 pemilih per TPS.
Tambahan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk penyediaan masker, hand sanitizer, pencuci tangan, serta kebutuhan lain bagi penyelenggara sesuai protokol kesehatan COVID-19.
"Agar semua tahapan itu bisa terlaksana dengan aman dan lancar," ujarnya.
Pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Cilegon 2020 akan dilaksanakan pada September 2020.
(gbr/gbr)
