Mahasiswa Desak Komisi X Fasilitasi Pertemuan dengan Mendikbud

Bandung - Sejumlah mahasiswa di Purwakarta meminta Komisi X untuk memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Mereka ingin agar besaran uang kuliah tunggal (UKT) diturunksn di masa pendami Corona saat ini.

Mereka bahkan nekat menghadang Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang sedang melakukan kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) Purwakarta.

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Purwarkarta Bersatu (AMPB) itu mendesak agar Syaiful Huda memfasilitasi mereka untuk berdialog dengan Mendikbud Nadiem Makarim.

Peristiwa penghadangan Syaiful Huda ini terjadi di halaman RSUD Bayu Asih Purwakarta, usai menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para tenaga medis. Huda bersama anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dihadang para mahasiswa sesaat sebelum menaiki mobil.

"Kami mendesak kepada Mas Syaiful Huda sebagai Ketua Komisi X untuk memfasilitasi pertemuan kami dengan Mas Menteri Dikbud. Kami ingin mendesak agar jajaran Kemendikbud benar-benar mengawal tuntutan kami untuk menurunkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang cukup memberatkan di masa pandemi COVID-19 ini," ucap salah satu Koordinator Aksi Ahmad Syarifudin dalam rilis yang diterima, Kamis (4/6/2020).

Syarifudin kemudian membacakan sejumlah tuntutan AMPB di hadapan Syaiful Huda dan rombongan. Beberapa tuntutan adalah pertama, menuntut Komisi X DPR untuk memfasilitasi pertemuan mahasiswa dengan Mendikbud Nadiem Makarim. Mereka juga meminta relaksasi UKT juga diberlakukan untuk mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Baca juga: Jabar Hari Ini: Ferdian Paleka Bebas-Polisi Sita 402 Kg Sabu di Sukabumi

Tuntunan ketiga, penentuan pola relaksasi UKT di masing-masing kampus harus melibatkan mahasiswa. Kempat, menuntut pemerintah menambah kuota Kartua Indonesia Pintar (KIP) mahasiswa dan kelima, meminta Kemendibud melakukan evaluasi terhadap system pembelajaran Online, dan keenam meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.

"Kami ingin tuntutan kami benar-benar diperhatikan oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat," ujarnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa ini, Syaiful Huda memahami apa yang dirasakan oleh para mahasiswa. Menurutnya di tengah pandemi COVID-19, sektor pendidikan memang mendapatkan ujian berat.

Baca juga: Kisah Tragis TKW Bandung Barat yang Diperkosa-Dipenjara di Dubai

"Kami merasakan apa yang saudara-saudara rasakan dan kami akan menyampaikan aspirasi saudara-saudara ini kepada Mas Menteri Nadiem Makarim di Jakarta," katanya.

Huda mengungkapkan, persoalan relaksasi UKT telah mendapatkan lampu hijau dari Kemendikbud. Hanya saja dia meminta agar Mendikbud benar-benar turun ke lapangan untuk mengawasi relaksasi UKT mahasiswa yang saat ini diserahkan ke masing-masing rektorat Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di tanah air.

"Banyak kasus dimana janji rektorat untuk membantu mahasiswa di masa pandemi ini yang tidak terealisasi di lapangan. Kami tidak ingin kasus serupa terjadi untuk persoalan relaksasi UKT. Relaksasi UKT apakah itu berupa penurunan jumlah, penundaan pembayaran, hingga pola pembayaran yang diangsur harus benar-benar dirasakan mahasiswa di lapangan," ujarnya. (wip/mso)