PM Inggris Tawarkan Visa untuk Jutaan Warga Hong Kong

PM Inggris Tawarkan Visa untuk Jutaan Warga Hong Kong

Rita Uli Hutapea - detikNews
Rabu, 03 Jun 2020 15:58 WIB
Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, kembali muncul ke publik setelah nyaris sebulan terinfeksi virus Corona.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson (Foto: PA Images via Getty Images/Aaron Chown)
London -

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson akan menawarkan visa kepada jutaan warga Hong Kong dan kemungkinan jalan untuk menjadi warga negara Inggris, jika China tetap menerapkan UU keamanan nasionalnya.

"Banyak orang di Hong Kong takut cara hidup mereka -- yang dijanjikan China akan tetap dipertahankan -- berada di bawah ancaman," tulis Johnson dalam sebuah artikel untuk surat kabar The Times dan South China Morning Post, seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (3/6/2020).

Pemimpin Inggris itu mengatakan bahwa pemerintahnya tak bisa tinggal diam jika apa yang dikhawatirkan warga Hong Kong itu terbukti.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

ADVERTISEMENT

Sekitar 350.000 orang di Hong Kong saat ini memegang paspor Nasional Inggris (Luar Negeri), yang memungkinkan akses bebas visa ke Inggris hingga enam bulan, tulis Johnson.

Sekitar 2,5 juta orang Hong Kong lainnya akan memenuhi syarat untuk bisa mendaftar guna mendapatkan paspor tersebut.

"Jika China memberlakukan undang-undang keamanan nasionalnya, pemerintah Inggris akan mengubah aturan imigrasi kami dan mengizinkan pemegang paspor dari Hong Kong untuk datang ke Inggris selama jangka waktu 12 bulan yang dapat diperbarui dan diberikan hak imigrasi lebih lanjut, termasuk hak untuk pekerjaan, yang bisa menempatkan mereka pada rute menuju kewarganegaraan," tulis Johnson.

Undang-undang baru itu diajukan setelah gelombang protes pro-demokrasi di Hong Kong, dan disetujui parlemen Hong Kong yang patuh pada China karena dianggap diperlukan untuk mengatasi "terorisme" dan "separatisme."

Simak juga video 'China Kekang Hong Kong, AS Siapkan Respon':

Para penentang UU baru itu khawatir itu akan mengarah pada penindasan politik di pusat keuangan itu, mengikis kebebasan dan otonomi yang seharusnya dijamin ketika Inggris menyerahkan Hong Kong kepada China pada 1997.

Johnson menyebut UU baru itu akan "membatasi kebebasan dan secara dramatis mengikis otonomi."

Jika diterapkan, maka "Inggris tidak punya pilihan selain menjunjung tinggi ikatan sejarah dan persahabatan dengan rakyat Hong Kong," tulisnya.

"Saya harap itu tidak sampai seperti ini," tulisnya, seraya menegaskan bahwa "Inggris tidak berusaha mencegah kebangkitan China".

"Justru karena kami menyambut China sebagai anggota terkemuka komunitas dunia yang kami harapkan akan mematuhi perjanjian internasional," tulisnya.

Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads