Suara-suara Dukungan untuk Kenormalan Baru dengan Pendisiplinan

Gerindra

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Putih Sari menilai penerjunan personel TNI-Polri bisa menambah sumber daya manusia (SDM) dalam menyiapkan new normal. Menurutnya, sosialisasi akan menjadi lebih luas.

"Pelibatan TNI-Polri bisa saja dalam rangka menambah sumber daya untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tersebut," kata Putih kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Putih menilai kehidupan negara-negara yang terpapar virus Corona juga mengarah ke new normal seperti yang ingin diterapkan di Tanah Air. Namun demikian, Ketua Bidang Pariwisata DPP Gerindra itu mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru menerapkan new normal.

Anggota Komisi IX DPR itu meminta sosialisasi new normal dilakukan secara masif. Putih meminta pemerintah juga memberdayakan tokoh masyarakat, agama dalam mensosialisasikan new normal.

"Tatanan hidup baru/new normal memang mau tidak mau harus kita siapkan, karena secara global juga sudah mengarah ke sana. Tapi semua harus benar-benar disiapkan dengan seksama, nggak boleh terburu-buru," sebut Putih.

"Sosialisasi harus dilakukan dengan masif ke masyarakat, untuk sosialisasi bisa melalui perangkat-perangkat didaerah atau tokoh-tokoh masyarakat di daerah masing-masing, dan dengan cara edukatif, persuasif," imbuhnya.

NasDem

Dukungan juga datang dari Partai NasDem. NasDem melihat kehidupan normal baru ini sebagai hal yang bagus.

"Tentang kehidupan 'new normal' ini NasDem melihat bahwa ini bagus dan ini kita dukung, tapi tentunya dengan indikator-indikator yang sangat kuat. Jadi parameter-parameter harus diatur secara jelas," kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Parameter yang dimaksud Ali adalah melihat kesiapan daerah untuk menghadapi 'new normal' dengan mempertimbangkan penyebaran kasus di masing-masing daerah. Ali menyarankan agar kebijakan 'new normal' ini diterapkan secara bertahap.

"Kita memahami tidak bisa kita pasrah terhadap situasi ini, harus ada langkah-langkah juga karena kehidupan ini juga harus ada kehidupan baru berikutnya setelah COVID ini. Jadi daerah-daerah yang kurvanya masih merah ya jangan dipaksakan, jangan dulu. Dia harus bertahap, pulih dulu," ujar Ali.

"Sehingga kebijakannya Pak Presiden tentang 'new normal' ini, maka dia harus dilakukan secara bertahap di tiap-tiap daerah dengan memperhatikan kurva penyebaran COVID sendiri," lanjutnya.

Ali juga menyoroti kedisiplinan masyarakat yang menurutnya juga berperan dalam keberhasilan penerapan 'new normal' ini. Karena itulah, Ali mendukung pelibatan TNI dan Polri untuk mendisiplinkan masyarakat.

"Karena salah satu problem kita dalam penanganan ini karena kesadaran masyarakat masih minimalis sehingga perlu pendisiplinan yang lebih ketat, karena itu harus ada pelibatan aparat, tentara dan polisi. Karena kalau tidak, itu terjadi ledakan kedua yang lebih dahsyat, itu yang kita khawatirkan kan," ujarnya.

Sementara itu, PKB menilai tatanan normal baru mau tidak mau memang harus segera dipersiapkan pemerintah. Hal itu berkaitan dengan tatanan kehidupan dan kebiasaan baru usai pandemi COVID-19.

"Jadi sebenarnya tatanan baru, kenormalan baru ini memang mau tidak mau harus dipersiapkan dengan utuh. Karena memang setelah COVID ini banyak hal yang akan berubah dalam kebiasaan, dalam tatanan, dan juga dalam aturan yang ada di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di dunia," kata Ketua DPP PKB Nihayatul Wafiroh kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Menurut Ninik, new normal bukanlah solusi, tapi suatu keharusan dalam menghadapi pandemi virus Corona. Wakil Ketua Komisi IX itu menilai tak ada pilihan lain selain mempersiapkan kehidupan normal yang baru.

"Saya tidak bilang baik, tapi no choice, ini harus segera dipersiapkan. Ini kenormalan baru ya, bukan herd immune. Ini bukan solusi, tapi keharusan," tegasnya.

Selain itu, menurutnya, tatanan normal baru yang disiapkan pemerintah juga perlu memperhatikan lingkungan pesantren. Ninik meminta pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana di pesantren agar bisa memenuhi protokol kesehatan, termasuk soal physical distancing.

"Karena bagaimana pun kita sejarahnya pesantren memiliki sejarah yang luar biasa untuk kemerdekaan Indonesia. Pesantren kontribusinya dalam hal pendidikan juga tidak sedikit, dalam kemenangan Jokowi juga kontribusinya luar biasa. Oleh sebab itu, dalam membangun skema new normal ini, kenormalan baru ini, salah satu yang harus dipikirkan yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah ini yakni pesantren," ujar Ninik.

PPP

PPP juga memberikan suara dukungannya soal normal baru ini. Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) menilai ada tujuan tertentu di balik penerapan 'new normal'.

"'New normal' dimaksudkan untuk memadukan pemulihan ekonomi dengan kesehatan. Tapi, aktivitas sosial masyarakat tidak hanya dibatasi bidang ekonomi," kata Awiek kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Menurut Awiek, warga dilatih menjadi lebih disiplin dengan pengerahan personel TNI-Polri ini. Namun, anggota DPR RI itu tidak menampik bahwa ada sisi negatifnya.

"Namun, sisi positifnya warga dilatih disiplin. Pelibatan pemerintah daerah juga terbatas tidak bisa meng-cover semuanya," sebut Awiek.

Awiek mengingatkan pemerintah untuk mempersiapkan 'new normal' dengan matang. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPP itu mengatakan penerapan 'new normal' membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Ketika 'new normal' diterapkan, maka mal, pasar, minimarket, sekolah, kantor, masjid, musala, ponpes (pondok pesantren), dan tempat ibadah lainnya juga mestinya dibuka. Tentu ini butuh persiapan matang, seperti infrastruktur, tenaga medis, layanan medis yang memadai, dan biaya yang tidak sedikit," terangnya.

Partai Golkar mendukung kebijakan normal baru ini. Golkar menilai ini searah dengan keberlangsungan ekonomi.

"Tentu kami mendukung kebijakan 'new normal' ini dalam rangka kelanjutan keberlangsungan ekonomi tanpa mengabaikan penanganan COVID-19 ini," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Ace menyebut kebijakan 'new normal' sebagai langkah strategis dari pemerintah. Kebijakan 'new normal', menurut Ace, memungkinkan masyarakat bisa beraktivitas normal tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

"Skenario 'new normal' bukan berarti kita menyerah terhadap COVID-19. Kebijakan ini merupakan langkah strategis, sebagaimana juga rekomendasi WHO dan sudah diberlakukan di beberapa negara lainnya di dunia, agar keberlanjutan pembangunan terutama di bidang perekonomian agar tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan sama sekali kesehatan dan keselamatan masyarakat," ujarnya.

Ace meyakini kebijakan 'new normal' yang dicanangkan Jokowi telah melalui berbagai pertimbangan, seperti studi para ahli epidemiologi dan kesiapan masing-masing daerah. Selain itu, menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kepatuhan warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan 'new normal life' ini harus didasarkan pada evaluasi data epidemiologi yang betul-betul transparan dan akurat di suatu daerah, dan kapasitas dari penanganan daerah dalam hal kesehatan warga, serta kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal tersebut," jelas Ace.