.webp)
Viral sebuah informasi yang menduga sekitar 1,3 juta data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalami kebocoran. Kemendikbud pun angkat bicara terkait hal tersebut.
Informasi tersebut dilihat detikcom melalui akun Twitter Teguh Aprianto, @secgron, pada Rabu (27/5/2020). Dalam unggahannya, Teguh memaparkan sebuah informasi tentang berbagai kejadian kebocoran data di Indonesia.
"Berikut berbagai kejadian kebocoran data yang melibatkan Indonesia: Bukalapak [13 juta data], Lion Group (Malindo Air dan Thai Lion) [7,8 juta data], Tokopedia [91 juta data], Bhinneka [1,2 juta data], KPU [200 juta data], Universitas Indonesia (CS & FK), Kemdikbud," tulis Teguh dalam akun Twitter-nya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Teguh mengungkapkan, Kemendikbud juga mengalami kebocoran sekitar 1,3 juta data. Menurutnya, data yang bocor terkait data pribadi seperti nama lengkap, alamat, nama orang tua, tempat tanggal lahir, hingga alamat.
"Kemdikbud juga mengalami kejadian serupa, 1,3 juta data bocor. Data yang dibocorkan di antaranya adalah: NIK, Nama lengkap, Tempat & tanggal lahir, Status pernikahan, Nama lengkap ibu, Nama lengkap ayah, No KK, Alamat lengkap, dll," tulis Teguh.
Tonton juga video 'Kabar Data Bocor, Bhinneka.com Sarankan Pengguna Lakukan Ini':
Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Evy Mulyani telah mengecek soal kebocoran data ke bagian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
"Mencermati informasi mengenai variabel data yang dimaksud Saudara Teguh Aprianto melalui akun Twitter @secgron pada 27 Mei 2020, maka pengelola Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) menegaskan bahwa data yang dimaksud bukan berasal dari Dapodik ataupun PD Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," kata Evy dalam keterangan tertulisnya.
"Dengan indikasi: A. Variabel NO_SHDK dan SHDK tidak tercatat di sebagai variabel di Dapodik dan data PD Dikti; B. Variabel stat_ktp tidak ada di dalam variabel Dapodik dan data PD Dikti; C. Variabel kerja tidak sesuai dengan referensi pekerjaan di Dapodik data PD Dikti data PD Dikti; D. Referensi jenjang pendidikan tidak sesuai dengan penamaan di Dapodik data PD Dikti," sambungnya.
Evy lalu berbicara soal pengamanan data di Kemendikbud. Menurutnya, Kemendikbud selalu berupaya agar data miliknya tidak bocor dan disalahgunakan.
"Pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu menerapkan protokol pengamanan atau perlindungan data pribadi sesuai dengan Permenkominfo 20 Tahun 2016 (tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik)," ucap Evy.
"Pengelola data di lingkungan Kemendikbud selalu dan terus berkoordinasi dengan kementerian atau Lembaga terkait untuk memastikan keamanan serta ketaatan pada aturan penggunaan data pribadi," ujarnya.
