.webp)
Jumlah penuntutan terkait kasus korupsi di China hampir dua kali lipat pada tahun lalu. Padahal, Presiden China Xi Jinping sedang gencar menggaungkan perlawanan terhadap kejahatan korupsi.
Seperti dilansir AFP, Selasa (26/5/2020) menurut laporan tahunan dari Kejaksaan Agung yang diajukan ke parlemen nasional, ada 18.585 orang yang dituntut atas kejahatan terkait korupsi pada tahun 2019. Ada peningkatan 90 persen dari tahun ke tahun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Enam belas kasus melibatkan mantan kader Partai Komunis tingkat provinsi atau menteri. Termasuk mantan ketua partai Yunnan Qin Guangrong, yang dituduh menerima suap.
Penuntutan di China nyaris selalu berakhir dengan hukuman. Tahun lalu, dari hampir 1,3 juta kasus kriminal, hanya 1.388 orang yang dibebaskan.
Mantan eksekutif pembuatan kapal Hu Wenming dan mantan wakil menteri keamanan nasional Sun Lijun termasuk dalam target kampanye antikorupsi. Keduanya ditempatkan di bawah penyelidikan untuk "pelanggaran serius terhadap disiplin dan hukum" pada Mei dan April.
Tahun lalu juga terjadi peningkatan 50 persen dalam jumlah kasus yang melibatkan anggota Partai Komunis. Menurut laporan yang disiarkan pada Senin (25/5) mereka dipindahkan ke jaksa penuntut untuk diselidiki.
Untuk diketahui, rencana China untuk mengadakan Kongres Rakyat Nasional tahunan tertunda tahun ini. Namun nantinya akan ada kontrol yang lebih ketat pada akses dan banyak sesi tertutup untuk media karena wabah Corona.
Laporan itu memaparkan, sebanyak 25.000 persidangan yang melibatkan korupsi, penyimpangan dan penyuapan diselesaikan tahun lalu. Setidaknya ada 29.000 orang yang dihukum usai persidangan.
Sejauh ini, lebih dari satu juta pejabat telah dihukum di bawah kampanye anti-korupsi, yang telah menjadi landasan masa jabatan tujuh tahun Presiden Xi.
Para kritikus menuduh kampanye antikorupsi itu menargetkan musuh politik Xi. Mahkamah Agung Rakyat juga melaporkan bahwa ada 22 pengadilan di bawah hukum para martir yang kontroversial, yang mengkriminalkan semua penghinaan terhadap para pahlawan Komunis.
Beberapa pengguna internet dan bahkan platform komik online telah dihukum sejak undang-undang tersebut diperkenalkan pada 2018.
Ada juga peningkatan yang signifikan dalam jumlah penuntutan tahun lalu untuk kasus kejahatan cyber dan pelanggaran kekayaan intelektual. Masing-masing peningkatannya mencapai 33 dan 32 persen.
Laporan itu juga mengatakan bahwa lebih dari 2.500 orang dituntut selama Februari-April 2020, karena pelanggaran pidana terkait Corona.
